Praktik Class Action Di Indonesia ...

Meskipun muncul berbagai pro dan kontra terhadap TRIP's Agreement, namun harus diakui bahwa kesepakatan WTO yang diikuti Indonesia sejak dua dasawarsa—melalui UU No. 7/1994—ini merupakan persetujuan yang paling komprehensif terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk dalam hal "perlindungan merek" sebagai bagian dari lndustrial Property Rights. Sejak disepakatinya komitmen global terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, berbagai delik hukum—Hukum Merek—yang ...

Buku ini sangat penting untuk dibaca oleh setiap orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, kriminologi, dan hak-hak asasi manusia, baik dia teoretisi seperti dosen, atau para praktisi seperti jaksa, hakim, pengacara, para pegiat dan pejuang hak asasi manusia, para mahasiswa bidang hukum, kriminologi dan politik, dan pihak-pihak lainnya yang berminat untuk bidang tersebut. Buku ini membahas secara mendalam tentang ketidakberdayaan tersangka, terdakwa, atau ...

Tugas hakim dalam pengadilan meliputi menerima, memeriksa, mengadili, dan juga menyelesaikan setiap perkara perdata yang diajukan, serta wajib membantu para pencari keadilan. Oleh karena itu, diperlukan keaktifan hakim untuk mewujudkan hal tersebut. Hakim harus bersifat aktif di dalam memeriksa dan juga menyelesaikan perkara perdata pada tahap pra persidangan atau tahap persiapan persidangan. Prinsip hakim bersifat aktif di dalam perkara perdata dimaksudkan dengan tujuan menjamin ...

Dewasa ini pengajaran materi Hukum Pidana Internasional di indonesia masih mencakup kedua materi berikut ini: hukum tentang kejahatan internasional dan hukum tentang kejahatan transnasional. Mengingat perkembangan kejahatan internasional kini semakin merisaukan, sehingga materi hukumnya bertambah luas dan kompleks. Sebaiknya, pengajaran materi hukum pun diberikan secara terpisah demi pengembangan keilmuan yang lebih luas dan komprehensif. Buku ini menyajikan metode pengajaran Hukum Pidana ...

Peta yang menjadi petunjuk agar tidak tersesatdalam urusan kredit bank. —Elvyn G. Masassya, praktisi keuangan   Referensi wajib kami dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pembaca situs hukumonline.com. … mudah dicerna dan dipahami. ―Amrie Hakim, S.H., Director News and Content HukumOnline.com * Anda memerlukan (tambahan) dana dari bank? Untuk membeli rumah, kendaraan, atau melanjutkan pendidikan? Ingin mengembangkan usaha? Atau, sedang dan akan mengerjakan ...

Buku Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law) ini merupakan buku yang pertama yang menganalisis dan mengkaji tentang sistem hukum perdata yang berlaku di dunia. Buku ini menyajikan tentang perbedaan dan persamaan antara sistem hukum, khususnya sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia dengan sistem hukum perdata yang berlaku di negara lain. Negara-negara yang menjadi fokus perbandingan, yaitu pada sistem hukum perdata yang berlaku di Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Belanda, ...

Proses lahirnya hukum adat, sebelum keberadaannya diakui oleh masyarakat baik secara yuridis normatif filosofis maupun sosiologis, tentunya tidak terlepas dari sebuah siklus yang menjadi sumber pembentuknya sehingga lahirlah sesuatu yang dikenal dengan hukum adat. Sebagian kalangan dalam masyarakat beranggapan bahwa penerapan sistem Hukum Adat di Indonesia, kini telah tergerus oleh modernitas zaman. Padahal, perubahan yang terjadi berkenaan dengan Hukum Adat itu hanya sebatas instrumennya ...

Dalam hal perjanjian kontrak (hukum) sering terjadi apa yang disebut dengan ingkar janji atau tidak terlaksananya isi perjanjian yang telah disepakati. Hal ini menimbulkan masalah hukum yang tidak mudah dan bisa berlarut-larut: yang pada akhirnya bermuara kepada proses hukum di pengadilan yang memerlukan putusan hakim. Untuk mendapatkan kepurusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) membutuhkan rntang waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Bukuin menghadirkan ...

Kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia seyogianya bersikap, berperilaku, dan bertindak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat agar kepentingan hukumnya dan kepentingan hukum orang lain terlindungi. Kaidah hukum pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan objektif yang berlaku menyeluruh mengenai penilaian atau sikap yang seyogianya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau yang dianjurkan untuk dijalankan sebagai hukum ...

Hukum Administrasi tidak dapat dipisahkan dari kaitannya dengan tindak pidana korupsi, karena Hukum Administrasi memiliki peran penting dan strategis dalam menentukan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain daripada itu, Hukum Administrasi diharapkan pula dapat mencegah tindakan korupsi—dari aspek preventif dan represif—yang erat kaitannya dengan penggunaan wewenang oleh pejabat publik (birokrat) ...

Hukum Pidana Internasional Mengalami Perkembangan Yang Sangat Pesat Pasca-Perang Dunia Ii. ...

Amandemen UUD 1945 membawa pengaruh yang mendasar terhadap dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia dengan ditandai munculnya lembaga-lembaga negara baru yang sebelumnya tidak diatur dalam UUD 1945. Pengaturan lembaga-lembaga negara tersebut menarik untuk dianalisis secara yuridis karena sekarang dari segi fungsi dan hierarkinya, lembaga-lembaga negara terdiri atas lembaga negara yang bersifat utama dan lembaga negara yang bersifat membantu atau penunjang (auxiliary). Buku ini memuat ...

Tujuan pemidanaan sejatinya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan dan ketertiban umum (publik). Hukum pidana memuat serangkaian peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnyayangdiancamdengan hukuman(siksa badan). Tindakan pidana diakibatkan oleh perbuatan atau sikap yang merugikan orang lain. Namun demikian, apakah perbuatan itu benar-benar merugikan orang lain atau tidak? Apakah perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatanyangdipidana? ...

Masalah besar yang dihadapi suatu bangsa ketika bangsa itu kehilangan jati dirinya. Jati diri Bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah Jiwa dan Kepribadian Bangsa, Ideologi (Pandangan Hidup) Bangsa yang merupakan flatform atau Dasar Negara Republik Indonesia yang kokoh tidak tergoyahkan walau digoyang oleh pemberontakan apapun namanya. Buku ini mengajak seluruh komponen Bangsa mulai dari tataran kepemimpinan tingkat nasional (tingkat pusat) sampai pada tataran kepemimpinan ...

Buku ini berisi aneka masalah hukum perdata Islam yang berhubungan dengan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. ...

Semua tulisan ini terinsipirasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang berkaitan dengan permohonan yudicial revieuw terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai status anak luar kawin terhadap Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh seorang perempuan berinisial Mcc. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan ...