Sempitnya ruang lingkup pengaturan undang-undang menyangkut persoalan ketidakhadiran dalam proses berperkara telah menimbulkan banyak masalah di dalam praktik persidangan perkara perdata, khususnya dalam perkara-perkara yang mengandung sengketa (contentiosa). Undang-undang hanya mengatur mengenai ketidakhadiran pihak penggugat hanya dalam Pasal 124 HIR/148 RBg saja, sedangkan terhadap ketidakhadiran pihak tergugat hanya diatur oleh Pasal 125-129 HIR/149-153 Rbg, sehingga tidak heran jika ...

Bagaimana seandainya pendekatan usul fikih dikawinkan dengan pendekatan hermeneutika? Kemudian pendekatan tersebut digunakan dalam mengkaji hukum perdata Islam. Demikianlah gagasan penting yang diusung dalam buku ini. Kalau selama ini kita mengenal hukum progresif, maka pendekatan usul fikih cum hermeneutika dapat dikatakan sebagai pendekatan hukum progresif. Melalui buku ini, berbagai masalah yang terkait dengan hukum keluarga Islam dikaji ulang dengan pendekatan tersebut, seperti ...

Beda buku ini dengan penulis lain adalah karena penulisnya menyuguhkan petunjuk berbagai agama dan ilmu pemerintahan yang selama ini merupakan cikal bakal sekularisme tanpa ada unsur fanatisme. Selain dari pada itu memperlihatkan bahwa state of the art ilmu pemerintahan adalah kewajiban itu sendiri yang terlihat dalam hubungan antara rakyat dan penguasa dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan. ...

Dalam buku ini dijelaskan oleh Penulis masalah-masalah yang berkaitan dengan administrasi peradilan yang disesuaikan dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Peradilan (BINDALMIN) yang selama ini diterapkan oleh Mahkamah Agung RI sejak 24 Januari 1991 terhadap empat lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001 /SK/ 1991. Pembahasan secara praktis mengenai hukum acara ...

Buku kecil ini ditulis adalah karena dorongan kebutuhan bahan rujukan yang penulis lihat sebagai kenyataan dalam studi dan perkuliahan, di mana dimensi politik dan hukum merupakan dua lahan disiplin ilmu, yang pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan, bahkan kedua-duanya saling menunjang, terjalin berkelinda isi-mengisi, baik dalam rangka pembahasan secara teoritis maupun dalam rangka praktik lapangan, di semua forum keilmuan, lembaga pemerintahan dan instansi yang bersentuhan dengan sisi-sisi ...

Buku yang berada di tangan pembaca ini telah berhasil penulis rampungkan di celah-celah kesibukan tugas sehari-hari, adalah semata-mata untuk membantu pensosialisasian materi hukum yang terkandung di dalam Yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI dan Kompilasi Huku Islam yang akhir-akhir ini terindikasi mengarah kepada reformasi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Masalah kewarisan dalam pandangan Islam merupakan bagian dari : 233n syari'ah yang pelaksanaannya harus benar-benarmengacudan ...

Buku ini penulis susun dengan tujuan untuk menambah khazanah pustaka tentang Perbankan Syariah. Berkaitan dengan materi Perbankan Syariah sebenarnya telah banyak buku yang mengkaji tentang hat ini. Namun umumnya buku-buku tersebut mengkaji Perbankan Syariah tentang produk dan ketentuan administrasi Bank Syariah. Buku ini merupakan kajian Perbankan Syariah dari sisi lain, yaitu aspek-aspek yang selama ini menjadi kajian Hukum Ekonomi Nasionat seperti masalah Badan Hukum Bank, Jaminan, Good ...

Buku ini diterbitkan untuk dapat dijadikan pedoman bagi para mahasiswa ilmu pengetahuan sosial, khususnya para mahasiswa Ilmu Pengetahuan Hukum, yang akan mempersiapkan diri dalam melakukan penelitian guna membuat skripsi, tesis atau karangan ilmiah. Buku ini merupakan pedoman sederhana bagi para pemula dalam membuat karya ilmiah. Bahan-bahannya diangkat dari berbagai buku metode penelitian ilmu sosial, dan dari pengalaman penulis dalam membimbing pembuatan skripsi para mahasiswa atau ...

Sistem Politik Lokal (SPL) dimana Dinamika Politik Lokal (DPL) inklusif didalamnya, sangat kasuistis, karena sesuai dengan irama Otonomi Daerah (Otda), maka setiap daerah Tingkat I dan II, mengalami dinamika politiknya masing-masing. Namun demikian, ada sejumlah rujukan yang dapat digunakan untuk uji empiris, guna mendapatkan gambaran yang relatif utuh dari setiap DPL tersebut. ...

Sistem politik Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan jaman. Diperlukan suatu sistem politik yang memiliki kapabilitas yang kuat sehingga dapat menjawab berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus disadari dengan berbagai tekanan yang datang dari dalam maupun luar dapat berupa tuntutan dan dukungan akan membawa suatu sistem politik menjadi kuat atau sebaliknya menjadi lemah. Indonesia sebagai suatu bangsa yang kuat ...

Salah satu persoalan hukum yang dihadapi oleh Indonesia, adalah membangun Hukum Ekonomi Indonesia berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan kebutuhan rakyat Indonesia. Selama ini terlihat pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia lebih condong mengacu pada persetujuan WTO dan mengikuti keinginan pihak asing dalam pembentukan undang-undang. Tidak mengherankan jika beberapa undang-undang dalam bidang Hukum Ekonomi diajukan uji materil oleh banyak pihak kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), ...

Buku ini berisi 25 putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan upaya Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara perceraian dan kewarisan. Perkara perceraian itu berasal dari lingkungan peradilan umum sebanyak lima perkara dan dari lingkungan peradilan agama sebanyak tiga perkara. Perkara  kewarisan berasal dari lingkungan peradilan umum sebanyak 11 perkara dan dari lingkungan peradilan agama sebanyak enam  perkara. Sumber rujukan putusan tersebut adalah website MA, dengan tidak ...

Buku ini menyajikan analisis karakter hukum lelang sebagai suatu jual beli, yang memiliki karakter hukum khusus, yang selalu digunakan diantaranya dalam penegakan hukum, seperti penjualan barang jaminan bank, penjualan barang-barang yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Perolehan barang melalui penjualan lelang merupakan perolehan hak berdasarkan Pasal 584 yang paling sempurna, karena barang yang dijual telah melalui prosedur hukum mulai dari pengikatan kredit, pembebanan hak ...

Mediasi yudisial merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa yang berkembang pesat di dunia internasional akhir-akhir ini. Metode yang menugaskan hakim sebagai mediator ini memiliki banyak kelebihan.  Integrasi mediasi ke dalam sistem peradilan mencoba menggabungkan prosedur yang murah, cepat dan sederhana dari mediasi dengan otoritas dan kepastian hukum dari putusan pengadilan.  Banyak Negara, tidak hanya yang bersistem hukum Anglo Saxon tetapi juga Eropa Kontinental, ...

BANK sebagai lembaga intermediasi dalam dekade terakhir ini, keberadaannya di tengah-tengah masyarakat semakin dibutuhkan. Untuk mengikuti dinamika masyarakat, berbagai peraturan di bidang perbankan pun diamandemenkan, antara lain: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. ...

Putusan penemuan hukum (rechtsvinding) dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan produk penafsiran oleh Hakim Konstitusi. Putusan penemuan hukum berwajah ganda. Pada satu sisi, putusan penemuan hukum merupakan upaya positif dan konstruktif untuk menegakkan norma konstitusi dan melindungi keadilan konstitusional. Pada sisi lain, putusan penemuan hukum menunjukkan Hakim Konstitusi melakukan judicial activism dan ingin Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara superbody. ...

Buku ini membahas kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik dan praktik hukum, sehingga lebih sistematis, komprehensif, mendalam, dan bernuansa praktis dibandingkan dengan buku-buku lainnya yang juga membahas tentang hukum kontrak. Keseluruhan materi yang berkualitas ini tertuang dalam beberapa pokok bahasan, mencakup: 1) istilah dan pengertian-pengertian dasar kontrak dan hukum kontrak; 2) fungsi filosofis, yuridis, dan ekonomis kontrak; 3) subjek dan objek hukum kontrak; 4) ...

Masalah lingkungan hidup secara formal baru menjadi perhatian dunia setelah terselenggaranya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup, yang diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 16 Juni 1972 di Stockholm Swedia, terkenal dengan United Nations Conference on Human Environment. Konferensi berhasil melahirkan kesepakatan internasional dalam menangani masalah lingkungan hidup, dan mengembangkan hukum lingkungan hidup baik pada tingkat nasional, regional, maupun ...

Buku ini mengulas tentang Hukum Kepailitan setelah diberlakukannya Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tidak seperti Undang-Undang No.4 Tahun 1998 yang lalu , yang banyak menuai kritik dan menimbulkan keenganan para pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum Kepailitan, Undang-Undang ini telah melakukan banyak perubahan dan trobosan baru, sehingga dapat dilihat begitu meningkatnya perkara kepailitan yang masuk ke Pengadilan ...

Transplantasi ginjal merupakan terapi paripurna bagi penderita gagal ginjal terminal. Penambahan kasus gagal ginjal terminal tidak sebanding dengan donor yang tersedia. Akibat minimnya donor ginjal, sebagian orang memanfaatkan peluang ini dengan mengkomersiilkan ginjalnya. Bagi resipien yang ingin mendapatkan donor dengan cepat, para keluarga pasien pergi ke tempat transplant tourism untuk mendapatkan organ tubuh yang diperlukan secara illegal. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ...