Perkembangan pembahasan keuangan negara semakin meningkat dengan adanya perkembangan undang-undang tentang perubahan BUMN termasuk melihat permasalahan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang ada saat ini, perubahan undang-undang banyak merubah konsep, dan pengelolaan keuangan negara khususnya tentang status dan mekanisme pengelolaan BUMN, posisi anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi BUMN, termasuk barang milik BUMN, anak perusahaan BUMN, barang milik BUMD dan anak perusahaan ...

Reformulasi Kontekstual Kerugian Keuangan Negara & Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi sebagai suatu kejahatan serius (seriousness crime), merupakan penggerusan terhadap hak ekonomi, hak sosial masyarakat dan sangat mengganggu pencapaian tujuan pembangunan bangsa dan negara menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga penanganannya pun harus dilakukan secara “extra ordinary.” Walau masalah ini telah menjadi keprihatinan bersama ...

Setiap rupiah yang mengalir dari kas negara menyentuh kehidupan seseorang: anak yang bersekolah gratis, jalan desa yang akhirnya diaspal, atau ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan. Tapi di balik angka-angka triliunan dalam APBN, tersembunyi pergulatan yang jauh lebih besar dari sekadar pembukuan: pergulatan antara kekuasaan dan akuntabilitas, antara kerangka hukum yang sudah baik di atas kertas dan implementasi yang masih jauh dari harapan di lapangan. Lebih dari dua dekade setelah ...

Era digital telah mengubah segalanya. Hukum, yang selama berabad-abad berdiri kokoh pada teks dan doktrin, kini diterpa gelombang disrupsi yang tak terelakkan. Kecerdasan buatan membuat keputusan, kontrak lahir dari kode blockchain, dan data pribadi menjadi komoditas yang diperebutkan. Di tengah pusaran perubahan ini, sebuah pertanyaan mendasar mengemuka: apakah hukum kita sudah usang? Buku ini bukan sekadar teori, melainkan peta navigasi untuk mengarungi samudra digital yang penuh dengan ...

Hukum laut merupakan salah satu cabang hukum internasional yang paling dinamis, kompleks, dan sarat dengan kepentingan politik, ekonomi, lingkungan, serta keamanan global. Sejak diadopsinya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 1982, rezim hukum laut internasional telah menjadi fondasi utama bagi pengaturan ruang laut dunia, baik yang berada dalam yurisdiksi negara maupun di luar yurisdiksi nasional. Namun demikian, perkembangan praktik negara, putusan badan ...

Perubahan lanskap kejahatan di Indonesia berlangsung seiring dengan transformasi sosial, politik, teknologi, dan lingkungan yang semakin kompleks. Kejahatan tidak lagi hadir sebagai peristiwa tunggal yang dapat dijelaskan hanya melalui pelaku dan pelanggaran hukum, melainkan sebagai gejala sosial yang berakar pada ketimpangan struktural, relasi kuasa, dinamika budaya, serta praktik-praktik institusional dalam sistem keamanan dan peradilan pidana. Dalam konteks ini, kriminologi dituntut untuk ...

Indonesia dianugerahi kekayaan tambang yang luar biasa, namun pengelolaannya sering kali berbenturan dengan kelestarian alam. Ada kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa kekayaan ini tidak hanya membawa keuntungan ekonomi, tetapi juga melindungi lingkungan dan masyarakat. Buku ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan menawarkan cara pandang baru agar kegiatan tambang selalu berjalan beriringan dengan aturan hukum yang tegas dan etika lingkungan yang kuat. Isi buku ini membedah ...

Buku ini lahir dari kegelisahan intelektual atas fenomena yang ada. Dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang satu peristiwa hukum sekaligus memuat dimensi pidana, perdata, dan administratif. Sebuah tindakan korporasi dapat menimbulkan kerugian privat, mengganggu kepentingan publik, sekaligus melanggar norma administratif negara. Pada titik inilah muncul pertanyaan filosofis yang mendasar: di manakah demarkasi yang adil di antara ketiganya? Kapan negara harus hadir dengan wajah koersifnya ...

Kaidah fikih adalah matakuliah yang sangat urgen diajarkan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis. Karena kaidah fikih memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam, khususnya pengembangan akad-akad inovatif yang digagas oleh fatwa DSN-MUI. Oleh sebab itu, literatur yang secara spesifik membahas tentang kaidah fikih yang dikaitkan secara apli­­katif pada akad-akad ekonomi dan keuangan kontemporer mutlak dibutuhkan. Kehadiran buku ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan mahasiswa ...

Perubahan besar dalam hubungan antarnegara dan konflik global di abad XXI menuntut pemahaman baru terhadap Hukum Internasional. Isu-isu seperti pelanggaran HAM, munculnya aktor non-negara, hingga ancaman perang nuklir menunjukkan bahwa teori klasik saja tidak cukup. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan mendesak akan literatur yang mampu menjembatani dasar-dasar hukum internasional dengan tantangan kontemporer yang dihadapi masyarakat dunia. Sebagai pengantar bagi pemula, buku ini ...

Penyusunan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Penggantian tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan ...

Buku ini berangkat dari keprihatinan mendalam terhadap merebaknya krisis kemanusiaan, polarisasi sosial, dan kehilangan rasa empati di tengah masyarakat modern. Dunia kini dipenuhi suara kebencian yang lebih nyaring daripada seruan kasih; perbedaan sering kali diperlakukan sebagai ancaman, bukan anugerah. Dari kegelisahan itulah, lahir kebutuhan untuk menggali kembali inti terdalam dari setiap tradisi spiritual—yakni cinta, kasih sayang, dan penghormatan terhadap kehidupan. Buku ini ...

Persaingan usaha sehat dapat dipahami sebagai usaha yang berjalan kompetitif berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanpa praktik penghambatan hukum, sehingga memberikan pilihan terbaik bagi konsumen dan menumbuhkan inovasi. Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang baik dan benar tentang hal ini agar dunia usaha dapat berkembang ke arah yang lebih sehat, fair dan produktif. Buku ini memberikan penjelasan yang sistematis dan komprehensif tentang berbagai hal dalam isu persaingan usaha yang ...

Sinopsis : An essential gateway to understanding Indonesia’s bold step toward sovereign criminal justice reform. Indonesian Criminal Code (KUHP) – New Regulation provides the first full English version of Indonesia’s newly enacted criminal code, a groundbreaking reform that replaces the colonial era Wetboek van Strafrecht. This book is essential for legal professionals, academics, students, and interna- tional institutions who seek to understand the foundation of Indonesia’s evolving ...

Hukum Agraria Indonesia Edisi Kedua Pembentukan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bertujuan untuk merombak dan memperbarui hukum agraria lama. Dasar-dasar hukum bagi kesatuan dan kesederhanaan hukum agraria nasional serta kepastian hukum dan haknya tercantum dalam undang-undang ini. Dengan lahirnya UUPA, hukum tanah warisan Hindia Belanda yang diatur dalam Buku II KUH Perdata mengenai benda (khusus tanah), Agrarische Wet, dan peraturan pelaksanaannya ...

Pada 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) berlaku secara efektif, atau tiga tahun tahun sejak disahkan pada 2 Januari 2023 yang lalu. KUHP Nasional ini menggantikan KUHP Lama yang merupakan salinan dari Wetboek van Strafrecht (WvS) yang telah berlaku di negeri kita sejak 1918. Dengan berlakunya KUHP Nasional itu secara resmi KUHP berbahasa Indonesia digunakan, setelah sebelumnya kita hanya menggunakan KUHP terjemahan dari WvS. KUHP Nasional ini juga ...

Buku ini berupaya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait kekuasaan penuntutan dengan membahas teori sistem peradilan pidana yang disertai dengan eksistensinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, juga sistem peradilan di negara Singapura dan Hongkong secara ringkas, kemudian juga membahas single prosecution system yang disertai dengan kedudukan dan peran Kejaksaan dalam sistem tersebut. Selain itu, juga membahas eksistensi tiga kamar kewenangan penuntutan yang berada pada ...

Buku ini mengisahkan Silsilah RM. Mangundrono (Penglawe Pringapus) yang ditarik diantaranya dari 3 garis keturunan ke atas yaitu : Raden Kyai Mangunduwiryo/Adipati Sindurejo (negosiator Pangeran Sambernyowo/Mangkunegoro I)/Tumenggung Notoyudo (Bupati di wilayah Kedu); Raden Kyai Mangunwijaya/Tumenggung Mangkuyudo II yang mendapat mandat dari ayah angkatnya Raden Wongsocitro/Raden Tumenggung Mangkuyudo I agar bersedia membantu jalannya roda pemerintahan di wilayah Kedu Temanggung; dan Pangeran ...

Dalam sejarah perjalanan umat manusia, konstitusi telah menjadi tonggak utama dalam membentuk peradaban politik yang beradab. Dari piagam kuno seperti Magna Carta tahun 1215 hingga UUD 1945 di Indonesia, konstitusi tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga perwujudan aspirasi rakyat untuk membatasi kekuasaan dan menjamin hak-hak dasar. Namun, pemahaman terhadap konstitusi tidak dapat dipisahkan dari konsep yang lebih luas, yakni konstitusionalisme. Di sinilah letak pentingnya buku ini: ...

dan Penting juga untuk mengakui bahwa perjalanan menuju negara hukum yang berkeadilan bukanlah tugas yang mudah atau cepat. Diperlukan komitmen jangka panjang dari pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat secara keseluruhan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan membangun sistem hukum yang adil dan inklusif bagi semua. hukum, Buku ini mencoba membahas berbagai aspek penting: mulai dari pengertian dan prinsip dasar negara hukum, sejarah perkembangannya, dinamika penegakan hukum dan ...