Timur Tengah adalah wilayah eks jajahan Inggris dan Prancis yang cukup luas dan terus bergolak hingga dewasa ini pasca-dekolonisasi setelah usai Perang Dunia II. Wilayah ini tidak pernah surut dari berbagai jenis konflik, dengan faktor penyebab dan pemicu yang beragam. Ia tidak pernah sepi dari berbagai konflik internal dan antarnegara, yang terus membara sejak berakhirnya kolonialisme Barat. Pemicu konflik di Timur Tengah bisa berbeda, namun akar konflik bisa sama, jika ditelusuri dan ...

Buku Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia ini adalah kompilasi dari berbagai riset penulis yang fokus pada Indonesia dengan berbagai potensi dan masalahnya sebagai negara kepulauan, sekaligus maritim, yang terdiri dari wilayah-wilayah pesisir yang luas dan banyak pulau kecil. Analisisnya melihat posisi Indonesia yang sangat strategis, di persilangan jalur pelayaran internasional, di antara dua kontinen dan samudera. Gagasan Poros Maritim Dunia sesungguhnya bukan hal yang baru sama sekali. ...

DPRD sebagai lembaga politik perwakilan rakyat dituntut untuk dapat mewujudkan kedaulatan rakyat dalam setiap langkah-langkah konstitusionalnya terkait fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penetapan anggaran daerah. Pada kenyataannya, sejarah politik ketatanegaraan Indonesia sejak jauh di masa lampau seperti awal kemerdekaan, kurun waktu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, hingga pada periode mutakhir perkembangan sistem kenegaraan di masa reformasi sesudah ...

HUKUM TATA NEGARA. INDONESIA Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum. Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, praktik ketatanegaraan di Indonesia telah melewati pasang surut dengan berbagai dinamika. Buku Hukum Tata Negara Indonesia ini menyajikan perkembangan hukum tata negara Indonesia sejak berdirinya Republik Indonesia hingga saat ini. Buku ini Memberi sentuhan kebaruan karena dilengkapi dengan perkembangan hukum tata negara era Reformasi yang cukup detail. Buku ini ...

Saat ini Perseroan Terbatas (Naamlooze Vennotschap atau Limited Liability Company) merupakan institusi ekonomi sekaligus bentuk wahana aktifitas ekonomi yang sering dipilih oleh pelaku usaha, jika dibanding dengan bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Namun bentuk badan usaha ini memiliki kompleksitasnya sendiri. Buku ini hadir untuk menunjukkan kerumitan tersebut. ,-- 1. I Sejak 2010 sampai sekarang aktif menjadi Dosen Tetap pada Program Pascasarjana -ii , f -. lk ,.. Universitas ...

Hukum Ekonomi Islam Edisi Revisi ...

Nilai  kebaruan dari tata pergaulan internasional saat ini adalah jaringan komunikasi yang sudah berbentuk digital. Para pembuat kebijakan luar negeri tidak dapat lagi menganggap diri mereka sebagai pemimpin dalam praktik diplomasi karena sudah harus berbagi peran dan praktik dengan lebih banyak aktor daripada sebelumnya. Diplomasi telah berkembang menjadi lebih demokratis karena bukan hanya sekadar pemanfaatan media sosial tetapi pergeseran konseptual dalam praktik diplomatik yang ...

Pemilihan umum tahun 2019 diselenggarakan dengan skema serentak. Antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Skema keserentakan ini didasarkan pada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Salah satu harapan dari pemilu serentak ini adalah sebagai upaya penguatan sistem presidensialisme di Indonesia.  Sebagai skema yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia, harapan akan dipraktikkannya skema pemilu ...

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan perdagangan dunia yang membawa peningkatan dalam hubungan ekonomi dan kesejahteraan, tidak dapat dimungkiri, hubungan perdagangan dapat menimbulkan sengketa antar negara. Di antara sengketa tersebut adalah sengketa negara-negara yang menjadi pihak dan mengikatkan diri dalam free trade agreement (FTA) atau yang lazim dikenal dengan perjanjian perdagangan bebas. Buku ini mengkaji secara mendalam berbagai aspek terkait sengketa dagang (trade dispute) dalam ...

Buku Mosaik Cendrawasih: Pembangunan dan Kesejahteraan menganalisis secara komprehensif kompleksitas persoalan pembangunan di Papua. Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang diberlakukan pada November 2001 merupakan salah satu upaya transformasi konflik untuk mengubah pendekatan keamanan dengan pendekatan pembangunan dan kesejahteraan melalui cara-cara afirmatif berlandaskan prinsip perlindungan, pemihakan, dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua (OAP).   Meskipun Otsus ...

Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) mewajibkan pelindungan Paten untuk produk farmasi dan proses pembuatan produk farmasi diterapkan bagi semua Negara Anggota WTO. Ketentuan Persetujuan TRIPs menjadi norma standar umum minimal yang berlaku pada setiap sistem hukum berkaitan dengan Kekayaan Intelektual, termasuk pengaturan mengenai Paten. Berdasarkan ketentuan dalam Persetujuan TRIPs, terdapat 3 (tiga) fleksibilitas terhadap Paten, yaitu: Impor ...

Perlindungan Merek terkenal menjadi isu penting dalam perdagangan antar negara dan perlindungan Merek terkenal terhadap dilusi - terjadinya kasus-kasus pengaburan atau pencemaran suatu Merek seringkali menjadi perdebatan di berbagai negara termasuk Indonesia.    Dilusi adalah pelemahan kekuatan atau keefektifan Merek dagang yang disebabkan oleh penggunaan Merek pada produk yang tidak berkaitan, (biasanya). Mengaburkan sifat daya pembeda suatu Merek dagang atau mencemarkan ...

Model pengelolaan desentralisasi asimetris ala NKRI yang diajukan Tim LIPI, sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat daerah dan kepentingan pusat. Walaupun daerah itu berstatus otsus atau istimewa, tidak boleh ada negara dalam negara, dan kesejahteraan masyarakat haruslah yang nomor satu, bukan kesejahteraan elite. Distorsi dalam pengelolaan desentralisasi asimetris di Indonesia bisa dikoreksi dengan memperbaiki persoalan kewenangan, kelembagaan, keuangan, korbinwas, politik dan ...

Revolusi Industri 4.0 turut melanda berbagai dimensi birokrasi Indonesia. Reformasi birokrasi yang selama ini didorong tampaknya belum memperhitungkan dengan sungguh-sungguh dampak dari Revolusi Industri 4.0 itu sendiri. Beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014  tentang Aparatur Sipil Negara terkesan sejalan dengan Revolusi Industri 4.0, tapi sesungguhnya ketentuan tersebut hanya mengakomodasi dukungan terhadap penerapan e-government yang sudah dilaksanakan oleh Negara-negara ...

Tulisan tentang Tujuan Pembangunan berkelanjutan dan keamanan kolektif menjadi pintu masuk untuk mendorong partisipasi masyarakat secara aktif. Oleh karenanya, Masyarakat inklusif yang selama ini dipandang sebagai konsepsi ideal namun utopis perlu didorong untuk lebih tampil. Sebagaimana kita ketahui, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), agenda untuk menciptakan perdamaian dan keadilan serta institusi kuat yang tidak disebutkan dalam tujuan pembangunan milennium menjadi poin keenam belas. ...

Pertanyaan bagaimana kiprah politik luar negeri Indonesia setelah 20 tahun reformasi menjadi pemantik lahirnya buku bunga rampai ini, sesuai kajian yang ditekuni oleh sebagian para peneliti bidang politik internasional di Pusat Penelitian Politik LIPI. Goresan analisis, mereka tuangkan dalam tujuh bab yaitu: 1) "Pendekatan Politik Luar negeri Indonesia: Bilateral atau Multilateral" 2) "Poros  Maritim Dunia dan Politik Luar negeri Indonesia", 3) "Politik ...

Mewujudkan konektivitas antarwilayah menjadi tantangan besar bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Kesadaran ini mendorong pemerintah untuk melakukan investasi dalam pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur berupa jaringan jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara.  Salah satu fasilitas publik yang tidak kalah pentingnya di zaman digital ini adalah infrastruktur telekomunikasi, untuk menunjang kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi di seluruh wilayah ...

Pada buku ini, akan diuraikan beberapa pokok bahasan yang berkaitan dengan penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi baik secara teoretis dan konseptual maupun penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik berhukum di pengadilan sebagai tahap pelaksanaan atau penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana yang dalam hal ini dilaksanakan oleh hakim. Proses ini dimulai ketika perkara yang sedang ditangani dimajukan ke pengadilan untuk ...