Proses pembuatan perjanjian internasional di Indonesia umumnya kurang mendapat apresiasi selayak pentingnya sifat "standard setting" yang merupakan esensi perjanjian internasional. Buku ini akan sangat membantu pembacanya memahami liku-liku proses pembuatan perjanjian internasional, termasuk ratifi kasinya jika diperlukan. Pemahaman yang baik oleh para "stakeholders" lebih memastikan kepentingan Nasional yang harus dicapai melalui perjanjian itu terjamin dari segi politik dan keamanan, ...

Isi buku ini cukup menarik dan komprehensif karena berisi kajian yang membahas teori hukum tata ruang secara umum, hubungan penataan ruang dengan hukum tanah dan lingkungan hidup, hukum perizinan, kerjasama antar daerah, dan peranan swastra dalam penataan ruang. ...

Di negara mana pun, konstitusi ekonomi merupakan perangkat peraturan tertinggi yang menjadi dasar setiap kebijakan ekonomi. Konstitusi ekonomi mengatur sejak soal penguasaan dan kepemilikan kekayaan sumber daya alam, hak milik perorangan, hingga peran negara dan perusahaan negara dalam kegiatan usaha. Selain merupakan konstitusi politik, UUD 1945 sesungguhnya juga sebuah konstitusi ekonomi. Ia merupakan rujukan utama dalam setiap kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, serta kegiatan usaha. ...

Apakah pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki perhatian serius terhadap bidang hukum dan penegakan hokum? Pertanyaan ini tidak bisa dilepaskan dari semakin buramnya potret hokum dan penegakan hukum Negeri ini. Padahal, apabila dibaca uraian Nawacita, banyak pihak berharap Jokowi-JK akan melakukan lompatan besar bidang hukum dan penegakan hukum. Akan tetapi, selama dua tahun memerintah, hukum dan penegakan hukum masih tertatih-tatih. Oleh karena itu, ...

Buku ini merupakan keseluruhan upayakan mengatur KPU, Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya dan DKKP yang masing-masing diberi tugas dalam menyelenggarakan, mengawasi dan menegakkan kode etik sebagai kesatuan fungsi dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara berpasangan. Disamping itu menuju pemilu yang serentak nasioanl agar tercipta kualitas gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota yang kompetisi, integritas dan kapabilitas ...

Pada hakikatnya Pornografi mengandung 3 sifat, yaitu kecabulan, eksploitasi seksual, dan melanggar norma kesusilaan. Ada UU Pronografi yang akan melawan kelakuan seperti itu. Terdapat 33 perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana pornografi, seperti persenggamaan, eksploitasi seksual, ketelanjangan yang dikemas dalam 10 pasal. Dalam buku ini dibahas semua tindak pidana pornografi dengan pendekatan normatif, teoritis, dan empiris, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. ...

-Buku ini menyajikan kepada pembaca terkait asas—asas hukum. Asas-asas hukum yang disajikan di buku ini mulai dari asas-asas hukum yang berlaku umum, asas-asas dalam hukum pidana, asas-asas dalam hukum acara pidana, asas-asas hukum perdata, asas-asas hukum acara perdata, asas-asas hukum perkawinan, asas hukum tentang benda, asas-asas hukum tentang perikatan, asas-asas hukum agraria dalam UUPA, asas-asas dalam hukum tata negara, asas-asas hukum administrasi negara, asas-asas hukum ...

Antropologi hukum menghindari prasangka etnosentris. Antropologi hukum mempelajari masyarakat secara komparatif, tanpa memperhatikan primitif atau berbudaya, dan tidak membeda-bedakan secara kualitatif demi mendukung satu jenis masyarakat manusia dan menentang jenis masyarakat manusia yang lain. Anntropologi hukum adalah sebuah ilmu hukum sehingga memiliki sifat empiris. Teori harus didukung fakta atau setidaknya ada sampel yang representatif terhadap semua fakta. Dalam buku ini ...

"Seiring meningkatnya minat dan kesadaran masyarakat terhadap aspek-aspek hukum properti, mutlak dibutuhkan analisis dan panduan yang tepat. Panduan Praktis Hukum Properti akan mengulas tuntas persoalan-persoalan properti, mulai jual-beli, status hak guna bangunan, sampai persoalan reklamasi dan sengketa tanah yang ramai terjadi. Empat puluh lima catatan kritis hukum properti ini ditujukan kepada para pengembang, investor, arsitek, kontraktor, konsultan properti, dan kita semua yang tidak ...

Buku ini ditujukan terutama untuk mahasiswa ilmu hukum tingkat pascasarjana,baik program magister maupun doktor,mahasiswa strata satupun dianjurkan untuk membaca buku ini,tujuanya tak lain supaya mereka dapat memahami apa yang dipelajari serta lebih siap saat berencana melanjutkan jenjang study nya. ...

Herbert Lionel Adolphus Hart merupakan filsuf Inggris yang diakui sebagai salah satu filsuf hukum terbesar abad ke-20 dan memberikan pengaruh luas terhadap perkembangan ilmu hukum dan filsafat hukum di dunia, terutama di negara-negara berbahasa Inggris. ...

Hj. Fatria Khairo, STP, SH, MH lahir pada tanggal 28 April 1979 di Palembang. Aktif mengisi rubrik konsultasi hukum dan opini di beberapa media massa antara lain Sriwijaya Post, Tribun Sumsel, Palembang Pos. Sering menulis menulis karya ilmiah di beberapa jurnal ilmiah antara lain Majalah Ilmiah Disiplin, Jurnal Ilmiah Lex Librum. Penulis juga menjadi narasumber di beberapa acara seminar lain sebagai Narasumber pada Seminar Nasional Penegakan Lingkungan Hidup (2015) di Palembang, serta aktif ...

Dari peristiwa kerusuhan Tanjung Priok, Jakarta 1984; BOM BCA pecenongan 1984 dll. Lahirnya perhimpunan bantuan hukum Indonesia (PBHI) hingga terbentuknya peradi, luhut pangaribuan hadia ditiap titik sejarah modern pembelaan hukum di Indonesia. Luhut adalah pelaku sejarah bagaimana advokat berjuang melawan rule by law rezim militer orde baru, pemikiran dan gagasan tenang sistem di Indonesia. ...

PANCASILA 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh rakyat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ...

Pada bab pertama dibahas tentang Pasal 184 KUHAP dan peranan Ahli serta istilah-istilah dalam KUHAP. Pada bab kedua dibahas mengenai ilmu-ilmu forensik dan proses penyidikan. Pada bab ketiga dibahas lebih mendalam hal yang berkaitan dengan keterangan ahli dan visum et repertum yang ditinjau dari hukum acara pidana di pengadilan. Pada bab keempat dibahas mengenai kekuatan pembuktian keterangan ahli dan visum et repertum, dan untuk memperkuat pemahaman juga diberikan beberapa contoh dalam ...