Dalam ranah hukum keuangan, setidaknya terdapat dua sistem besar yang berkembang di Indonesia, yaitu hukum keuangan konvensional yang berbasis pada hukum positif dan perdata, serta hukum keuangan syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip fikih muamalah. Buku ini memfokuskan kajian pada sistem yang kedua. Hadir sebagai panduan komprehensif, buku Hukum Keuangan Syariah mengupas tuntas fondasi hukum yang mengatur industri keuangan syariah, mulai dari perbankan, pasar ...

Buku Hukum Acara Pidana Sesuai KUHAP 2025: Asas, Teori, Praktik, dan Perkembangan hadir sebagai kajian komprehensif yang menguraikan dasar-dasar hukum acara pidana secara sistematis, akademis, dan kontekstual sesuai perkembangan praktik peradilan pidana di Indonesia. Buku ini tidak hanya membahas konsep normatif hukum acara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi juga mengaitkannya dengan dinamika praktik penegakan hukum, perkembangan putusan pengadilan, serta ...

Pidana dan Pemidanaan Edisi Kedua hadir sebagai penyempurnaan dari edisi sebelumnya dengan mengakomodasi perkembangan terbaru hukum pidana nasional, khususnya berlakunya KUHP 2023, KUHAP 2025, dan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pembaruan tersebut membawa perubahan mendasar dalam sistem pidana dan pemidanaan, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep, pengaturan, dan implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Buku ini membahas konsep hukum pidana, ...

Istilah legal opinion dalam bahasa latin. disebut ius opinio. Dalam hal ini ius berarti hukum dan opinio berarti pandangan. Peristilahan legal opinion digunakan dalam sistem hukum common law pada negara-negara Anglo Saxon. Di sisi lain, dalam sistem hukum civil law pada negara-negara Eropa Kontinental disebut legal critics. Dalam bahasa Indonesia, legal opinion disebut "pendapat hukum" atau "pendapat dari segi hukum". Buku ini membahas Legal Opinion: Teori, Sistematika, dan Panduan Praktis ...

Buku Hukum Organisasi Internasional hadir sebagai karya yang menyajikan lebih dari sekadar paparan teori. Ditulis secara sistematis, buku ini menelusuri konsep dasar, prinsip hukum, serta peran organisasi internasional dalam tatanan global. Hal yang menjadikan buku ini berbeda adalah pendekatan kritis yang dihadirkan penulis—menguji konsistensi antara teori, norma hukum, dan praktik nyata dalam dinamika internasional. Ditulis secara sistematis, buku ini menyatukan fondasi normatif hukum ...

Mendalami studi Politik Hukum memiliki tantangan dan keseruan yang berbeda dari studi hukum tata negara pada umumnya. Politik hukum muncul sebagai salah satu disiplin hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan entitas bukan hukum. Adanya praktik policy making dan policy executing di bidang hukum membuat politik hukum sebagai teori dapat digunakan untuk mengungkapkan policy evaluation, policy approximation, dan policy recommendation di ...

Di tengah modernisasi hukum nasional, hukum adat tetap hidup dan berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, mulai dari sengketa tanah, perkawinan, hingga konflik sosial. Relevansinya semakin kuat setelah lahirnya KUHP Tahun 2023 yang mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Buku Hukum Adat di Indonesia Edisi Kedua membahas secara komprehensif konsep, dasar, sifat, dan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum ...

Buku Hukum dan Kekuasaan: Pemberantasan Korupsi di Era Presiden Prabowo Subianto ini mengulas secara kritis arah pemberantasan korupsi di Indonesia dengan menyoroti kekeliruan dalam memahami dan menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Romli Atmasasmita berpendapat, penegakan hukum yang terlalu berorientasi pada pemidanaan sering mengabaikan mekanisme pemulihan kerugian negara melalui jalur perdata sekaligus menyamakan kerugian keuangan negara sebagai bukti otomatis tindak ...

Buku Hukum dan Keadilan: Memahami KUHP 2023 dan KUHAP 2025 ini menengahkan hubungan antara hukum dan kekuasaan yang tidak dapat dipisahkan. Romli Atmasasmita menegaskan bahwa kekuasaan memang diperlukan untuk menegakkan hukum. Namun, apabila kekuasaan dijalankan tanpa prinsip-prinsip hukum yang adil, nantinya akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Pada akhirnya, hal itu berdampak pada ketidakpercayaan publik. Hukum kerap dijadikan sebagai alat untuk melindungi kepentingan politik dan ...

Buku ini mengikuti perubahan pola pendanaan terorisme di Indonesia sejak tahun 2000 hingga sekarang. Pembahasannya dimulai dari pendanaan untuk serangan besar, berlanjut ke masa ISIS dengan berbagai saluran pendanaan, lalu masuk ke penggunaan aset kripto dan jaringan yang semakin kecil serta tersebar. Buku ini juga menjelaskan perubahan aktor, hubungan jaringan dalam dan luar negeri, serta pengaruh teknologi terhadap cara dana dikumpulkan dan dipindahkan. *** Pernahkah Anda terpikir betapa ...

Fondasi, Konsep, Hukum, dan Kerentanan NPO membahas unsur-unsur yang menopang pendanaan terorisme. Fokusnya mencakup tipe donor, manipulasi donasi, penyalahgunaan organisasi nirlaba, modus pendanaan, serta celah dalam pengawasan. Buku ini juga mengulas aturan internasional dan nasional, peran lembaga pemerintah, serta praktik penegakan hukum di Indonesia. Dari pembahasan tersebut, pembaca dapat melihat bahwa pencegahan pendanaan terorisme membutuhkan kerja hukum, administrasi, pengawasan, dan ...

Masa Depan Pendanaan Terorisme 2025–2050 membahas arah baru pendanaan terorisme dan tantangan yang mungkin muncul pada masa depan. Perhatian diberikan pada perubahan dari ruang fisik ke ruang digital dan virtual, perkembangan teknologi keuangan, kerentanan sosial-ekonomi, serta pengaruh wilayah dan mobilitas. Melalui beberapa skenario, buku ini mengajak pembaca memahami bagaimana pola pendanaan dapat berubah dan apa yang perlu disiapkan agar pencegahan tidak selalu tertinggal dari ...

Pemberantasan korupsi pada hakikatnya tidak dapat bertumpu semata-mata pada pendekatan represif. Upaya tersebut harus didukung strategi yang komprehensif melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan integritas penyelenggara negara, pembentukan budaya antikorupsi, serta penyempurnaan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan dinamika hukum. Sebagai lembaga negara yang memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan ...

Pelayanan publik adalah wajah nyata kehadiran negara. Namun, ketika birokrasi lamban, tidak adil, atau mengabaikan hak masyarakat, kepada siapa rakyat harus mengadu? Lahir dari semangat Reformasi 1998 dan dibentuk pada 2000, Ombudsman Republik Indonesia hadir sebagai jembatan antara rakyat dan birokrasi pelayanan. Melalui pengawasan yang persuasif, dialogis, dan berorientasi pada perbaikan, Ombudsman mendorong birokrasi memberikan pelayanan yang lebih transparan, responsif, dan ...

Reformulasi Kontekstual Kerugian Keuangan Negara & Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi sebagai suatu kejahatan serius (seriousness crime), merupakan penggerusan terhadap hak ekonomi, hak sosial masyarakat dan sangat mengganggu pencapaian tujuan pembangunan bangsa dan negara menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga penanganannya pun harus dilakukan secara “extra ordinary.” Walau masalah ini telah menjadi keprihatinan bersama ...

Politik Kaum Tertindas membongkar hakikat kekuasaan bahwa takhta bukanlah panggung privilese untuk menumpuk kemewahan pribadi, melainkan amanah berat yang dipertaruhkan hingga mahkamah akhirat. Berangkat dari adagium legendaris "negara sanggup bertahan bersama kekafiran, tetapi niscaya binasa di tangan kezaliman," buku ini menegaskan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak diukur dari keshalihan ritual sang penguasa, melainkan dari keberaniannya menegakkan keadilan serta melindungi ...

Kaleidoskop ini berisikan kegiatan kementerian Dalam Negeri, dalam berbagai bidang pembangunan di tanah air. Kegiatan tersebut seperti : menerima tamu-tamu, kunjungan ke daerah, meresmikan proyek-proyek nasional dan daerah dan kegiatan lainnya. ...

Edisi kedua Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional hadir di tengah berlanjutnya reformasi hukum pidana Indonesia yang semakin dinamis. Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menegaskan bahwa kodifikasi belum mencapai titik final, melainkan terus bergerak melalui koreksi, penyesuaian, dan bahkan pergeseran arah kebijakan. Perkembangan ini tidak hanya berdampak pada aspek prosedural dan pemidanaan, tetapi juga ...

Buku ini menghadirkan kompilasi terkini regulasi di bidang hukum telematika dan pelindungan data pribadi di Indonesia. Di dalamnya dimuat UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta UU RI 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai pembaruan terbaru rezim hukum digital nasional. Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, buku ini juga dilengkapi dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan ...

Perbandingan hukum (recht vergelijking) adalah suatu kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain ataupun membandingkan lembaga hukum (legal institution) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain. Dengan perbandingkan hukum itu akan ditemukan unsur-unsur persaman (similaritas) dan unsur-unsur lembaga atau sistem itu. Perbandingan hukum pidana (comparative criminal law), yaitu dengan membandingkan sistem dan ketentuan pidana di ...