Akses perkreditan merupakan salah satu kebijakan dan program pemerintah yang disalurkan melalui lembaga keuangan agar dapat memberikat tingkat kehidupan yang baik bagi seluruh bangsa Indonesia. Kemudahan-kemudahan pemerintah dalam berbagai regulasi di bidang perkreditan merupakan langkah strategis dalam mencapai sasaran dari program ease of doing business. Kredit yang disalurkan lembaga bank memiliki keragaman, baik yang bertujuan produktif maupun konsumtif. Berbagai ragam fasilitas kredit ...

KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Alasannya karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang. Buku ini memuat Undang-Undang Hukum Dagang da dilengkapi dengan UU RI No 4 tahun 1971 tentang perubhan dan penambahan atas pasal 54 kitab Undang-Undang Dagang. ...

Pemimpin dan kepemimpinan organisasi pada era globalisasi akan menghadapi tuntutan yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Kondisi demikian menuntut kapabilitas dan keterampilan pemimpin dalam mengelola perubahan yang ada di lingkungan strategis organisasi yang berdampak pada eksistensi organisasi melalui kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang akan datang dituntut untuk memiliki persepsi dan wawasan luas dalam menghadapi kondisi real yang dihadapi oleh organisasi, tingkat kebutuhan ...

Kode Etik Profesi Tentang Hukum yang di tulis oleh Tarmizi, S.H. dan di terbitkan oleh Sinar Grafika ini di tunjukan untuk : - Polisi - Hakim - Jaksa - Advokat/Penasehat Hukum - Pegawai Permasyarakatan - Notaris - KPK - Panitera dan Juru Sita - Arbiter dan Mediator - Intelejen Negara ...

Pemilu di indonesia sejak 1955 hingga saat ini mengalami banyak perkembangan aspek kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, kelembagaan, peserta dan pengawasan. Kerangka hukum pemilu sebagai prasyarat utama seharusnya dapat memberi landasan yang menjamin kepastian hukum serta terpenuhinya tujuan dan asas-asas pemilu. ...

Buku ini khusus membahas mengenai rapat kreditor yang di atur dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Hal ini di lakukan karena berdasarkan pengamatan penulis. ...

KEBIJAKAN EKSEKUSI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORAS ...

Buku ini memberikan pemahaman dasar hukum yang tertuang dalam al quran tentang permasalahan perkawinan, waris, wasiat, muamalah, qishas, huddud, pemerintahan jihad/perang. Buku ini merupakan buku ajar mata kuliah hukum islam. Hukum islam mencerminkan seperangkat norma Ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Norma Illahi yang mengatur tata hubungan ...

Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara pada Bab I Buku II KUHP, merupakan kelompok tindak pidana yang melindungi kepentingan hukum mengenai keselamatan berbangsa dan keamanan NKRI. Bentuk-bentuk kejahatan terhadap keamanan negara, yang dilindungi oleh ketentuan Bab I Buku II ini merupakan kepentingan hukum yang mendasar dari proses kehidupan bernegara di Indonesia. Dari keadaan terjaganya kepentingan hukum merupakan faktor penting dalam usaha mengantarkan Bangsa Indonesia pada kehidupan yang ...

Buku ini membahas penerapan atau aplikasi sistem pertaggungjawaban pidana koorporasi oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu di indonesia. Buku ini juga membaas peranan kepolisian negara republik indonesia, kejaksaan negara dalam menerapkan sistem pertanggungjawaban. ...

Notaris adalah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal yang berkaitan hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen. Bentuk profesi notaris berbeda-beda tergantung pada sistem hukum. Pekerjaan notaris dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada masa roma kuno, dimana mereka dikenal sebagai scribae, tabellius atau notarius. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah ...

Pengadilan HAM Ad Hoc di bentuk berdasarkan kebijakan legislatif yang termuat dalam Undang Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Buku ini menuangkan pemikiran penulis tentang aspek kelembagaan dan kebijakan hukum dari pengadilan hak asasi manusia di indonesia ...

Hukum acara peratun mengalami psasang suut yang sangat dinamis dalam kurun waktu dasawarsa terakhir. Dinamika tersebut ditandai dengan adanya perluasan dan penegasan kompetensi absolut peratun dengan disahkanya UU No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan hadirnya berbagai undnag undang sektoralyang mempengaruhi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh peratun. ...

Peranan dan fungsi peraturan perundang-undangan sangat vital dan strategis dalam kehidupan suatu negara. Buku ini membahas mengenail berbagai hal baik dalam konsep, teori, maupun aplikasinya. Bahasan mengenai asas, jenis, dan hierarki, materi muatan, fungsi, teknik penyusunan, teknik analisis naskah akademik , kewenangan, proses dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan ragam bahasa peraturan perundang-undangan menjadi materi pokok yang ditulis secara konseptual dan aplikatif ...

Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem hukum campuran yang berupa hukum agama, hukum umum, dan hukum adat yang memiliki kontribusi terhadap pengembangan hukum di Indonesia yang terdiri atas sistem hukum Eropa. Hukum sendiri adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi serta berkaitan erat dengan kehidupan manusia dan merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum karena segala kehidupan ...

Buku Uji Kompetensi Profesi Notaris Soal Jawab Ujian Pengangkatan Notaris & Ujian Kode Etik Notaris merupakan satu-satunya buku di lndonesia yang secara holistik tentang materi soal jawab tentang ujian pengangkatan notaris dan ujian kode etik notaris. Buku ini memberikan gambaran secara umum tentang materi ujian yang akan diujikan oleh panitia ujian yang telah menetapkan dua macam materi ujian berupa pilihan berganda dengan bobot 40% dan pembuatan akta dengan bobot 60%. Buku ini diperuntukkan ...

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling sulit. Apakah hukum pidana itu? Pertanyaan ini sulit untuk dijawab seketika karena hukum pidana itu mempunyai banyak segi, yang tiap segi mempunyai arti sendiri-sendiri. Hukum pidana mempunyai ruang lingkup yang bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit. Oleh karena itu perlu disebut terlebih dahulu segi-seginya baru kemudian pengertian serta ruang lingkupnya. Artinya, perlu penguraian secara sistematik tentang pengertian hukum pidana itu. ...

UU Pemilu disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2018 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi YAsonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 2017 Nomor 182. UU ini terdiri atas 573 Pasal, Penjelasan dan 4 Lampiran. 414 halaman Batang Tubuh UU Pemilu 2017 dan 127 Penjelasan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sinopsis buku Isi dalam buku ini mencakup: 1. Amandemen UU Informasi dan Transaksi Elektronik 2016 ...

Buku ini diperuntukkan secara khusus untuk memenuhi mata kuliah Hukum Perbankan Syariah yang dilengkapi hasil penelitian. Demikian pula teriring harapan agar setelah membaca buku ini pembaca dapat memahami penggunaan pengetahuan yang dipelajari tentang Hukum Perbankan Syariah. ...

Himpunan ini memuat berbagai peraturan yang lengkap mengatur tentang Peradilan Agama, antara lain Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selain UU, buku ini juga memuat peraturan lainnya, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2009, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, dan lain-lain sampai ke Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013. Kehadiran buku ini diharapkan ...