Sinopsis : Krisis ekologis bukan lagi merupakan kemungkinan masa depan namun sudah menjadi realita kontemporer. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah yang strategis untuk mengatasi persoalan ini. Buku ini dihadirkan sebagai referensi dan bahan kontemplasi mengenai isu-isu ekologis dan yuridis yang relevan dengan persoalan ini. Di sini dipaparkan berbagai spektrum pemikiran ekologi dan hukum dan dialektika dalam ranah hukum lingkungan pada umumnya dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup ...

Mekanisme “afdoening buiten proces” atau penyelesaian perkara di luar proses persidangan dinilai cukup tepat untuk bisa diperluas penerapannya dalam desain ulang sistem peradilan pidana terpadu, mengingat akhir-akhir ini muncul keluhan-keluhan masyarakat terkait proses hukum kasus-kasus yang bersifat ringan. Namun sistem peradilan pidana Indonesia belum siap untuk melaksanakannya. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman secara komprehensif tentang pertimbangan-pertimbngan ...

Standar ganda dalam putusan pengadilan merupakan hal yang sangat ditakuti oleh para pencari keadilan. Terlebih lagi pengadilan tersebut bernama Mahkamah Konstitusi yang menjadi “Guardian of the Constitution” yang tiap putusannya sangat berdampak bagi keadilan masyarakat luas. Namun akhir – akhir ini, kita dipertontonkan berbagai macam putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat tidak mengindahkan rasa keadilan kita sebagai masyarakat yang pada akibatnya dapat ...

Buku yang ditulis oleh Dr. Mardian Wibowo, A.Md., S.H., M.Si. ini mengingatkan saya kepada pernyataan almarhum Pofesor Mochtar Kusumaatmadja, lebih dari setengah abad yang lalu, “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan; kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.” Hukum, yang salah satu fungsi klasiknya adalah untuk mewujudkan ketertiban sosial, tidak akan mampu menjelmakan fungsi itu jika tidak didukung oleh kekuasaan. Maka, dalam konteks itu, kehadiran negara merupakan keniscayaan. Pada ...

Buku ini memuat kajian tentang perkara pertanahan yang mengandalkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Desa (SKD), yang dibuat oleh kepala desa, sebagai dokumen bukti penguasaan-pemanfaatan tanah. Kajian ini dilakukan untuk menemukan aspek legalitas dan legitimasi, termasuk aspek jaminan tenurial security, yang diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum yang realistis terhadap penguasaan tanah yang sah di Indonesia. Menurut hukum negara ini, sertipikat merupakan surat tanda ...

Kurator merupakan salah satu organ penting dan strategis dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Kurator diberi tugas dan wewenang yang besar dan luas dalam mengurus dan membereskan harta debitor pailit. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang besar dan luas itu, Kurator harus patuh aturan main yang telah ditetapkan Undang- Undang, ...

Bahasa Inggris sebenarnya merupakan basic competence yang harus dimiliki setiap orang, bahkan telah diajarkan sedari sekolah dasar. Namun, Bahasa Inggris Hukum (Legal English) bukanlah hal yang dapat dipelajari dan dipahami sesimpel membalik telapak tangan. Untuk dapat memahami sekaligus memraktikkanya dengan benar, dibutuhkan panduan dan latihan memahami bacaan dan penulisan dokumen hukum dalam Bahasa Inggris. Buku ini terdiri dari lima bab yakni Introduction, Basic Structure in Legal English, ...

Masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Papua menjadi isu paling kontroversial dan mendapatkan perhatian serta respons beragam. Secara universal, penerapan prinsip HAM di Papua menjadi lebih dilematis karena konteks ekonomi politik dan dinamika konflik yang dipengaruhi oleh peran dan keterlibatan berbagai aktor dengan multi kepentingan. Masalah penghormatan dan pemenuhan HAM Papua tidak otomatis mudah diimplementasikan. Sementara itu, pemulihan kondisi Papua belum tercapai terutama dalam ...

Buku Pengantar Hukum Administrasi Negara ini ditulis secara lengkap dengan materi yang cukup padat. Terdiri atas lima belas bab dengan materi sebagai berikut: Pendahuluan, Sumber-sumber HAN, Wewenang Pemerintahan, Diskresi, AUPB, Pengawasan, Instrumen Pemerintahan, Regeling, Beleidsregel, Beleidovereenkomst, Beschikking, Het Plan, Perizinan, Jabatan, dan Peradilan Administrasi. Perbedaan buku ini dengan buku lain juga adalah soal cara pembahasannya yang sederhana dan mudah dipahami. Definisi ...

Sebagai kelompok rentan, perempuan dan anak kerap menghadapi proses domestifikasi dalam budaya patriarkal, memiliki partisipasi yang terbatasi di tengah masyarakat, bahkan tak jarang menjadi objek kekerasan dan terabaikan hak-hak mendasarnya secara manusiawi. Data yang dirilis WHO menyebutkan bahwa satu di antara tiga perempuan di dunia diperkirakan pernah mengalami kekerasan dari pasangan hidup mereka. Demikian juga dalam laporan UNICEF, diperkirakan satu miliar anak mengalami dampak kekerasan ...

Hukum tentang orang dan hukum keluarga merupakan cabang-cabang hukum yang sangat menarik; paling dekat dengan kehidupan manusia schari-hari, bidang-bidang hukum ini mengikuti dan mengatur kehidupan manusia sejak sebelum kelahiran hingga kematian. Kiranya tidak berlebihan jika hukum orang dianggap sebagai bidang dan sistematika hukum perdata yang paling penting, karena ketentuan hukum orang akan menjadi dasar bagi ketentuan bidang dan sistematika hukum perdata lainnya, seperti hukum keluarga dan ...

Buku ini menyajikan berbagai pergulatan pemikiran hukum yang berkaitan dengan waris perempuan dalam penerapan hukum islam. Karena itu, cakupannya tidak hanya Indonesia, tapi juga berbagai penerapan hukum waris atas diri wanita di berbagai negara dengan komposisi masyarakat yang mirip Indonesia, setidaknya dalam satu aspek: didominasi masyarakat muslim. Dengan demikian, isu yang diangkat dalam buku ini menjadi sebuah perbincangan yang sensitif, namun di sisi lain, juga merupakan upaya ...

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta pidana lain di luar KUHP sudah berulang kali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagian materi muatannya ada yang dibatalkan/dinyatakan tidak berlaku lagi oleh MK. Namun, masih banyak penegak hukum maupun masyarakat awam yang tidak mengetahuinya. Padahal, setiap putusan MK berimplikasi pada praktik penegakan hukum yang berdampak pada hak-hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Ditulis ...

Sosiologi hukum adalah satu cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Pemikiran sosiologi hukum lebih berfokus pada aplikasi empiris atau faktual dari hukum. Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Oleh karena itu, selain perlu memahami hukum itu sendiri, semua pihak yang mempelajari sosiologi dan ilmu hukum ...

Tuntutan pengelolaan laut dan pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari serta peran manusia yang berhubungan langsung dengan sumber daya ikan sangat diperlukan Manusia merupakan salah satu unsur dari lingkungan hidup, tetapi perilakunya memengaruhi kelangsungan sumber daya alam dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Agar upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, guna menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan tetap terjaga dengan tetap ...

Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia Imigrasi dilakukan untuk memberikan pembatasan dan perbedaan kewarnegaraan dan perbuatan hukum yang dilakukan baik oleh warga negara asing dengan negara tujuan termasuk warga negaranya, warga negara asing dengan warga negara asing dengan warga negara asing yang berada di negara tujuan bertempat tinggal. Pengertian ini perlu disikapi oleh Negara Indonesia dengan membuat produk hukum, yakni undang undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. ...

Buku yang beranjak dari penelitian lapangan disertasi ini membingkai bagaimana kondisi kekerasan yang dialami oleh tiga Perempuan PMI di Malaysia dan dua Perempuan PMI di Hong Kong sebagai pekerja rumah tangga migran sektor domestik dalam akses hubungan kerja, kesehatan dan pelindungan hukum.   Sebagai temuan penelitian, buku yang berisi tujuh bab ulasan tentang implementasi kebijakan pelindungan oleh aktor pemerintah Indonesia di Malaysia dan Hong Kong yang direpresentasikan oleh ...

Bisnis, ekonomi dan hukum adalah area-area problematis yang saling bertumpang tindih. dari irisan itulah kemudian mucul terma-terma analog hukum, seperti hukum bisnis dan hukum ekonomi. buku ini memaparkan problematika tentang irisan-irisan ini yang ditulis dengan bahasa lugas dan sederhana sehingga mudah dicerna, bahkan untuk penstudi pemula yang baru belajar hukum atau mahasiswa non hukum yang ingin tahu lebih jauh tentang apa itu hukum beraspek ekonomi dan bisnis atau sebaliknya ...

Antropologi hukum adalah ilmu yang berasal dari dua bidang ilmu yaitu ilmu antropologi dan ilmu hukum sehingga ia dapat didekati dari kedua disiplin ilmu ini. Ia dipelajari di kedua fakultas yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.  Seperti sosiologi hukum antropologi hukum juga menjadikan masyarakat sebagai objek kajiannya. Namun demikian, berbeda dengan sosiologi hukum kajian antropologi hukum sangat terbatas dalam hal literatur yang mendukung. Tidak banyak ...

Pembahasan dalam buku ini dibagi menjadi empat bagian. Bagian pertama membahas mengenai ilmu negara, terdiri dari materi mengenai ilmu kenegaraan (istilah, batasan, dan metode ilmu) dan ilmu negara sebagai disiplin keilmuan. Bagian kedua membahas mengenai teori-teori tentang negara, terdiri dari materi mengenai teori sifat hakikat negara, teori unsur negara, tujuan dan fungsi negara, tipe negara, teori pembenaran, teori tentang awal dan berakhirnya negara, teori kedaulatan, teori kerja sama ...