Hukum laut merupakan salah satu cabang hukum internasional yang paling dinamis, kompleks, dan sarat dengan kepentingan politik, ekonomi, lingkungan, serta keamanan global. Sejak diadopsinya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 1982, rezim hukum laut internasional telah menjadi fondasi utama bagi pengaturan ruang laut dunia, baik yang berada dalam yurisdiksi negara maupun di luar yurisdiksi nasional. Namun demikian, perkembangan praktik negara, putusan badan ...

Perubahan lanskap kejahatan di Indonesia berlangsung seiring dengan transformasi sosial, politik, teknologi, dan lingkungan yang semakin kompleks. Kejahatan tidak lagi hadir sebagai peristiwa tunggal yang dapat dijelaskan hanya melalui pelaku dan pelanggaran hukum, melainkan sebagai gejala sosial yang berakar pada ketimpangan struktural, relasi kuasa, dinamika budaya, serta praktik-praktik institusional dalam sistem keamanan dan peradilan pidana. Dalam konteks ini, kriminologi dituntut untuk ...

Buku ini lahir dari kegelisahan intelektual atas fenomena yang ada. Dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang satu peristiwa hukum sekaligus memuat dimensi pidana, perdata, dan administratif. Sebuah tindakan korporasi dapat menimbulkan kerugian privat, mengganggu kepentingan publik, sekaligus melanggar norma administratif negara. Pada titik inilah muncul pertanyaan filosofis yang mendasar: di manakah demarkasi yang adil di antara ketiganya? Kapan negara harus hadir dengan wajah koersifnya ...

Pembentukan KUHAP sudah dimulai sejak tahun 2012, namun sempat terhenti karena saat itu sebahagian besar pendapat menyatakan lebih baik menyelesaikan KUHP sebagai hukum materiil terlebih dahulu baru kemudian KUHAP. KUHP disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam Pasal 624 KUHP tertulis bahwa KUHP mulai berlaku 3 tahun setelah diundangkan. Dengan demikian, dalam waktu 3 tahun itu pula berbagai aturan pelaksanaan KUHP harus telah ...

KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023) KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 20 Tahun 2025) Penyesuaian Pidana (UU No. 1 Tahun 2026) Buku ini memuat tiga pilar utama pembaruan hukum pidana nasional, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (UU No. 1 Tahun 2023), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 20 Tahun 2025), dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana (UU No. 1 Tahun 2026). Ketiganya menandai babak baru sistem hukum pidana Indonesia yang lebih ...

Pokok-Pokok Hukum Pidana: Sesuai KUHP Nasional & UU Penyesuaian Pidana Pembahasan di dalam buku ini mencakup seluruh materi pokok atau asas-asas hukum pidana menurut KUHP Nasional, dilengkapi doktrin, asas, kaedah, teori, dan ajaran dalam hukum pidana. Buku ini membahas tentang sejarah perkembangan hukum pidana, sumber-sumber hukum pidana, ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut waktu (asas Legalitas serta Living Law), ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut tempat (asas ...

Buku ini merupakan hasil pemikiran kritis dan reflektif atas tantangan penegakan hukum administrasi pemilu di Indonesia, khususnya dalam menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk dipilih. Berangkat dari kajian akademik yang matang dan pengalaman empirik dalam penyelenggaraan pemilu, penulis menyajikan analisis mendalam terhadap perlindungan hukum terhadap hak untuk dipilih melalui penegakan hukum administrasi pemilu. Dengan membedah kerangka konseptual hak untuk dipilih, ...

Sinopsis : An essential gateway to understanding Indonesia’s bold step toward sovereign criminal justice reform. Indonesian Criminal Code (KUHP) – New Regulation provides the first full English version of Indonesia’s newly enacted criminal code, a groundbreaking reform that replaces the colonial era Wetboek van Strafrecht. This book is essential for legal professionals, academics, students, and interna- tional institutions who seek to understand the foundation of Indonesia’s evolving ...

English lessons in Higher Education are means to provide a brief understanding for students to be able to understand important terms that are often used in their respective scientific disciplines. Furthermore, students are expected to be able to understand readings, vocabulary and do simple speaking related to their field of knowledge. This book describes material on the study and basic legal terms that students must master in law English courses. This book provides reading text, vocabulary, ...

Pada 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) berlaku secara efektif, atau tiga tahun tahun sejak disahkan pada 2 Januari 2023 yang lalu. KUHP Nasional ini menggantikan KUHP Lama yang merupakan salinan dari Wetboek van Strafrecht (WvS) yang telah berlaku di negeri kita sejak 1918. Dengan berlakunya KUHP Nasional itu secara resmi KUHP berbahasa Indonesia digunakan, setelah sebelumnya kita hanya menggunakan KUHP terjemahan dari WvS. KUHP Nasional ini juga ...

Buku ini berupaya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait kekuasaan penuntutan dengan membahas teori sistem peradilan pidana yang disertai dengan eksistensinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, juga sistem peradilan di negara Singapura dan Hongkong secara ringkas, kemudian juga membahas single prosecution system yang disertai dengan kedudukan dan peran Kejaksaan dalam sistem tersebut. Selain itu, juga membahas eksistensi tiga kamar kewenangan penuntutan yang berada pada ...

Buku ini membahas hal hal yang sangat penting terkait dengan permasalahan manusia yakni kejahatan, penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat. Buku ini mengantarkan pembaca pada sejarah awal mula kriminologi, mazhab dalam kriminologi, studi terkait kriminologi di Indonesia, berbagai teori kriminologi baik dari perspektif biologi, psikologi, maupun sosiologi. Selain itu, teori-teori dari perspektif kritis dan radikal serta perkembangan terbaru/ kontemporer dalam kriminologi ...

Adanya KUHP nasional bagi Penulis, suka-tidak suka, mau-tidak mau harus merevisi buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Kini lebih dari 6 tahun, buku tersebut sudah out of date setelah KUHP nasional disahkan sehingga menjadi kewajiban intelektual untuk merevisi buku tersebut dan pada awal tahun 2024 terbitlah buku dengan judul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional. Struktur buku ini yang terdiri dari 10 bab tidak mengalami ...

Baik negara-negara maju maupun berkembang akan berusaha melakukan penguasaan atas laut guna perluasan yurisdiksi untuk melindungi kepentingan- kepentingannya, dan memanfaatkan sumber daya alam yang akan dapat memberikan keuntungan bagi suatu negara. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan keinginan-keinginan dan mengatur kepentingan-kepentingan semua negara-negara internasional serta agar tidak terjadi tumpang tindih klaim/kewenangan (overlapping claim/authority), maka diadakanlah pengaturan ...

Sinopsis : Kurator merupakan salah satu organ penting dan strategis dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Kurator diberi tugas dan wewenang yang besar dan luas dalam mengurus dan membereskan harta debitor pailit. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang besar dan luas itu, Kurator harus patuh aturan main yang telah ditetapkan ...

Bahasa Inggris sebenarnya merupakan basic competence yang harus dimiliki setiap orang, bahkan telah diajarkan sedari sekolah dasar. Namun, Bahasa Inggris Hukum (Legal English) bukanlah hal yang dapat dipelajari dan dipahami sesimpel membalik telapak tangan. Untuk dapat memahami sekaligus memraktikkanya dengan benar, dibutuhkan panduan dan latihan memahami bacaan dan penulisan dokumen hukum dalam Bahasa Inggris. Buku ini terdiri dari lima bab yakni Introduction, Basic Structure in Legal English, ...

Antropologi hukum adalah ilmu yang berasal dari dua bidang ilmu yaitu ilmu antropologi dan ilmu hukum sehingga ia dapat didekati dari kedua disiplin ilmu ini. Ia dipelajari di kedua fakultas yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Seperti sosiologi hukum antropologi hukum juga menjadikan masyarakat sebagai objek kajiannya. Namun demikian, berbeda dengan sosiologi hukum kajian antropologi hukum sangat terbatas dalam hal literatur yang mendukung. Tidak banyak penulis ...

Dalam buku ini, tertulis ilmu kenegaraan: istilah, batasan dan metode ilmu, teori sifat hakikat negara, teori unsur negara, tujuan dan fungsi negara, tipe negara, teori pembenaran/legitimasi negara, teori tentang awal dan berakhirnya negara, teori kedaulatan, teori kerja sama antarnegara, teori hubungan negara dengan hukum, bentuk negara dan bentuk pemerintahan, teori lembaga perwakilan, dan konstitusi dan juga bagaimana materi yang disajikan yang relevan dengan mata kuliah mengenai ilmu ...

Hukum Dagang merupakan mata kuliah pokok dan wajib diprogramkan oleh semua mahasiswa Fakultas Hukum se Indonesia. Meskipun istilah “dagang” sendiri tidak dijumpai lagi dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, sebagai asal-muasal munculnya istilah “Hukum Dagang”, namun mata kuliah Hukum Dagang masih tetap ada berdampingan dengan mata kuliah Hukum Perusahaan dan Hukum Bisnis. Oleh karena itu, sekarang amat sangat banyak buku-buku literatur Hukum Dagang yang disusun oleh para sarjana ...