Mempelajari keuangan negara dengan hukum keuangan negara adalah dua hal yang berbeda. Apabila yang pertama disebutkan mempelajari aspek teknisnya, maka hukum keuangan negara mempelajari aspek legalistik atau dasar hukum dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan mempelajari aspek atau dasar hukum dalam pengelolaan keuangan negara, maka kita dapat mengerti dan memahami bagaimana mengatur pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, ...

Kebebasan Politik, Mengenal Prinsip Dasar dalam Berpolitik; berisikan berbagai gagasan penting bagi para penguasa politik, mulai dari suprastruktur politik sampai pada infrastruktur politik. Urat nadi sebuah kekuasaan ditarik begitu kencang dalam perhelatan politik dan bisa menyeret para penguasa politik mengalami kegelapan mata dan bisa buta tersesat di ruang publik. Ruang publik (forum ekstemum) dalam tindakan politik sudah dengan sendirinya teridentifikasi dalam tiga varian utama yakni ...

Dibandingkan dengan sumber daya alam, kekayaan intelektual merupakan sumber daya yang tidak akan pernah habis, bahkan akan bertambah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menggunakan kemampuan akal pikir, manusia berupaya berdayagunakan kecerdasan intelektualnya untuk menciptakan berbagai karya hasil kreasi dan inovasi manusia, dapat berupa suatu ciptaan, produk, dan proses yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia menjalani kehidupannya. Karya-karya manusia ...

Buku Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di tangan pembaca ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik akademisi, praktisi, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya di bidang hukum khususnya hukum hak asasi manusia, hukum humaniter, hukum internasional dan hukum nasional. Oleh karena itu, buku ini ditulis terdiri dari 9 Bab yaitu Bab I Hukum; Bab II Negara Hukum; Bab III Hak Asasi Manusia; Bab IV Perioderisasi Perkembangan Hak Asasi Manusia; Bab V Ruang Lingkup Hukum Hak Asasi Manusia; ...

Buku ini adalah hasil penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif (normative law research) dengan karakteristik penelitian yang berorientasi pada pembaruan hukum (reform-oriented research). Hasil penelitian menunjukkan hukum pidana di Indonesia sangat terbatas mengatur perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik (bona fide third parties) dalam kaitannya dengan hak atas harta kekayaan. Bahkan terjadi ketidakadilan dan pelanggaran hak atas kekayaan pihak ketiga dalam proses ...

PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI ...

Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pe ...

Tulisan ini lahir dari sebuah kerisauan empirik atas eksekusi putusan hak asuh anak, yang sering kali menimbulkan permasalahan tersendiri, baik dari segi kepastian hukum atas norma hukum formil yang diterapkan dalam eksekusi putusan, maupun dari segi keadilan hukum atas hak-hak anak yang harus terlindungi secara fisik dan psikis. Satu sisi pengadilan ingin menegakkan kepastian hukum dengan cara melaksanakan amar putusan secara teks hukum sesuai amar putusan pengadilan, tetapi dari sisi norma ...

Pengantar Ilmu Hukum (PIH) adalah “pengantar” untuk memahami ilmu hukum beserta segala aspeknya. Dalam matakuliah PIH akan dibahas persoalan yang menyangkut tentang pengertian hukum; kedudukan ilmu hukum; fungsi dan tujuan hukum; subjek dan objek hukum; hak dan kewajiban; sumber-sumber hukum; pembagian hukum berdasarkan isinya, fungsi dan sifatnya; penafsiran dan penemuan hukum; politik pembaruan hukum; mazhab atau aliran pemikiran dalam ilmu hukum; dan lain sebagainya. Dengan ...

Politik hukum memang tidak terlepas dari dua komponen utama, yakni ius constitutum dan ius constituendum. Buku ini diberi judul Politik Hukum Kontemporer karena membahas kondisi kebijakan hukum secara kekinian, utamanya pasca terjadi pandemi Covid-19 yang memaksa seluruh elemen untuk memulai normal baru, misalnya penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan maupun normal baru lainnya. Normal baru tersebut tentu akan diikuti oleh normal baru di bidang hukum, sebagaimana dikatakan oleh Roscoe Pound ...

Teori Hukum berbeda dari buku tentang filsafat hukum. Buku ini tidak berisi mazhab-mazhab dalam ilmu hukum yang lazim di dalam buku filsafat hukum, meskipun dalam perbincangan pada bab-bab dalam buku ini dikemukakan pandangan-pandangan filosofis. Begitu pula buku ini tidak membahas tentang teori sosial tentang hukum yang hanya melihat hukum dari luar sebagai gejala sosial. Buku ini berkaitan dengan teori perundang-undangan dan pengambilan keputusan, baik oleh kekuasaan yudisial maupun oleh ...

Proses uji tuntas hukum dimaksudkan untuk mencapai sebuah transaksi yang bersifat "clear and clean" bagi para pihak.salah satunya berarti bahwa para pihak mengetahui segala aspek yang melekat pada transaksi yang akan dilakukan,termasuk didalamnya adalah risiko hukum yang potensial timbul maupun risiko yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang akan melakukan transaksi. ...

UUPM No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa Pasar Modal mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat. ...

Buku ini adalah bagian dari salah satu upaya untuk membahas mengenai perubahan ketentuan dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 bila dibandingkan dengan Undang-undang No.1 tahun 1995. Penerbitannya dimaksudkan sebagai upaya untuk menambah dan kalu mungkin memperkaya khasanah buku dibidang perseroan terbatas berdasarkan undang-undang yang baru. ...

Buku ini mulai dikembangkan setelah pada awal tahun 2014 Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M. mengajak saya untuk menggantikan beliau mengajarkan mata kuliah Perbandingan Hukum Kontrak yang juga menjadi judul buku ini pada Program Magister Hukum, Universitas Parahyangan, Bandung. Penyusunan buku ini berangkat dari konsep awal yang sudah disusun oleh Prof. Johannes Gunawan dan kemudian saya lanjutkan serta kembangkan sampai memperoleh bentuknya yang sekarang. Semula saya memang mencantumkan ...

Proses penegakan etik di Komisi Yudisial bersifat unik. Hal ini dikarenakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya menunjukkan Komisi Yudisial bertugas sebagai "polisi", bertindak sebagai "jaksa", dan atau berfungsi sebagai "hakim" dalam penegakan etik. Buku ini menggambarkan secara lugas sebuah tugas dan wewenang komisi yudisial dalam menjaga harkat dan matabat hakim melalui pengawasan perilaku, sekaligus proses atau rangkaian penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran etik oleh ...

Pengadaan sangat rentan dengan berbagai risiko yang kemudian mengarah kepada korupsi. Salah satu risiko yang paling sering terjadi itu mengacu kepada integritas dari pelaksana pengadaan barang/jasa. Risiko integritas terjadi di setiap tahap proses pengadaan, mulai dari penilaian kebutuhan selama fase penawaran hingga pelaksanaan kontrak dan pembayaran. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ...

Setiap buku punya ceritanya sendiri. Sebagai Anggota DPR RI saya selalu mencari cara agar apa yang terjadi di ruang-ruang sidang gedung parlemen dapat didengar dan dipahami oleh masyarakat luas. Selain berinteraksi dengan teman-teman jurnalis yang mangkal di Senayan, saya juga mencoba aktif di media sosial. Namun, media sosial tidak menyediakan ruang yang cukup untuk menyajikan proses-proses yang cukup panjang dan mendalam. Buku ini adalah laporan pandangan mata saya terhadap proses ...

Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum. Lahir di Tasikmalaya, 14 Agustus 1969. Menamatkan studi di Fakultas Hukum Universitas Mataram (1994), kemudian mendapatkan beasiswa untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (2001) dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran (2012) dengan predikat cum laude. Memulai karier di Kejaksaan pada tahun 1996 sebagai Staf pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI (1996-1998), serta pernah menduduki ...