Standar ganda dalam putusan pengadilan merupakan hal yang sangat ditakuti oleh para pencari keadilan. Terlebih lagi pengadilan tersebut bernama Mahkamah Konstitusi yang menjadi “Guardian of the Constitution” yang tiap putusannya sangat berdampak bagi keadilan masyarakat luas. Namun akhir – akhir ini, kita dipertontonkan berbagai macam putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat tidak mengindahkan rasa keadilan kita sebagai masyarakat yang pada akibatnya dapat ...

Buku ini merupakan edisi revisi dari buku dengan judul yang sama terbitan tahun 2011 saat ketika itu masih berlaku Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 jo. Nomor 36 tahun 2005 yang dianggap sebagai aturan yang kurang cepat dalam mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur terutama dalam pembebasan tanah untuk jalan tol - dan kurang melindungi hak-hak rakyat, sehingga kami "teriaki" untuk segera dibuat dalam bentuk undang-undang dan ternyata satu tahun kemudian diterbitkanlah Undang-Undang ...

Tujuan dilakukan penulisan buku ini adalah untuk mengerti, mengetahui, dan memahami tentang Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia, khususnya kepada kalangan akademisi baik dosen maupun mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Syari’ah, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di samping itu, secara umum dapat pula berguna bagi kalangan masyarakat umum dan kalangan profesi seperti praktisi hakim, jaksa, pengacara, panitera, notariat, dan lain sebagainya. Mengingat buku-buku ...

Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, ...

Namun karena hukum tidak tertulis kurang menjamin sedangkan pembuatan perjanjian internasional semakin lama semakin bertambah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memandang perlu untuk mentransformasikan hukum perjanjian internasional yang berbentuk tidak tertulis menjadi hukum tertulis ditambah dengan kaidahkaidah hukum perjanjian internasional yang baru tumbuh dan berkembang dalam satu konvensi. Akhirnya berhasil disahkan dua konvensi tentang hukum perjanjian internasional, yakni; Konvensi ...

Dua topik yang dibahas dalam buku ini, korupsi dan terorisme mencerminkan politik hukum pidana yang celah dilaksanakan pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Strategi preventif dan represif yang dibangun tidak hanya melalui Undang-Undang, tetapi juga kelembagaannya, KPK dan BNPT. Ide/gagasan penulis telah dituangkan dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang Terorisme. Di dalamnya telah diuraikan sejarah singkat perkembangan dua strategi tersebut ...

Mayoritas Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (PA/MS) dalam mengadili sengketa hak pengasuhan anak (hadhanah) yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menetapkan hak pengasuhan anak tersebut berada 'pada ibunya. Penetapan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin", namun ada kalanya Hakim PA tidak menerapkan ketentuan ...

MANAJEMEN KEUANGAN (EDISI REVISI KEDUA) ...

Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pe ...

Manajemen Risiko Dalam Industri ...

Buku ini mulai dikembangkan setelah pada awal tahun 2014 Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M. mengajak saya untuk menggantikan beliau mengajarkan mata kuliah Perbandingan Hukum Kontrak yang juga menjadi judul buku ini pada Program Magister Hukum, Universitas Parahyangan, Bandung. Penyusunan buku ini berangkat dari konsep awal yang sudah disusun oleh Prof. Johannes Gunawan dan kemudian saya lanjutkan serta kembangkan sampai memperoleh bentuknya yang sekarang. Semula saya memang mencantumkan ...

Buku kecil ini ditulis penulis pada usia lanjut dan sudah pensiun dari kegiatan belajar mengajar. Isi tulisan ini adalah paduan butir-butir penelusuran dan penalaran di bidang politik dan hukum, baik yang sifatnya teoritis-konsepsional, maupun yang praktis-operasional, dengan harapan kiranya bermanfaat, baik bagi pembaca yang sedang berstudi maupun yang aktif-operasional. ...

Paten sebagai konstruksi hukum yang melindungi invensi baru, mendukung tercapainya alur lingkup kreasi intelektual dan pembangunan penguasaan teknologi. Pembangunan budaya ‘mematenkan’ seharusnya dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan kesadaran hukum ‘mematenkan’ yang tinggi dan mendapatkan teknologi baru, dengan inovasi dan perbaikan guna mewujudkan kemampuan penguasaan teknologi putra bangsa ini. Esensi perlindungan Paten terletak pada klaim baik dilihat ...

Materi yang dibahas dalam buku ini adalah perpaduan dari teori dan praktik pengadilan. Penulis telah berusaha memadukan teori hukum acara perdata dengan pengadilan. Masalah-masalah yang sering terjadi dalam praktek dan menimbulkan banyak kesulitan, telah dikupas secara menyeluruh dan mendalam. Dalam buku ini dilampirkan pula contoh-contoh tentang cara mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek, perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dan sita eksekutorial, serta contoh-contoh ...

Buku ini diberi judul Pengembangan Sumber Daya Manusia Nelayan: Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang merupakan hasil penelitian disertasi Penulis dalam rangka Strategi Pengembangan Wilayah Pesisir dan Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Nelayan pada tahun 2016. Secara umum bahasan pengembangan sumber daya manusia nelayan merupakan bahasan yang sangat penting karena pembangunan kedepan berorientasi mengembangkan sumber daya manusia yang unggul termasuk Sumber Daya Manusia ...

Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pe ...

SKMHT adalah surat kuasa dari pemilik jaminan atau agunan/pemberi hak tanggungan yang memberikan kuasa kepada penerima hak tanggungan untuk bertindak mewakili atau sebagai kuasa dari pemberi hak tanggungan untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). SKMHT diperlukan kalau ada jeda waktu tanah jaminan tidak bisa dibebani hipotek/APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan), karena sertifikatnya masih nama developer. Kemudian pihak bank atau kreditor dapat mewakili pemberi jaminan ...

Hukum Acara Perdata yang berlaku sampai saat ini merupakan bentukan pemerintahan Kolonial Belanda yang bersumber pada HIR (Het Herziene Indonesische Reglement) berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, serta RBG (Reglement Buitenggewesten) yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. Meskipun dibentuk pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, namun masih berlaku sampai saat ini dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penegakan hukum keperdataan di Indonesia. Hal ini dikarenakan di sampung ...