Sistem Hukum, Globalisasi, Dan Keabsahan Kontrak ...

Dilengkapi : • UU RI No_ 10 Tahun 2015 • UU RI No. 30 Tahun 2002 • UU RI No. 20 Tahun 2001 • UU RI No. 31 Tahun 1999 • PP RI No. 43 Tahun 2018 • PP RI No. 14 Tahun 2017 • PP RI No. 103 Tahun 2012 • PP RI No. 63 Tahun 2005 • Perpres RI No. 54 Tahun 2018 • Perpu RI No. 1 Tahun 2015 ...

Buku ini membahasa dua model penyelesaian tindak pidana yang telah lama di praktikan dan di kembangkan serta di perbincangkan secara luas di negara negara yang menganut sistem common laaw, khususnya di amerika serikat dan inggris. ...

Buku ini memberikan uraian mengenai perkembangan dan kewenangan Pengadilan Agama secara lengkap dari mulai ketentuan umum pengadilan agama, sejarah peradilan agama, hingga ruang lingkup penerapan hukum perdata Islam di peradilan agama juga melengkapi buku ini, antara lain mengenai perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, serta perbankan syariah. Dinamika pembaharuan undang-undang yang ada di Pengadilan Agama juga dibahas dalam buku ini, baik setelah berlakunya ...

filsafat merupakan induk dari setiap ilmu, di samping juga Al-Qur’an dan Sunah, sehingga semua disiplin ilmu yang lain akan membutuhkannya sebagai landasan pijak. Demikian juga kajian ilmiah yang terdapat dalam buku Islam, akan ditemukan hakikat, seluk-beluk, dan sumber pengetahuan yang mendasarinya. Dengan demikian, buku ini tidak lepas dari kajian apa hakikat hukum Islam itu (ontologi),  bagaimana basis teoretis hukum Islam (epistemologi), dan tentu saja ilmu harus melingkupi ...

Buku ini pada tataran internasional menguraikan Konferensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919 berkenaan dengan kedaulatan atas wilayah udara, penerbangan lintas damai, zona larangan terbang, pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara, sertifikat pendaftaraan dan kebangsaan pesawat udara, persetujuan terbang, keberangkatan dan pendaftaraan pesawat udara, larangan pengangkutan, komisi navigasi penerbangan internasional, praktik larangan terbang termasuk dampaknya, Konvensi Chicago 1944 berkenaan ...

Hukum Keperdataan memang merupakan hukum privat yang “mengatur” hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, malah “mengatur” pula hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum. Hubungan-hubungan ini bisa menimbulkan akibat hukum yang sudah diatur dalam Hukum Nasional, Hukum Adat, dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Sebagai subjek hukum, persoon, yang “beragama” tentunya harus meyakini bahwa semua hubungan hukum yang dilakukannya “diperhatikan“ ...

Secara substansi buku ini menggambarkan profesi harus berlandaskan etika. Etika profesi dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum pada program sarjana bidang hukum di Indonesia. Gagasan awal etika profesi masuk dalam kurikulum pendidikan bermula dari adanya gejala defisit etika di kalangan para profesional penegak hukum. Tiada pilihan, profesional hukum harus dibekali pengetahuan bidang hukum yang andal, sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional kepada masyarakat. ...

Dr. Asep N. Mulyere, S.H., M.Hurn, lahir di Tasikmalaya, 14 Agustus 1969. Menamatkan studi di Fakultas Hukum Universitas Mataram (1994), kemudian mendapatkan beasiswa untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (2001), dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran (2012) dengan predikat cum laude. ...

Buku ini ditulis untuk mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan kalangan masyarakat luas, tentang pentingnya memberi perhatian kepada hak asasi perempuan dan anak, yang sering tidak diperhitungkan dalam proses pembuatan legislasi dan kebijakan. Demikian pula dalam proses persidangan, perempuan dan anak pencari keadilan kesulitan melewati tahap-tahap prosedural (pembuktian) yang konvensional, sehingga pengalaman dan realitas mereka yang sesungguh-nya tenggelam dalam tahap dan pertanyaan prosedural. ...

Nurmadjito, SH.MH dalam buku berjudul Kontekstual, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha negara dalam Tanya Jawab mencoba mengeksplorasi hal-hal yang terkait Peradilan Tata Usaha Negara, serta mengedepankan berbagai asas hukum yang digunakan sebagai filosofi pembentukan peraturan perundang-undangan. Bekerja di lingkungan birokrasi dan sejak pension tahun 2009 melakukan penelitian tentang hukum tatas usaha negara dan administrasi pemerintahan selaku Direktur lembaga Pelayanan Publik dan menjadi ...

Dalam hampir setiap aktivitas yang dilakukan oleh warga – masyarakat dapat dikatakan tidak mungkin tidak berurusan dengan pemerintah (badan atau pejabat tata usaha negara) terutama dalam mengurus berbagai macam perizinan atau surat-surat lainnya. Tidak jarang warga – masyarakat yang memiliki urusan tersebut diperlakukan secara sewenang-wenang atau ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu juga di bidang kepegawaian, tidak sedikit kasus yang mengindikasikan ...

HUKUM TATA NEGARA. INDONESIA Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum. Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, praktik ketatanegaraan di Indonesia telah melewati pasang surut dengan berbagai dinamika. Buku Hukum Tata Negara Indonesia ini menyajikan perkembangan hukum tata negara Indonesia sejak berdirinya Republik Indonesia hingga saat ini. Buku ini Memberi sentuhan kebaruan karena dilengkapi dengan perkembangan hukum tata negara era Reformasi yang cukup detail. Buku ini ...

Saat ini Perseroan Terbatas (Naamlooze Vennotschap atau Limited Liability Company) merupakan institusi ekonomi sekaligus bentuk wahana aktifitas ekonomi yang sering dipilih oleh pelaku usaha, jika dibanding dengan bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Namun bentuk badan usaha ini memiliki kompleksitasnya sendiri. Buku ini hadir untuk menunjukkan kerumitan tersebut. ,-- 1. I Sejak 2010 sampai sekarang aktif menjadi Dosen Tetap pada Program Pascasarjana -ii , f -. lk ,.. Universitas ...

Hukum Ekonomi Islam Edisi Revisi ...

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan perdagangan dunia yang membawa peningkatan dalam hubungan ekonomi dan kesejahteraan, tidak dapat dimungkiri, hubungan perdagangan dapat menimbulkan sengketa antar negara. Di antara sengketa tersebut adalah sengketa negara-negara yang menjadi pihak dan mengikatkan diri dalam free trade agreement (FTA) atau yang lazim dikenal dengan perjanjian perdagangan bebas. Buku ini mengkaji secara mendalam berbagai aspek terkait sengketa dagang (trade dispute) dalam ...

Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) mewajibkan pelindungan Paten untuk produk farmasi dan proses pembuatan produk farmasi diterapkan bagi semua Negara Anggota WTO. Ketentuan Persetujuan TRIPs menjadi norma standar umum minimal yang berlaku pada setiap sistem hukum berkaitan dengan Kekayaan Intelektual, termasuk pengaturan mengenai Paten. Berdasarkan ketentuan dalam Persetujuan TRIPs, terdapat 3 (tiga) fleksibilitas terhadap Paten, yaitu: Impor ...