Dalam ranah hukum keuangan, setidaknya terdapat dua sistem besar yang berkembang di Indonesia, yaitu hukum keuangan konvensional yang berbasis pada hukum positif dan perdata, serta hukum keuangan syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip fikih muamalah. Buku ini memfokuskan kajian pada sistem yang kedua. Hadir sebagai panduan komprehensif, buku Hukum Keuangan Syariah mengupas tuntas fondasi hukum yang mengatur industri keuangan syariah, mulai dari perbankan, pasar ...

Buku Hukum Acara Pidana Sesuai KUHAP 2025: Asas, Teori, Praktik, dan Perkembangan hadir sebagai kajian komprehensif yang menguraikan dasar-dasar hukum acara pidana secara sistematis, akademis, dan kontekstual sesuai perkembangan praktik peradilan pidana di Indonesia. Buku ini tidak hanya membahas konsep normatif hukum acara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi juga mengaitkannya dengan dinamika praktik penegakan hukum, perkembangan putusan pengadilan, serta ...

Pidana dan Pemidanaan Edisi Kedua hadir sebagai penyempurnaan dari edisi sebelumnya dengan mengakomodasi perkembangan terbaru hukum pidana nasional, khususnya berlakunya KUHP 2023, KUHAP 2025, dan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pembaruan tersebut membawa perubahan mendasar dalam sistem pidana dan pemidanaan, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep, pengaturan, dan implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Buku ini membahas konsep hukum pidana, ...

Istilah legal opinion dalam bahasa latin. disebut ius opinio. Dalam hal ini ius berarti hukum dan opinio berarti pandangan. Peristilahan legal opinion digunakan dalam sistem hukum common law pada negara-negara Anglo Saxon. Di sisi lain, dalam sistem hukum civil law pada negara-negara Eropa Kontinental disebut legal critics. Dalam bahasa Indonesia, legal opinion disebut "pendapat hukum" atau "pendapat dari segi hukum". Buku ini membahas Legal Opinion: Teori, Sistematika, dan Panduan Praktis ...

Buku Hukum Organisasi Internasional hadir sebagai karya yang menyajikan lebih dari sekadar paparan teori. Ditulis secara sistematis, buku ini menelusuri konsep dasar, prinsip hukum, serta peran organisasi internasional dalam tatanan global. Hal yang menjadikan buku ini berbeda adalah pendekatan kritis yang dihadirkan penulis—menguji konsistensi antara teori, norma hukum, dan praktik nyata dalam dinamika internasional. Ditulis secara sistematis, buku ini menyatukan fondasi normatif hukum ...

Mendalami studi Politik Hukum memiliki tantangan dan keseruan yang berbeda dari studi hukum tata negara pada umumnya. Politik hukum muncul sebagai salah satu disiplin hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan entitas bukan hukum. Adanya praktik policy making dan policy executing di bidang hukum membuat politik hukum sebagai teori dapat digunakan untuk mengungkapkan policy evaluation, policy approximation, dan policy recommendation di ...

Di tengah modernisasi hukum nasional, hukum adat tetap hidup dan berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, mulai dari sengketa tanah, perkawinan, hingga konflik sosial. Relevansinya semakin kuat setelah lahirnya KUHP Tahun 2023 yang mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Buku Hukum Adat di Indonesia Edisi Kedua membahas secara komprehensif konsep, dasar, sifat, dan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum ...

Edisi kedua Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional hadir di tengah berlanjutnya reformasi hukum pidana Indonesia yang semakin dinamis. Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menegaskan bahwa kodifikasi belum mencapai titik final, melainkan terus bergerak melalui koreksi, penyesuaian, dan bahkan pergeseran arah kebijakan. Perkembangan ini tidak hanya berdampak pada aspek prosedural dan pemidanaan, tetapi juga ...

Buku ini menghadirkan kompilasi terkini regulasi di bidang hukum telematika dan pelindungan data pribadi di Indonesia. Di dalamnya dimuat UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta UU RI 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai pembaruan terbaru rezim hukum digital nasional. Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, buku ini juga dilengkapi dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan ...

Perbandingan hukum (recht vergelijking) adalah suatu kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain ataupun membandingkan lembaga hukum (legal institution) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain. Dengan perbandingkan hukum itu akan ditemukan unsur-unsur persaman (similaritas) dan unsur-unsur lembaga atau sistem itu. Perbandingan hukum pidana (comparative criminal law), yaitu dengan membandingkan sistem dan ketentuan pidana di ...

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 merupakan rujukan dasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mengatur tata cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Buku ini menghadirkan teks resmi KUHAP 2025 secara utuh dan lengkap. Diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan praktisi, akademisi, mahasiswa, dan aparatur penegak hukum. Pasal-pasal dalam buku in' disusun dengan format yang sesuai dengan penataan naskah resmi, dengan indeks tematik ...

Hukum Agraria Indonesia Edisi Kedua Pembentukan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bertujuan untuk merombak dan memperbarui hukum agraria lama. Dasar-dasar hukum bagi kesatuan dan kesederhanaan hukum agraria nasional serta kepastian hukum dan haknya tercantum dalam undang-undang ini. Dengan lahirnya UUPA, hukum tanah warisan Hindia Belanda yang diatur dalam Buku II KUH Perdata mengenai benda (khusus tanah), Agrarische Wet, dan peraturan pelaksanaannya ...

Tindak pidana terhadap keamanan negara sudah diatur dalam KUHP Lama yang terkait dengan makar, pengkhianatan terhadap negara, dan tindak pidana yang berkaitan dengan ideologi negara (Pancasila). Namun, pembahasan tersebut masih cukup terbatas dalam hal pengaturan dan penerapan ancaman yang lebih luas terhadap keamanan negara. Oleh karena itu, KUHP Baru hadir untuk mengatur dan menyempurnakan pembahasan mengenai tindak pidana tersebut. Buku Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara mengulas ...

Pembuktian sebagai titik sentral dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Sebab, melalui tahapan pembuktian, terjadi suatu proses, cara, dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Buku ini menyajikan perbandingan hukum pembuktian pidana di negara civil law ...

Dalam era globalisasi, kejahatan tidak lagi mengenal batas negara, sehingga fenomena kejahatan transnasional makin mengancam stabilitas global dan menguji batasan hukum negara, termasuk Indonesia. Buku Hukum Pidana Transnasional hadir dengan menyajikan berbagai pembahasan kejahatan transnasional berdasarkan penggabungan hukum pidana domestik, hukum pidana negara asing, dan hukum internasional. Hal itu bertujuan untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan transnasional. Sebagai panduan ...

Sinopsis : Pembuktian menjadi tahapan yang paling penting dan krusial karena dengan dasar kesalahan dan pembuktian yang dapat dibuktikan dengan meyakinkan atau kesalahan tidak terbukti sehingga seorang yang sebelumnya telah disangkakan dapat bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Indonesia sendiri meskipun sistem hukumnya adalah menyerupai civil law, tetapi sistem hukum acara pidananya memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sistem hukum acara pidana pada negara-negara civil ...

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan, Kekhususan, Kedudukan, Cakupan Wilayah, dan Rencana Induk Bab Ill Bentuk, Susunan, Kewenangan, dan Urusan Pemerintahan Bab IV Pembagian Wilayah Bab V Penataan Ruang, Pertanahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, dan Pertahanan dan Keamanan Bab VI Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan ...