Perkembangan pembahasan keuangan negara semakin meningkat dengan adanya perkembangan undang-undang tentang perubahan BUMN termasuk melihat permasalahan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang ada saat ini, perubahan undang-undang banyak merubah konsep, dan pengelolaan keuangan negara khususnya tentang status dan mekanisme pengelolaan BUMN, posisi anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi BUMN, termasuk barang milik BUMN, anak perusahaan BUMN, barang milik BUMD dan anak perusahaan ...

Reformulasi Kontekstual Kerugian Keuangan Negara & Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi sebagai suatu kejahatan serius (seriousness crime), merupakan penggerusan terhadap hak ekonomi, hak sosial masyarakat dan sangat mengganggu pencapaian tujuan pembangunan bangsa dan negara menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga penanganannya pun harus dilakukan secara “extra ordinary.” Walau masalah ini telah menjadi keprihatinan bersama ...

Setiap rupiah yang mengalir dari kas negara menyentuh kehidupan seseorang: anak yang bersekolah gratis, jalan desa yang akhirnya diaspal, atau ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan. Tapi di balik angka-angka triliunan dalam APBN, tersembunyi pergulatan yang jauh lebih besar dari sekadar pembukuan: pergulatan antara kekuasaan dan akuntabilitas, antara kerangka hukum yang sudah baik di atas kertas dan implementasi yang masih jauh dari harapan di lapangan. Lebih dari dua dekade setelah ...

Hukum laut merupakan salah satu cabang hukum internasional yang paling dinamis, kompleks, dan sarat dengan kepentingan politik, ekonomi, lingkungan, serta keamanan global. Sejak diadopsinya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 1982, rezim hukum laut internasional telah menjadi fondasi utama bagi pengaturan ruang laut dunia, baik yang berada dalam yurisdiksi negara maupun di luar yurisdiksi nasional. Namun demikian, perkembangan praktik negara, putusan badan ...

Perubahan lanskap kejahatan di Indonesia berlangsung seiring dengan transformasi sosial, politik, teknologi, dan lingkungan yang semakin kompleks. Kejahatan tidak lagi hadir sebagai peristiwa tunggal yang dapat dijelaskan hanya melalui pelaku dan pelanggaran hukum, melainkan sebagai gejala sosial yang berakar pada ketimpangan struktural, relasi kuasa, dinamika budaya, serta praktik-praktik institusional dalam sistem keamanan dan peradilan pidana. Dalam konteks ini, kriminologi dituntut untuk ...

Buku ini lahir dari kegelisahan intelektual atas fenomena yang ada. Dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang satu peristiwa hukum sekaligus memuat dimensi pidana, perdata, dan administratif. Sebuah tindakan korporasi dapat menimbulkan kerugian privat, mengganggu kepentingan publik, sekaligus melanggar norma administratif negara. Pada titik inilah muncul pertanyaan filosofis yang mendasar: di manakah demarkasi yang adil di antara ketiganya? Kapan negara harus hadir dengan wajah koersifnya ...

Sinopsis : An essential gateway to understanding Indonesia’s bold step toward sovereign criminal justice reform. Indonesian Criminal Code (KUHP) – New Regulation provides the first full English version of Indonesia’s newly enacted criminal code, a groundbreaking reform that replaces the colonial era Wetboek van Strafrecht. This book is essential for legal professionals, academics, students, and interna- tional institutions who seek to understand the foundation of Indonesia’s evolving ...

Pada 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) berlaku secara efektif, atau tiga tahun tahun sejak disahkan pada 2 Januari 2023 yang lalu. KUHP Nasional ini menggantikan KUHP Lama yang merupakan salinan dari Wetboek van Strafrecht (WvS) yang telah berlaku di negeri kita sejak 1918. Dengan berlakunya KUHP Nasional itu secara resmi KUHP berbahasa Indonesia digunakan, setelah sebelumnya kita hanya menggunakan KUHP terjemahan dari WvS. KUHP Nasional ini juga ...

Buku ini berupaya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait kekuasaan penuntutan dengan membahas teori sistem peradilan pidana yang disertai dengan eksistensinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, juga sistem peradilan di negara Singapura dan Hongkong secara ringkas, kemudian juga membahas single prosecution system yang disertai dengan kedudukan dan peran Kejaksaan dalam sistem tersebut. Selain itu, juga membahas eksistensi tiga kamar kewenangan penuntutan yang berada pada ...

Buku ini mengisahkan Silsilah RM. Mangundrono (Penglawe Pringapus) yang ditarik diantaranya dari 3 garis keturunan ke atas yaitu : Raden Kyai Mangunduwiryo/Adipati Sindurejo (negosiator Pangeran Sambernyowo/Mangkunegoro I)/Tumenggung Notoyudo (Bupati di wilayah Kedu); Raden Kyai Mangunwijaya/Tumenggung Mangkuyudo II yang mendapat mandat dari ayah angkatnya Raden Wongsocitro/Raden Tumenggung Mangkuyudo I agar bersedia membantu jalannya roda pemerintahan di wilayah Kedu Temanggung; dan Pangeran ...

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kualitas peraturan perundang-undangan tidak semata-mata ditentukan dari substansi atau materi yang baik tetapi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan juga mempunyai andil yang besar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sebaik apapun substansi atau materi peraturan perundang-undangan tidak akan sempurna apabila tidak dibarengi dengan penggunaan teknik ...

Buku ini mencoba menjawab kebutuhan untuk menyediakan literatur Hukum Islam yang relevan sesuai amanat kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Apabila dibandingkan dengan buku lain yang sejenis, buku ini disusun dengan memperhatikan cakupan materi minimal yang menjadi kesepakatan di antara Pengajar Hukum Islam Perguruan Tinggi Umum di Seluruh Indonesia, yang dikaitkan pula dengan karakteristik dari mahasiswa Fakultas Hukum khususnya di Perguruan Tinggi Umum, perubahan paradigma pendidikan ...

Baik negara-negara maju maupun berkembang akan berusaha melakukan penguasaan atas laut guna perluasan yurisdiksi untuk melindungi kepentingan- kepentingannya, dan memanfaatkan sumber daya alam yang akan dapat memberikan keuntungan bagi suatu negara. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan keinginan-keinginan dan mengatur kepentingan-kepentingan semua negara-negara internasional serta agar tidak terjadi tumpang tindih klaim/kewenangan (overlapping claim/authority), maka diadakanlah pengaturan ...

Sinopsis : Kurator merupakan salah satu organ penting dan strategis dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Kurator diberi tugas dan wewenang yang besar dan luas dalam mengurus dan membereskan harta debitor pailit. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang besar dan luas itu, Kurator harus patuh aturan main yang telah ditetapkan ...

Bahasa Inggris sebenarnya merupakan basic competence yang harus dimiliki setiap orang, bahkan telah diajarkan sedari sekolah dasar. Namun, Bahasa Inggris Hukum (Legal English) bukanlah hal yang dapat dipelajari dan dipahami sesimpel membalik telapak tangan. Untuk dapat memahami sekaligus memraktikkanya dengan benar, dibutuhkan panduan dan latihan memahami bacaan dan penulisan dokumen hukum dalam Bahasa Inggris. Buku ini terdiri dari lima bab yakni Introduction, Basic Structure in Legal English, ...

Antropologi hukum adalah ilmu yang berasal dari dua bidang ilmu yaitu ilmu antropologi dan ilmu hukum sehingga ia dapat didekati dari kedua disiplin ilmu ini. Ia dipelajari di kedua fakultas yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Seperti sosiologi hukum antropologi hukum juga menjadikan masyarakat sebagai objek kajiannya. Namun demikian, berbeda dengan sosiologi hukum kajian antropologi hukum sangat terbatas dalam hal literatur yang mendukung. Tidak banyak penulis ...

Dalam buku ini, tertulis ilmu kenegaraan: istilah, batasan dan metode ilmu, teori sifat hakikat negara, teori unsur negara, tujuan dan fungsi negara, tipe negara, teori pembenaran/legitimasi negara, teori tentang awal dan berakhirnya negara, teori kedaulatan, teori kerja sama antarnegara, teori hubungan negara dengan hukum, bentuk negara dan bentuk pemerintahan, teori lembaga perwakilan, dan konstitusi dan juga bagaimana materi yang disajikan yang relevan dengan mata kuliah mengenai ilmu ...

Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia merupakan bagian yang strategis dalam menjaga martabat hakim dan aparatur peradilan lainnya dalam rangka merealisasikan visi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Pada tahun 2014 penulis telah menulis buku tentang pengawasan badan peradilan di Indonesia,hanya saja pada saat ini banyak terjadi perubahan-perubahan mengenai lompatan besar di bidang digitalisasi. Oleh sebab itu buku ini mencoba menjelaskan perubahan di dunia ...

Perubahan konstelasi pola perdagangan internasional berimplikasi terhadap manajemen transportasi laut. Perusahaan pelayaran yang dulu secara tradisional menyediakan jasa pengangkutan port to port ekspansi menjadi penyedia jasa logistik door to door services. Penyedia jasa transportasi laut yang telah menjadi pusat jasa logistik berhasil menjalankan strategi pengintegrasian aktivitas bisnis upstream hingga downstream sehingga terbentuk transport and logistics chains. Buku ini menguraikan ...