Manajemen Perkantoran Modern berarti manajemen perkantoran terbaru/mutakhir, memanfaatkan sikap, pikiran tingkah laku modern. Ditunjang oleh pemanfaatan teknologi modern, yaitu teknologi terbaru/mutakhir yang sesuai dengan pembaharuan, sehingga sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan menerapkan manajemen perkantoran modern: Terjadi perubahan luar biasa dalam proses implementasi fungsi manajemen, menerapkan teknologi modern berlandaskan azas demokratisasi, keterbukaan, akuntabilitas, ...

Dalam rangka pengembangan pengetahuan dan kemampuan di bidang teknis yustisial di lingkungan Peradilan Agama, maka Mahkamah Agung RI telah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan teknis tentang penemuan hukum dan penerapan masalah hukum pada lingkungan Pengadilan Agama se Indonesia secara kontinu. Dengan tujuan agar setiap Pengadilan Agama dapat melaksanakan Court of Law, artinya: dapat melaksanakan hukum acara (hukum formil) dengan baik dan benar, mewujudkan kesatuan pota tindak dan pola pikir, ...

Cikal bakal dari buku ini merupakan hasil dari kegiatan mengajar pada Program Pasca Sarjana di bidang Hukum pada Universitas Parahyangan di Bandung dalam periode tahun 1995-2000. Buku ini semula berbentuk pedoman kuliah, dan sudah beberapa kali diperbaiki sebelum terbit dengan judul Dasar-Dasar Merancang Kontrak pada tahun 1998. Di luar dugaan saya, 'ilmu' sederhana yang dimuat dalam buku Dasar-Dasar Merancang Kontrak mendapat tanggapan yang menggembirakan dari berbagai kalangan. Setelah ...

Tujuan dilakukan penulisan ini adalah di samping untuk mempermudah bagi mahasiswa kami khususnya dalam mendapatkan bahan bacaan, juga untuk membantu mereka dan masyarakat umumnya dalam memperdalam kajian tentang Perbandingan Hukum Perkawinan yang terdapat dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia, seperti Sistem Hukum Perkawinan Adat, Sistem Hukum Perkawinan Barat (BW), sistem Hukum Perkawinan Islam, Sistem Hukum Perkawinan menurut UUP No. 1 Tahun 1974, serta Sistem Hukum Perkawinan menurut ...

Beberapa artikel dalam buku ini pada awalnya merupakan karya tim penulis yang terpencar, baik yang sudah pernah maupun yang belum pernah dipublikasikan. Beberapa artikel diantaranya sudah pernah di Publish di "Medico News", sebuah media informasi bulanan. Dalam rangka menyebarkan wawasan kepada khalayak luas, Tim Penulis terinspirasi untuk menghimpun kembali dan sekaligus melakukan editing seperlunya, tanpa mengubah substansi. Penyusunan buku ini dirangkum secara tematis yang terdiri 4 bab, ...

Buku ini adalah bagian pertama dari dua buku yang menurut rencana akan saya tulis di bawah tema Sistem Hukum. Dalam penulisan tersebut saya membatasi diri dengan beranjak dari perspektif llmu Hukum secara eksklusif (baca: monodisipliner) untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari para yuris atau lawyer. Pemikiran sebagai latar belakang penulisan adalah pentingnya pemahaman mengenai sistem hukum dalam kegiatan pengembangan llmu Hukum baik yang dilakukan secara teoretikal maupun ...

Sebenarnya di Negara ini terdapat banyak kasus yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana (corporate crime), dan sesungguhnya dari banyak kasus itu amat berpotensi sebagai suatu perkara pertanggung jawaban pidana korporasi untuk disidangkan dan diputus oleh pengadilan, namun sayang kasus-kasus potensial tersebut dari semenjak awal pertanggung jawaban pidana korporasi dirumuskan secara formil dalam undang-undang hingga sekarang (Iebih kurang sudah 60 tahunan) hanya ada ...

Buku yang berada di tangan pembaca ini menyajikan permasalahan-perrnasalahan hukum yang berkaitan dengan sengketa pembagian harta bersama, dan menampilkan banyak kasus yang terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Sebagai praktisi hukum yang selalu bergelut dengan kasus-kasus sengketa harta bersama, penulis berusaha menampilkan semaksimal mungkin persoalan-persoalan spektakular yang banyak dijumpai dalam kasus sengketa harta bersama, kecuali itu juga menyajikan masalah-masalah yang ...

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan (Archipelagic State) yang sudah meratifikasi serta mengundangkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, dalam beberapa hal sudah mentransformasikan pranata-pranata hukum laut yang diatur di dalam Konvensi tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya dalam bidang hukum laut. Salah satu dari pranata hukum laut tersebut adalah landas kontinen sebagaimana dapat dijumpai pengaturannya di dalam Bagian VI Pasal 76-85. Landas kontinen yang sedemikian ...