Buku ini adalah bagian dari salah satu upaya untuk membahas mengenai perubahan ketentuan dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 bila dibandingkan dengan Undang-undang No.1 tahun 1995. Penerbitannya dimaksudkan sebagai upaya untuk menambah dan kalu mungkin memperkaya khasanah buku dibidang perseroan terbatas berdasarkan undang-undang yang baru. ...

Buku ini mulai dikembangkan setelah pada awal tahun 2014 Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M. mengajak saya untuk menggantikan beliau mengajarkan mata kuliah Perbandingan Hukum Kontrak yang juga menjadi judul buku ini pada Program Magister Hukum, Universitas Parahyangan, Bandung. Penyusunan buku ini berangkat dari konsep awal yang sudah disusun oleh Prof. Johannes Gunawan dan kemudian saya lanjutkan serta kembangkan sampai memperoleh bentuknya yang sekarang. Semula saya memang mencantumkan ...

Proses penegakan etik di Komisi Yudisial bersifat unik. Hal ini dikarenakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya menunjukkan Komisi Yudisial bertugas sebagai "polisi", bertindak sebagai "jaksa", dan atau berfungsi sebagai "hakim" dalam penegakan etik. Buku ini menggambarkan secara lugas sebuah tugas dan wewenang komisi yudisial dalam menjaga harkat dan matabat hakim melalui pengawasan perilaku, sekaligus proses atau rangkaian penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran etik oleh ...

Pengadaan sangat rentan dengan berbagai risiko yang kemudian mengarah kepada korupsi. Salah satu risiko yang paling sering terjadi itu mengacu kepada integritas dari pelaksana pengadaan barang/jasa. Risiko integritas terjadi di setiap tahap proses pengadaan, mulai dari penilaian kebutuhan selama fase penawaran hingga pelaksanaan kontrak dan pembayaran. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ...

Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum. Lahir di Tasikmalaya, 14 Agustus 1969. Menamatkan studi di Fakultas Hukum Universitas Mataram (1994), kemudian mendapatkan beasiswa untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (2001) dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran (2012) dengan predikat cum laude. Memulai karier di Kejaksaan pada tahun 1996 sebagai Staf pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI (1996-1998), serta pernah menduduki ...

Dalam sistem hukum di Indonesia, penerapan tindakan pemulihan aset Tipikor tidak lepas dari tiga hal obyektif pemidanaan yaitu: Pemidanaan, Pemulihan aset, dan. Pencegahan, yang kesemuanya telah ditentukan dalam KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi (TPK) No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diluar sistem Hukum Indonesia, upaya meningkatkan pemulihan Aset Tipikor perlu dilandasi ...

PPAT memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam hal peralihan Hak Atas Tanah. Keberadaan PPAT masih sering kali diidentikkan bahkan dianggap sama dengan Notaris, padahal PPAT dan notaris merupakan jabatan yang berbeda satu sama lain meskipun pada umumnya dijabat oleh orang yang sama. Hal tersebut disebabkan karena masih minimnya referensi-referensi yang menjelaskan tentang siapa PPAT dan apa saja yang menjadi tugas dan kewenangannya. Sampai dengan saat ...

Paten sebagai konstruksi hukum yang melindungi invensi baru, mendukung tercapainya alur lingkup kreasi intelektual dan pembangunan penguasaan teknologi. Pembangunan budaya ‘mematenkan’ seharusnya dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan kesadaran hukum ‘mematenkan’ yang tinggi dan mendapatkan teknologi baru, dengan inovasi dan perbaikan guna mewujudkan kemampuan penguasaan teknologi putra bangsa ini. Esensi perlindungan Paten terletak pada klaim baik dilihat ...

Performance Based Contract/PBC atau Kontrak berbasis kinerja merupakan bagian dari trend pengembangan inovasi pengadaan barang/jasa. Meski aturan yang mengatur belum memadai, namun PBC bukan merupakan hal yang relatif baru di indonesia. Yang pasti, tidak seperti kontrak yang saat ini laairn digunakan dalam praktek pengadaan barang/jasa, PBC lebih merupakan jenis kontrak yang memiliki karakteristik tersendiri, yaitu mengacu kepada aspek pemenuhan kinerja dari penyedia barang/jasa, yang aspeknya ...

Buku ini membahasa dua model penyelesaian tindak pidana yang telah lama di praktikan dan di kembangkan serta di perbincangkan secara luas di negara negara yang menganut sistem common laaw, khususnya di amerika serikat dan inggris. ...

Secara substansi buku ini menggambarkan profesi harus berlandaskan etika. Etika profesi dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum pada program sarjana bidang hukum di Indonesia. Gagasan awal etika profesi masuk dalam kurikulum pendidikan bermula dari adanya gejala defisit etika di kalangan para profesional penegak hukum. Tiada pilihan, profesional hukum harus dibekali pengetahuan bidang hukum yang andal, sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional kepada masyarakat. ...

Dr. Asep N. Mulyere, S.H., M.Hurn, lahir di Tasikmalaya, 14 Agustus 1969. Menamatkan studi di Fakultas Hukum Universitas Mataram (1994), kemudian mendapatkan beasiswa untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (2001), dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran (2012) dengan predikat cum laude. ...

HUKUM TATA NEGARA. INDONESIA Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum. Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, praktik ketatanegaraan di Indonesia telah melewati pasang surut dengan berbagai dinamika. Buku Hukum Tata Negara Indonesia ini menyajikan perkembangan hukum tata negara Indonesia sejak berdirinya Republik Indonesia hingga saat ini. Buku ini Memberi sentuhan kebaruan karena dilengkapi dengan perkembangan hukum tata negara era Reformasi yang cukup detail. Buku ini ...

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan perdagangan dunia yang membawa peningkatan dalam hubungan ekonomi dan kesejahteraan, tidak dapat dimungkiri, hubungan perdagangan dapat menimbulkan sengketa antar negara. Di antara sengketa tersebut adalah sengketa negara-negara yang menjadi pihak dan mengikatkan diri dalam free trade agreement (FTA) atau yang lazim dikenal dengan perjanjian perdagangan bebas. Buku ini mengkaji secara mendalam berbagai aspek terkait sengketa dagang (trade dispute) dalam ...

Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) mewajibkan pelindungan Paten untuk produk farmasi dan proses pembuatan produk farmasi diterapkan bagi semua Negara Anggota WTO. Ketentuan Persetujuan TRIPs menjadi norma standar umum minimal yang berlaku pada setiap sistem hukum berkaitan dengan Kekayaan Intelektual, termasuk pengaturan mengenai Paten. Berdasarkan ketentuan dalam Persetujuan TRIPs, terdapat 3 (tiga) fleksibilitas terhadap Paten, yaitu: Impor ...

Perlindungan Merek terkenal menjadi isu penting dalam perdagangan antar negara dan perlindungan Merek terkenal terhadap dilusi - terjadinya kasus-kasus pengaburan atau pencemaran suatu Merek seringkali menjadi perdebatan di berbagai negara termasuk Indonesia.    Dilusi adalah pelemahan kekuatan atau keefektifan Merek dagang yang disebabkan oleh penggunaan Merek pada produk yang tidak berkaitan, (biasanya). Mengaburkan sifat daya pembeda suatu Merek dagang atau mencemarkan ...

Pada buku ini, akan diuraikan beberapa pokok bahasan yang berkaitan dengan penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi baik secara teoretis dan konseptual maupun penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik berhukum di pengadilan sebagai tahap pelaksanaan atau penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana yang dalam hal ini dilaksanakan oleh hakim. Proses ini dimulai ketika perkara yang sedang ditangani dimajukan ke pengadilan untuk ...