Bulog dan beras ibarat dua sisi dari sekeping mata uang. Keduanya seolah sejoli yang tak terpisahkan. Sejak berdiri pada 1967 sampai saat ini Bulog tak pernah lepas dari tetek bengek urusan beras. Akan tetapi, relasi Bulog dan beras tidak selalu manis. Ada masa pasang, ada saat surut. Secara korporasi bahkan Bulog serasa ditimpa ‘tsunami’ tatkala monopoli impor beras dicabut, penyaluran pasti beras untuk golongan anggaran (PNS, TNI-Polri) ditiadakan, dan fasilitas Kredit Likuiditas ...

DPR dan Defisit Demokrasi adalah memori kolektif bangsa dan negeri. Kedua penulisnya bukan orang yang punya kuasa dan hidup bergelimpang kekuasaan dan materi, melainkan hanya bagian dari saksi sejarah yang masih selalu berusaha mempertahankan idealisme. Pandangan di buku ini adalah cermin untuk melakukan evaluasi perjalanan demokrasi Indonesia di era baru yang diklaim sebagai ‘era reformasi’, yang penuh kegalauan bagi anak bangsa yang menyadarinya. Melaporkan keadaan negeri dan ...

Kebebasan Politik, Mengenal Prinsip Dasar dalam Berpolitik; berisikan berbagai gagasan penting bagi para penguasa politik, mulai dari suprastruktur politik sampai pada infrastruktur politik. Urat nadi sebuah kekuasaan ditarik begitu kencang dalam perhelatan politik dan bisa menyeret para penguasa politik mengalami kegelapan mata dan bisa buta tersesat di ruang publik. Ruang publik (forum ekstemum) dalam tindakan politik sudah dengan sendirinya teridentifikasi dalam tiga varian utama yakni ...

Buku ini adalah hasil penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif (normative law research) dengan karakteristik penelitian yang berorientasi pada pembaruan hukum (reform-oriented research). Hasil penelitian menunjukkan hukum pidana di Indonesia sangat terbatas mengatur perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik (bona fide third parties) dalam kaitannya dengan hak atas harta kekayaan. Bahkan terjadi ketidakadilan dan pelanggaran hak atas kekayaan pihak ketiga dalam proses ...

Sulit menemukan buku yang membahas masalah keamanan di abad ke-21, yang begitu kompleks, yang berupaya melihat jauh ke depan. Berbagai masalah keamanan yang mengancam eksistensi negara dan umat manusia, baik yang bersifat konvensional maupun non-konvensional, dengan penyebab yang beragam, muncul dewasa ini. Invasi militer, aksi militer terbatas, operasi intelijen, serangan terorisme, konflik berskala rendah, serta yang berlatar belakang primordialisme dan sektarianisme, hingga serbuan masif ...

Demokrasi telah menjadi pilihan dan diadopsi banyak negara berkembang yang telah lepas dari kolonialisme dan imperialisme. Sebagai alternatif, di luar sistem pemerintahan otoriter dipimpin rezim sipil dan militer, demokrasi telah dipilih sebagai solusi terbaik untuk membawa negara ke masa depan yang lebih baik. Secara rasional, demokrasi diadopsi untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan yang dihadapi negara yang baru merdeka, di tengah-tengah perbedaan latar belakang agama, ras, etnik, ...

Pertanyaan bagaimana kiprah politik luar negeri Indonesia setelah 20 tahun reformasi menjadi pemantik lahirnya buku bunga rampai ini, sesuai kajian yang ditekuni oleh sebagian para peneliti bidang politik internasional di Pusat Penelitian Politik LIPI. Goresan analisis, mereka tuangkan dalam tujuh bab yaitu: 1) "Pendekatan Politik Luar negeri Indonesia: Bilateral atau Multilateral" 2) "Poros  Maritim Dunia dan Politik Luar negeri Indonesia", 3) "Politik ...

Pada tanggal 10 Agustus 1948 Moeso kembali ke Indonesia. Sejak tahun 1926, setelah pemberontakan komunis, ia menghilang ke Moskow dan mengabdikan dirinya pada Komintern - Komunis Internasional. Pada tahun 1936 sebagai agen rahasia ia tinggal selama enam bulan di Surabaya untuk membangun kembali Partai Komunis Indonesia (PKI). Kemudian ia bermukim di Uni Soviet dengan aktivitas utamanya sebagai penasihat untuk urusan Indonesia. Sesudah kemenangan Sekutu dalam Perang Dunia II dan Proklamasi ...

DPRD sebagai lembaga politik perwakilan rakyat dituntut untuk dapat mewujudkan kedaulatan rakyat dalam setiap langkah-langkah konstitusionalnya terkait fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penetapan anggaran daerah. Pada kenyataannya, sejarah politik ketatanegaraan Indonesia sejak jauh di masa lampau seperti awal kemerdekaan, kurun waktu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, hingga pada periode mutakhir perkembangan sistem kenegaraan di masa reformasi sesudah ...

Pemilihan umum tahun 2019 diselenggarakan dengan skema serentak. Antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Skema keserentakan ini didasarkan pada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Salah satu harapan dari pemilu serentak ini adalah sebagai upaya penguatan sistem presidensialisme di Indonesia.  Sebagai skema yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia, harapan akan dipraktikkannya skema pemilu ...

Buku bunga rampai ini merupakan kajian pada tahun keempat Tim Otonomi Daerah, Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2018. Kajian yang berjudul Aktor di Balik Tuntutan Otonomi Khusus: Studi Kasus di Bali dan Maluku Utara ini merupakan rangkaian kelanjutan dari kajian sebelumnya yang juga mendiskusikan soal problematika desentralisasi asimetris. Fokus kajian pada tahun ini adalah memetakan dinamika usulan baru daerah untuk mendapatkan status desentralisasi asimetris. Kajian ini mengambil studi ...

Dalam pembangunan, kependudukan merupakan salah satu titik sentral. Jikapersoalan kependudukan diabaikan dan dinomorsekiankan dari daftar kebijakanpemerintah, Indonesia akan semakin terancam menjadi negara gagal (Prasetya,2007).  Kepadatan pendudukdan rendahnya kualitas penduduk, dapat menimbulkan berbagai masalahkependudukan: kelaparan, kematian, kriminalitas, dan sebagainya. Bahwa jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akanmenjadi aset yang sangat bermanfaat bagi pembangunan, namun ...

Buku ini menyoroti berbagai peristiwa yang terjadi dalam tubuh partai Islam selama tahun 2018. Karena pada tahun 2019 akan dilangsungkan Pemilihan Umum serentak (pemilihan calon anggota legislatif dan presiden dalam satu waktu), Maka tahun 2018 sering disebut sebagai tahun politik. Di tahun itu, partai-partai Islam melakukan konsolidasi internal partai. Berbagai pergolakan terjadi: seperti upaya mendorong kadernya menjadi capres/cawapres, menguatnya wacana politik identitas, hingga konflik ...

Tak terasa sudah dua puluh tahun era reformasi bergulir yang ditandai mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Banyak yang sudah dicapai, tetapi sulit dibantah, tidak sedikit kegagalan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri, bermartabat, adil, dan sejahtera. Korupsi yang marak, menguatnya politik identitas dan politisasi SARA, lemahnya penegakan hukum dan HAM, merosotnya komitmen ber-Pancasila, dan absennya visi kebangsaan para elite politik, saling berkelindan di tengah ...

Buku ini mengulas konflik internal PPP dan PKS yang terjadi pada dekade kedua pascareformasi. Pada dekade ini, kedua partai yang mencantumkan "Islam" sebagai asas partai tersebut mengalami berbagai konflik. Beberapa konflik diakibatkan perbedaan dukungan dalam koalisi pencapresan, perebutan jabatan ketua umum, juga konflik yang melibatkan individu dengan elite partai (ketua umum). ...

Buku ini menjelaskan tentang para politis yang memenangi pemilihan dengan cara mendistribusikan projek-projek berskala kecil, seperti memberikan uang tunai atau barang kepada para pemilih. kemudian cara mereka mendapatkan dana untuk kampanye dengan cara memperjual belikan kotrak perizinan dan manfaat lainnya dengan para pengusaha. Pertarungan antar politis saingan dengan birokrat untuk merebut kendali atas sumer daya Negara dalam rangka membiayai kegiatan politik mereka.     ...

Sebagai dua negara yang bertetangga dekat, Indonesia dan Malaysia mempunyai banyak perbatasan, baik darat maupun laut. Sebagai konsekuensinya, kedua Negara menghadapi berbagai masalah perbatasan yang perlu dikelola secara benar. Masalah utama yang dihadapi adalah perdagangan ilegal yang dampaknya merugikan Indonesia secara ekonomi, sosial, maupun keamanan. Penelitian yang dilakukan di Entikong (Kalimantan Barat), dan Tanjung Selor (Kalimantan Timur) pada tahun 2017, dimaksudkan untuk ...

Liberalisasi ketenagakerjaan membuka peluang Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk dan bekerja di Indonesia. TKA diperlukan karena keterbatasan ketersediaan tenaga kerja terampil, selain juga adanya kebutuhan untuk menarik investasi asing. Namun meningkatnya jumlah TKA, maraknya TKA illegal, dan penggunaan TKA yang tidak sesuai aturan dikhawatirkan memperparah persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan politik hukum ketenagakerjaan asing yang baik agar TKA benar-benar ...