Setiap orang yang pernah belajar di Fakultas Hukum sudah barang tentu mempelajari ilmu negara sebagai pengetahuan pengantar untuk dapat lebih mendalami pengetahuan hukum positif di bidang ketatanegaraan pada tingkatan berikutnya. Ilmu negara menyajikan pokok-pokok bahasan yang bersifat abstrak-konseptual dan teoretis berkenaan dengan berbagai aspek negara. Padahal, sebagaimana diketahui, unit sistem ilmu pengetahuan yang paling dasar adalah konsep. Konsep yang merupakan titik tolak untuk ...

Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara–cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Ada pula yang mengartikan politik hukum sebagai kebijaksanaan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu (menjadikan sesuatu sebagai hukum). Buku Politik Hukum ini terutama melihat politik hukum dari sisi hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Mulai dari era Orde Baru ...

Anang Mury Kurniawan, SST, Ak, MSi lahir di Surakarta, tahun 1974. Setelah lulus D-IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) spesialisasi Akuntansi, kemudian melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan S-2 pada program Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia dengan program kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan. Karier sebagai pegawai negeri sipil Kementrian Keuangan RI, diawali dengan bertugas di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1996. Sejak tahun 2009 ...

Kasus-kasus yang terjadi dalam dunia bisnis belakangan ini seyogianya dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi para pelaku bisnis. Kurangnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku menjadi salah satu sebab munculnya kasus-kasus tersebut. Oleh karena itu, pemahaman hukum bagi para pelaku bisnis, baik pengusaha maupun manajemen profesional, merupakan suatu keharusan guna menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku sekaligus menjadi pedoman dalam mengambil setiap ...

" Buku ini mengungkap perkembangan teori-teori hukum internasional, baik yang sedang berkembang saat ini maupun kecenderungan perkembangan teori tersebut di masa yang akan datang. Buku ini juga membahas tentang perkembangan teori tentang perbuatan melawan hukum internasional (internationally wrongful act), ya perbuatan melawan hukum yang dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana (crime) dan perbuatan melawan hukum internasional yang bukan merupakan tindak pidana serta membahas ...

" Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pengangkatan advokat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus organisasi advokat. Ini merupakan suatu tantangan baru bagi organisasi advokat mengingat sebelumnya pengangkatan advokat dilakukan oleh ketua pengadilan tinggi atau menteri kehakiman. Menurut undang-undang itu, salah satu persyaratan seseorang diangkat menjadi advokat adalah melewati pendidikan khusus profesi advokat. Masalahnya, sejauh ini kita ...

Setiap negara, khususnya yang telah merdeka dan berdaulat, mengadakan hubungan internasional dengan negara-negara lainnya dalam memenuhi kebutuhan negara itu sendiri. Setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatasnamakan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi. Namun di balik itu, kedaulatan suatu negara dibatasi oleh kedaulatan negara lain yang diatur dalam hukum internasional, sehingga tercipta kedamaian dalam pergaulan internasional. Selain itu, setiap negara juga harus menetapkan hukum ...

Dinamisnya perkembangan ekonomi maupun non-ekonomi telah membawa dampak perubahan. Demikian halnya dalam bidang hukum pajak, sehingga menyebabkan sumber acuan buku hukum pajak berubah dari berlandaskan peraturan lama menjadi buku hukum pajak dengan peraturan terbaru. Selain itu, juga diperlukan adanya penyesuaian materi pembahasan dengan tuntutan perkembangan materi perpajakan di Indonesia. ...

Buku ini sangat membantu mahasiswa maupun peminat umum dalam memahami Hukum Tata Negara positif di Indonesia maupun dalam perbandingan dengan Hukum Tata Negara lain. Dalam buku ini ketata-negaraan Indonesia dikaji dari aspek historis empiris, juridis, filosofis dan dikaitkan dengan kebutuhan paradigma baru. Penulis juga menyoroti lembaga-lembaga negara, penyelenggaraan pilpres, pilkada langsung dll. ...

" Penindakan atas kejahatan serius terhadap hak asasi manusia dengan menggunakan instrumen hukum pidana tidaklah mudah karena lebih bernuansa politik daripada masalah hukum. Di satu sisi, dalam konteks hukum pidana nasional, situasi politik suatu negara sangat memengaruhi penindakan terhadap pelakunya, karena biasanya berkaitan erat dengan otoritarian suatu rezim. Sedangkan di sisi lain, dalam konteks hukum pidana internasional, terdapat tarik-menarik antara kedaulatan suatu negara yang ...

Buku Hukum Divestasi di Indonesia ini merupakan buku yang pertama yang mengkaji dan menganalisis secara sistematis tentang divestasi dari aspek hukum. Kajian divestasi dari aspek hukum sangatlah penting berkaitan dengan semakin seringnya akibat hukum yang timbul dari divestasi. Pada buku ini dijabarkan secara mendetail mengenai aspek-aspek yang terkait dengan hukum divestasi, seperti konsep teoretis dan pengertian hukum divestasi, klasifikasi transaksi dalam divestasi, teori-teori yang ...

Buku ini menguraikan sejarah ringkas hukum lingkungan di Indonesia, pengaruh hukum lingkungan internasional terhadap hukum lingkungan nasional, pengaturan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, penegakkan hukum lingkungan secara perdata, penegakkan hukum lingkungan secara pidana, serta pendekatan penataan dalam hukum lingkungan. ...