Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum, menelaah perubahan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan memilih dan menentukan cara dan sarananya dalam mencapai perubahan kehidupan masyarakat sebagai hukum yang dicita-citakan (ius constituencium). Hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum positif, yakni politik hukum adalah bagian dari kebijakan legislatif (wetgeving). Politik hukum merupakan politik perundang-undangan. Politik hukum sebagai bagian dari ilmu politik yang ...

Konstitusi adalah hukum KONSTITUSI Yang lebih tinggi atau bahkan PaIing tinggi dan paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang universal, peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Prinsip konstitusionalisme modern pada pokoknya menyangkut ...

Keunagna negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara para Perjan, Perum, PN-PN dan sebagainya.Sedangkan defenisi dalam arti sempit, yakni setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan pada APBN,APBD dan BUMN serta BUMD. Penggunaan istilah keuangan negara dinilai kurang tepat, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah keuangan publik. Pengertian keuangan negara yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan ...

R. Soeroso. S.H. seorang pakar hukum yang sangat produktif. menyusun Hukum Acara Perdata yang dipergunakan dalam hukum nasional secara lengkap. meliputi: - HIR. peraturan hukum perdata yang berlaku untuk Jawa dan Madura; - RBg. peratuaran hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah di luar Jawa dan Madura; dan - Yurisprudensi Penyusunan perauran perundang-undangan di atas dibuat secara praktis. karena HIR dan RBg disusun berdampingan. serta Yurisprudensi yang berkitan ...

Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, tentu saja selain kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD: memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (Pasal 24C UUD-1945). Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi mempunyai corak dan tata beracara serta sistem pembuktian dan ragam alat buktinya yang berbeda dibandingkan dengan hukum acara di pengadilan lain seperti ...

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi meliputi materi-materi terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum pemohon, dan proses persidangan mulai dari pengajuan permohonan, pembuktian, hingga pengambilan pulusan. Pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 sangat tergantung pada mekanisme prosedur beracara yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan berbagai Peraturan MK mengenai hukum acara. Dalam buku ini, Dr. Maruarar ...

Berbagai undang-undang di dalam pasal-pasalnya mengatur secara khusus tentang ketentuan hukum acara, sehingga undang-undang tersebut merupakan lex spedolis dari KUHP dalam acara pidana, dan HIR/RBg dalam acara perdata. Penyajian dalam buku ini sistematis dan langsung pada ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara, sehingga pembaca dapat dengan mudah menemukan hukum acara yang dibutuhkan. ...

Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, maka modus kejabatan perdagangan manusia semakin canggih. Perdagangan orang bukan kejabatan biasa (extra ordinary), terorganisir (organized), dan lintas negara (transnational), sehingga dapat dikategorikan sebagai transnational organized crime. Demikian canggihnya cara kerja perdagangan orang yang harus diikuti ...