Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia merupakan bagian yang strategis dalam menjaga martabat hakim dan aparatur peradilan lainnya dalam rangka merealisasikan visi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Pada tahun 2014 penulis telah menulis buku tentang pengawasan badan peradilan di Indonesia,hanya saja pada saat ini banyak terjadi perubahan-perubahan mengenai lompatan besar di bidang digitalisasi. Oleh sebab itu buku ini mencoba menjelaskan perubahan di dunia ...

Pembaruan Hukum Pajak Edisi Terbaru Pembaruan Hukum Pajak merupakan buku yang mengkaji secara mendalam Undang-undang Pajak sebagai pelaksanaan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil dari pengkajian tersebut, ternyata hukum pajak merupakan ilmu hukum yang berdiri sendiri terlepas dari hukum administrasi. Sebagai contoh, misalnya; subjek hukum pajak lebih luas daripada subjek hukum administrasi, objek hukum pajak berbeda dengan objek hukum administrasi, dan ...

Materi dalam buku yang berjudul Praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, bersumber dari peraturan perundang-undangan yang meliputi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah mengalami perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, peraturan Mahkamah Konstitusi, serta dalam praktik dan putusan Mahkamah ...

Masyarakat hukum adat, masyarakat adat, masyarakat adat, indigenous people, tribal people, saat ini kerap dibahas oleh berbagai kalangan dan dari berbagai perspektif. Meskipun ditemukan berbagai istilah yang berbeda, namun pada intinya menggambarkan entitas yang sama. Buku ini yang secara khusus menggunakan istilah masyarakat hukum adat mencoba menguraikan upaya pengakuan (rekognisi) yang telah dilakukan negara dalam terhadap masyarakat hukum adat. Buku ini menunjukkan bahwa negara melalui ...

Ide pada buku ini melihat pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari perkembangan hukum acara pidana di Indonesia. Meskipun bukan pilihan yang ideal, namun efektif dalam mengisi dan memperbaiki hukum acara pidana baik yang ada dalam KUHAP maupun undang-undang lain yang terkait dengan hukum acara pidana. Selain itu, tidak dipungkiri bahwa Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya dalam melakukan pengujian undang-undang telah memberikan warna baru dalam perumusan hukum ...

Dalam buku ini dapat dibaca perihal dinamika putusan mahkamah konstitusi dalam perubahan ketatanegaraan, pertama, dinamika ketatanegaraan kekuasaan legislatif bagi DPR mengenai jangkauan fungsi anggaran DPR, recall anggota DPR dan DPRD, batas hak imunitas anggota DPR dan kewenangan pengawasan MKD, jenis perjanjian internasional yang mensyaratkan persetujuan DPR, batas kewenangan DPR dalam pemilihan Hakim Agung, syarat hak menyatakan pendapat DPR, dan rapat konsultasi KPU-DPR yang tidak ...

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechstaat), dan bukan berdasarkan kekuasaan (machstaat). Demikian dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam rechstaat disyaratkan adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan syarat utama dan normatif dalam negara hukum yang melekat pada setiap warga negaranya. Pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia ...

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya kematian seseorang di antaranya bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui Prinsip-prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia, Bukan hanya Hukum Waris Islam (Faraid), di Indonesia berlaku ...

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara manusia, yang di antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak hanya berlainan, tapi terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk ...

Buku berjudul Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum karya Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H., merupakan salah satu buku yang memperkaya literasi Hukum Kepolisian dan Ilmu Kepolisian Indonesia yang selama ini masih terbilang langka. Dengan menyimak buku ini, kita dapat memahami landasan hukum bahwa tugas dan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tidak semata-mata harus menggunakan hukum pidana positif (undang-undang) belaka, melainkan juga menjamin terselenggaranya ...

Secara filosofis, penyusunan buku ini adalah karena perkembangan teknologi digital, yang memungkinkan setiap orang atau badan hukum untuk mengadakan kontrak, tidak semata-mata harus berhadapan satu sama lainnya, namun memungkinkan kontrak itu dilakukan secara elektronik, yaitu dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, internet, maupun media lainnya. Di samping itu, penyebab utama penulisan buku ini adalah karena belum adanya referensi yang mengkaji dan menganalisis secara integralistik ...

Sosiologi hukum adalah bidang ilmu hukum yang berfokus pada perilaku masyarakat sebagai respons atas penerapan hukum. Sosiologi hukum tidak mempelajari ‘law in book’ dalam artian memahami hukum sebatas norma dalam perundang-undangan melainkan sosiologi hukum adalah ilmu yang berfokus pada ‘law in action’, yakni penerapan hukum dalam masyarakat dan reaksi masyarakat atas penerapan hukum tersebut. Buku ini tidak membahas sosiologi hukum secara teoretis. Penguraian sosiologi hukum dalam ...

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai Penuntut Tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia, menjalankan kewenangannya dengan prinsip dominus litis atau sebagai pengendali perkara, artinya hanya institusi Kejaksaan ...

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara manusia, yang di antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak hanya berlainan, tapi terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk ...

Buku ini selain menyajikan materi dasar hukum bisnis, tetapi buku ini juga menyajikan aspek kontemporer yang meliputi misalnya financial technology (fintech), uji tuntas hukum (legal due diligence), aspek hukum dalam endorsement, sustainability dalam bisnis, omnibus law, perizinan berbasis online single submission (OSS), hingga revolusi industri 4.0, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Dengan demikian, para pembaca mendapat pengetahuan yang komprehensif tentang hukum ...

HUKUM PENITENSIER DI INDONESIA: KONSEP DAN PERKEMBANGANNYA ...

Buku ini secara berturutan menyajikan tiga hal terkait Asas-Asas Pengujian Undang-Undang (AAPUU). Pertama, mengulas logika dan asas-asas pemikiran yang menjadi dasar bagi bangunan besar ilmu hukum. Kedua, mengulas terbentuknya AAPUU sebagai hasil kelindan dari berbagai teori, hukum positif (undang-undang), serta praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi. Ketiga, mengulas tiga puluh enam AAPUU itu sendiri, diawali dari asas-asas yang tertulis dalam UU MK, tertulis dalam UU Kekuasaan kehakiman, ...

Indonesia sebagai Negara Muslim yang jumlah warga Muslim-nya terbesar di dunia, hukum perdata Islam merupakan instrumen hukum yang paling penting dalam memayungi hidup keseharian mereka. Hukum Perdata Islam inilah yang dalam sejarahnya diterima secara menyeluruh (receptie in complexu), baik itu soal perkawinan, warisan, maupun shadaqah, hibah, dan waqaf. Buku ini merupakan buku wajib yang menjadi referensi pada Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum yang mendalami hukum Islam pada Perguruan ...

Kesulitan utama bagi mahasiswa atau siapa pun yang mempelajari ilmu hukum ialah memahami hukum secara lebih konkret, sederhana, lugas, dan mudah dimengerti. Hal itu wajar karena hukum acapkali digambarkan sebagai sesuatu yang abstrak dan ideal, dan itulah yang menghambat mahasiswa memahami hukum sebagai sesuatu yang “terlihat dan apa yang tidak terlihat” seperti diungkapkan oleh Frederic Bastiat dalam bukunya The Law (1850). Di samping itu, bahwa hukum ternyata berkembang begitu pesat ...

Buku ini diberikan judul Perseroan Terbatas dengan urut-urutan Perwakilan lebih dahulu karena yang dimaksud dengan kuasa di sini adalah Kuasa yang merupakan bagian dari perwakilan (berdasarkan perjanjian), yang tidak lain adalah perwakilan berdasarkan kuasa/perjanjian. Selain berdasarkan kuasa/perjanjian, perwakilan juga dapat didasarkan pada undang-undang. Lembaga Perwakilan memiliki ciri yang unik, di mana antara yang bertindak dan yang menerima akibat hukumnya adalah dua orang yang ...