“Meskipun buku ini bukan terbitan dari kementerian, bisa saya katakan isinya sejalan dan mencerminkan visi dan misi bangsa Indonesia yang inin menggapai kemajuan dengan seizin-Nya.  Selamat untuk Bung Candra Darusman dan Agung Wibowo atas karya yang diharapkan dapat mendorong generasi muda mewujudkan cita-cita kita bersama.” Agus Kartasasmita Menteri Perindustrian Republik Indonesia   “Ada kecemburuan saya kepada Candra Darusman dan Agung Setiyo Wibowo. Kemampuannya ...

Hak Menguasai Negara (HMN) adalah hak atau kewenangan yang diberikan kepada negara oleh konstitusi dalam menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak menguasai negara tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan selanjutnya diterjemahkan dalam UUPA. HMN dalam UUD 1945 tidak dimaknai negara sebagai pemilik tanah (staatslands eigendom), sebagaimana konsep penguasaan tanah di masa kolonial yang dikenal dengan  domein verklaring. Namun, HMN dimaknai secara luas ...

Globalisasi pada sistem pembayaran membutuhkan pengumpulan data pribadi untuk memverifikasi keabsahan pembayaran. Tantangan yang sangat besar adalah bagaimana penyedia jasa pembayaran memberikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna, apalagi dengan fenomena peretasan data yang bahkan dapat dilakukan lintas batas negara. Perlindungan data pribadi pada diatur dalam berbagai tingkat peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun demikian, apakah pengaturan ini sudah cukup untuk ...

Sangat mungkin, para penstudi hukum dewasa ini lebih senang mempelajari area-area hukum positif yang spesifik, seperti hukum dagang internasional, hukum investasi, hukum perbankan syariah, atau hukum siber. Sementara itu ada sejumlah cabang ilmu yang tertarik pada hukum, namun karena berinduk pada ilmu-ilmu empiris, tidak diberi perhatian memadai oleh para penstudi hukum. Tatkala mereka masuk ke dalam analisis tentang hukum, mereka baru menyadari betapa miskin dan kering pisau analisis mereka ...

Dampak kecerdasan artifisial telah merambah semua lini kehidupan. Hukum memiliki tugas mulia untuk mengawalnya agar aspek destruktif dari dampak itu dapat diminimalisasi. Buku ini menyajikan paparan dan analisis mendalam terkait seluk beluk topik ini, dengan sengaja membawanya masuk ke ranah pembahasan hukum keperdataan. Sebuah area hukum yang terbilang paling rentan terhadap penyalahgunaan terkait berbagai transaksi yang melibatkan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Buku ini memuat lima bab, ...

Buku ini hadir sebagai respons terhadap ketidakadilan dan kurangnya perlindungan hukum bagi anak luar nikah. Status hukum yang tidak jelas sering kali membuat mereka menghadapi diskriminasi sosial dan kesulitan dalam mengakses hak-hak keperdataan dari ayah biologis. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 bertujuan untuk memperbaiki situasi ini, penerapannya dalam sistem peradilan masih menemui berbagai kendala. Oleh karena itu, buku ini berusaha mengungkap bagaimana ...

Buku ini disusun untuk membantu mempermudah para mahasiswa dan pembaca dalam mengkaji tema Pengujian dan Teknik Penyusunan Perundang-undangan. Tujuan lain dari penulisan buku ini adalah agar mahasiswa dan pembaca dapat memahami undang-undang dan teknik penyusunannya. Dalam buku ini penulis membahas mulai dari pengertian dan landasan hukum pembentukan undang-undang; tahapan proses pembentukan undang–undang; pengujian perundang-undangan; asas, sumber, dan persidangan hukum acara mahkamah ...

Sinopsis : Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana Khusus, dipelajari dan menjadi salah satu mata kuliah dalam fakultas hukum di Indonesia. Ketentuan hukum pidana di luar KUHP tersebut tersebar di dalam dan di luar perundang-undangan yamg memuat ketentuan sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. Hukum pidana di luar ...

Sinopsis : Krisis ekologis bukan lagi merupakan kemungkinan masa depan namun sudah menjadi realita kontemporer. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah yang strategis untuk mengatasi persoalan ini. Buku ini dihadirkan sebagai referensi dan bahan kontemplasi mengenai isu-isu ekologis dan yuridis yang relevan dengan persoalan ini. Di sini dipaparkan berbagai spektrum pemikiran ekologi dan hukum dan dialektika dalam ranah hukum lingkungan pada umumnya dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup ...

Mekanisme “afdoening buiten proces” atau penyelesaian perkara di luar proses persidangan dinilai cukup tepat untuk bisa diperluas penerapannya dalam desain ulang sistem peradilan pidana terpadu, mengingat akhir-akhir ini muncul keluhan-keluhan masyarakat terkait proses hukum kasus-kasus yang bersifat ringan. Namun sistem peradilan pidana Indonesia belum siap untuk melaksanakannya. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman secara komprehensif tentang pertimbangan-pertimbngan ...

Standar ganda dalam putusan pengadilan merupakan hal yang sangat ditakuti oleh para pencari keadilan. Terlebih lagi pengadilan tersebut bernama Mahkamah Konstitusi yang menjadi “Guardian of the Constitution” yang tiap putusannya sangat berdampak bagi keadilan masyarakat luas. Namun akhir – akhir ini, kita dipertontonkan berbagai macam putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat tidak mengindahkan rasa keadilan kita sebagai masyarakat yang pada akibatnya dapat ...

Baik negara-negara maju maupun berkembang akan berusaha melakukan penguasaan atas laut guna perluasan yurisdiksi untuk melindungi kepentingan- kepentingannya, dan memanfaatkan sumber daya alam yang akan dapat memberikan keuntungan bagi suatu negara. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan keinginan-keinginan dan mengatur kepentingan-kepentingan semua negara-negara internasional serta agar tidak terjadi tumpang tindih klaim/kewenangan (overlapping claim/authority), maka diadakanlah pengaturan ...

Buku yang ditulis oleh Dr. Mardian Wibowo, A.Md., S.H., M.Si. ini mengingatkan saya kepada pernyataan almarhum Pofesor Mochtar Kusumaatmadja, lebih dari setengah abad yang lalu, “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan; kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.” Hukum, yang salah satu fungsi klasiknya adalah untuk mewujudkan ketertiban sosial, tidak akan mampu menjelmakan fungsi itu jika tidak didukung oleh kekuasaan. Maka, dalam konteks itu, kehadiran negara merupakan keniscayaan. Pada ...

Buku ini memuat kajian tentang perkara pertanahan yang mengandalkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Desa (SKD), yang dibuat oleh kepala desa, sebagai dokumen bukti penguasaan-pemanfaatan tanah. Kajian ini dilakukan untuk menemukan aspek legalitas dan legitimasi, termasuk aspek jaminan tenurial security, yang diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum yang realistis terhadap penguasaan tanah yang sah di Indonesia. Menurut hukum negara ini, sertipikat merupakan surat tanda ...

Sinopsis : Kurator merupakan salah satu organ penting dan strategis dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Kurator diberi tugas dan wewenang yang besar dan luas dalam mengurus dan membereskan harta debitor pailit. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang besar dan luas itu, Kurator harus patuh aturan main yang telah ditetapkan ...

Bahasa Inggris sebenarnya merupakan basic competence yang harus dimiliki setiap orang, bahkan telah diajarkan sedari sekolah dasar. Namun, Bahasa Inggris Hukum (Legal English) bukanlah hal yang dapat dipelajari dan dipahami sesimpel membalik telapak tangan. Untuk dapat memahami sekaligus memraktikkanya dengan benar, dibutuhkan panduan dan latihan memahami bacaan dan penulisan dokumen hukum dalam Bahasa Inggris. Buku ini terdiri dari lima bab yakni Introduction, Basic Structure in Legal English, ...

Masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Papua menjadi isu paling kontroversial dan mendapatkan perhatian serta respons beragam. Secara universal, penerapan prinsip HAM di Papua menjadi lebih dilematis karena konteks ekonomi politik dan dinamika konflik yang dipengaruhi oleh peran dan keterlibatan berbagai aktor dengan multi kepentingan. Masalah penghormatan dan pemenuhan HAM Papua tidak otomatis mudah diimplementasikan. Sementara itu, pemulihan kondisi Papua belum tercapai terutama dalam ...

Buku Pengantar Hukum Administrasi Negara ini ditulis secara lengkap dengan materi yang cukup padat. Terdiri atas lima belas bab dengan materi sebagai berikut: Pendahuluan, Sumber-sumber HAN, Wewenang Pemerintahan, Diskresi, AUPB, Pengawasan, Instrumen Pemerintahan, Regeling, Beleidsregel, Beleidovereenkomst, Beschikking, Het Plan, Perizinan, Jabatan, dan Peradilan Administrasi. Perbedaan buku ini dengan buku lain juga adalah soal cara pembahasannya yang sederhana dan mudah dipahami. Definisi ...

Sebagai kelompok rentan, perempuan dan anak kerap menghadapi proses domestifikasi dalam budaya patriarkal, memiliki partisipasi yang terbatasi di tengah masyarakat, bahkan tak jarang menjadi objek kekerasan dan terabaikan hak-hak mendasarnya secara manusiawi. Data yang dirilis WHO menyebutkan bahwa satu di antara tiga perempuan di dunia diperkirakan pernah mengalami kekerasan dari pasangan hidup mereka. Demikian juga dalam laporan UNICEF, diperkirakan satu miliar anak mengalami dampak kekerasan ...

Hukum tentang orang dan hukum keluarga merupakan cabang-cabang hukum yang sangat menarik; paling dekat dengan kehidupan manusia schari-hari, bidang-bidang hukum ini mengikuti dan mengatur kehidupan manusia sejak sebelum kelahiran hingga kematian. Kiranya tidak berlebihan jika hukum orang dianggap sebagai bidang dan sistematika hukum perdata yang paling penting, karena ketentuan hukum orang akan menjadi dasar bagi ketentuan bidang dan sistematika hukum perdata lainnya, seperti hukum keluarga dan ...