Buku ini menjelaskan mediasi sebagai metode alternatif yang efektif dalam menyelesaikan perkara KDRT di pengadilan Indonesia, baik melalui mediasi perdata di pengadilan agama maupun mediasi penal di pengadilan negeri. Secara teori, buku ini menganalisis kecocokan mediasi dalam menangani perkara KDRT, mediasi penal menurut Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional, serta integrasi mediasi penal ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Perbandingan integrasi mediasi penal dalam system ...

HUKUM PENERBANGAN berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009 Bagian Pertama ini bermaksud menguraikan substansi UURI No. 1 Tahun 2009, sebab tanpa mengetahui latar belakang dan suasana kebatinan saat pembahasan UURI No. 1 Tahun 2009, pembaca tidak dapat mengerti dengan baik norma hukum yang tercantum di dalam UURI No. 1 Tahun 2009, karena itu dalam uraian ini juga disertai dengan kasus yang pernah terjadi sebagai acuan, sumber dan referensi. Berdasarkan maksud tersebut di atas, dalam buku ini ...

Sumber hukum pidana seperti hukum lainnya adalah: a. Perundang-undangan; b. Kebiasaan; c. Yurisprudensi; d. Doktrin / Ajaran; dan e. Traktat. Dalam buku ini disamping memuat pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga dilengkapi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). Dari yurisprudensi MARI yang dimuat tersebut dapat dilihat, bagaimana MARI melengkapi kekurangan yang terdapat dalam KUHP tersebut, di samping bisa dilihat penerapan ...

Kandungan buku ini adalah teori yang telah saya bangun dan sekaligus telah saya pertahankan dalam Disertasi Doktor Hukum Anti Korupsi dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Program Doktor Ilmu Hukum, Spesialisasi Hukum Anti Korupsi. Dalam UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat hukum materiil pidana korupsi yang diatur dalam 40 (empat puluh) pasal dan ayat yang kemudian ...

Perkembangan terakhir menunjukan bahwa Pengadilan ternyata bukan satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa yang tepat, terutama bagi kalangan pelaku bisnis. Pengadilan ternyata mengandung banyak kelemahan dan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa memunculkan alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar pengadilan (Alternatif Dispute Resolution-ADR). Masyarakat berharap dengan menyelesaikan sengketa di ...

Buku ini merupakan himpunan peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang tersebar ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak saja peraturan perundang-undangan yang menyangkut Hak Asasi Manusia yang saat ini berlaku, akan tetapi juga peraturan perundang-undangan tentang HAM di masa lalu. Sehingga dengan demikian, seseorang bisa mengetahui sejarah HAM dalam pengaturan perundang-undangan di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini. Menghimpun ...

Pajak Daerah & Retribusi Daerah Uu Ri No. 28 Thn 2009 ...

Profesi medis (dokter) pada dasarnya merupakan suatu profesi yang sangat mulia. Dikatakan mulia karena pertolongan medis yang diberikan pada pasien, pada prinsipnya tanpa memperhitungkan untung rugi (karitatif), tanpa pamrih. Demikian pula halnya dengan rumah sakit bahwa sebagai suatu institusi, rumah sakit pertama-tama adalah tempat karya amal. Karena rumah sakit umumnya dipandang sebagai tempat karya amal maka tentu saja prinsip-prinsip seperti berkarya tanpa memperhitungkan untung rugi ...

Korban kejahatan dalam kajian teoretis dan praktik peradilan pidana posisinya teramat asing dan diasingkan. Akan tetapi walaupun demikian korban kejahatan peranannya teramat penting dalam proses pidana. Bertitik tolak dari aspek demikian, maka seharusnya sistem peradilan pidana pada umumnya dan peradilan pidana di Indonesia pada khususnya hendaknya memberikan ruang gerak yang cukup luas terhadap eksistensi korban tersebut. Filsafat pemidanaan yang dijatuhkan hakim Indonesia yang bersifat ...

Kandungan buku ini adalah teori yang telah saya bangun dan sekaligus telah saya pertahankan dalam Disertasi Doktor Hukum Anti Korupsi dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Program Doktor Ilmu Hukum, Spesialisasi Hukum Anti Korupsi. Dalam UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat hukum materiil pidana korupsi yang diatur dalam 40 (empat puluh) pasal dan ayat yang kemudian ...

Buku seri kedelapan ini membahas mengenai pengalaman yang diperoleh oleh penulis dalam menghandel perusahaan yang akan melakukan Penerbitan Obligasi di berbagai perusahaan (baik holding company maupun anak perusahaan). Dalam buku ini, penulis menyiapkan contoh-contoh akte yang diperlukan dalam menghandel perusahaan yang akan melakukan Penerbitan Obligasi di berbagai perusahaan (baik holding company maupun anak perusahaan). Diharapkan buku ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui ...

Usia dua puluh tahun lebih bagi Undang-Undang Rumah Susun (UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun) ternyata tidak membuatnya berkurang kegayutannya/relevansinya dengan isu-isu strategis permukiman dalam kawasan perkotaan saat ini, antara lain diindikasikan dalam keseriusan Pemerintah melalui Kebijakan dan Rencana Strategis Pembangunan Rumah Susun Tahun 2007-2011, dimana pada periode ini pemerintah mencanangkan terbangunnya 1000 menara rumah susun di beberapa kota besar yang berpenduduk lebih ...

Anak adalah anak, dan bukan orang dewasa kecil. Berangkat dari karakteristik ini, perlakuan terhadap anak baik yang tersangkut tindak pidana ataupun yang mengalami masalah sosial, harus dialamatkan demi dan untuk kesejahteraan anak. Dalam konsep agama, upaya melindungi eksistensi anak dimulai sejak anak masih dalam kandungan dengan cara memberikan pendidikan rohani dan diteruskan menjaga kesucian anak oleh kedua orang tuanya. Dalam buku ini dijelaskan tentang instrumen baik internasional, ...

Dunia Notaris dan PPAT merupakan perpaduan antara teori dan praktek, dalam tataran yang ideal antara teori dan praktek sejalan atau terkadang tidak saling sejalan, artinya tidak selalu teori mendukung praktek. Substansi buku ini menyajikan suatu pemikiran dalam dunia Notaris dan PPAT sebagai bekal dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris dan PPAT. Dunia Notaris harus dibangun tidak saja diambil dan dikembangkan oleh atau dari ilmu hukum yang telah ada, tapi juga Notaris dan PPAT harus ...

Kesejahteraan sebagai masalah manusia, dalam penanganannya seyogyanya mengikutsertakan metode lain disamping hukum pidana. Keharusan tersebut didasarkan oleh kenyataan, bahwa hukum pidana mempunyai keterbatasan, disamping posisi pengadilan sampai saat ini belum dapat memberikan keadilan. Dalam pada itu, kenyataan juga menunjukan, penyelesaian kasus pidana melalui pengadilan sering menimbulkan konflik baru, disamping didominasi kekuasaan atas hukum baik yang bersumber dari kepentingan ...

Sungguhpun Undang-Undang Perumahan dan Permukiman ini lahir lima belas tahun yang silam, namun ternyata materi atau substansinya masih relevan dengan issue-issue strategis saat ini yaitu pengadaan rumah, perumahan dan permukiman dalam skala ekonomis dan optimum. Bahkan issue-issue demikian diperkirakan akan Indonesia pada umumnya masih relative rendah. Mengingat substansi andalan dari undang-undang ini tampaknya adalah konsep pendekatan pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan ...

Agak mengherankan memang, mengapa kasus-kasus Flu Burung dan HIV AIDS begitu sangat merisaukan dan menyedot perhatian publik. Sampai-sampai, dari tingkat pemerintah pusat hingga ke RW/RT dengan sigap melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah penyebarannya. Sebab yang ditakutkan dari kedua penyakit tersebut adalah akibatnya yang kerap berujung pada kematian. Tapi jika itu halnya, mengapa respon publik cenderung bertolak belakang dengan kematian yang disebabkan kecelakaan ...