Tantangan penyelenggara negara dan pemerintahan dewasa ini cukup rumit, terutama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat merugikan keuangan negara, diperlukan pengetahuan dan pemahaman untuk mengidentifikasi berbagai tindakan penetapan/keputusan atau perbuatan pemerintah yang diperbolehkan dan yang melanggar hukum. Karenanya, pendekatan melalui ilmu hukum administrasi menjadi krusial. Mahasiswa ...

Pegawai Negeri Sipil Lepas Dari Partai Politik Terjebak Di P ...

Ada beberapa pemikiran dan latar belakang yang menjadi alasan dan tujuan yang mendorong penulis segera menyelesaikan penulisannya. Pertama, untuk memberi bekal pemahaman yang dasar kepada para mahasiswa dan siapapun yang berminat mengetahui, mempelajari atau mendalami ilmu hukum tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Bekal dasar bagi mereka sebelum atau yang berminat menekuni keahlian di tiap jenis HAKI. Kedua, sebagai wujud pemenuhan kesanggupan dan janji penulis kepada para mahaguru ...

Secara filosofis keberadaan buku ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan di seluruh Indonesia dalam membuat akta badan usaha. Badan usaha dapat dibedakan menjadi dua macam, berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum, meliputi perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Sedangkan yang tidak berbadan hukum, meliputi persekutuan firma dan persekutuan komanditer. Untuk mendapat pengakuan sebagai badan hukum, maka badan usaha ...

Pengantar Hukum Indonesia maupun pengantar ilmu hukum sama-sama merupakan pengantar untuk mempelajari hukum, dan merupakan matakuliah dasar yang wajib dikuasai oleh setiap mahasiswa fakultas syariah dan hukum. Pengantar hukum Indonesia mempelajari hukum yang berlaku di suatu tempat (dalam hal ini Indonesia), serta terikat pada waktu tertentu (dalam hal ini hanya hukum yang sedang berlaku saat ini saja). Pengantar Hukum Indonesia merupakan pengantar untuk mempelajari ...

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI ...

Buku ini mendeskripsikan perjalanan panjang eksistensi Peradilan Agama dalam hukum positif di Indonesia, khususnya tentang kompetensi Peradilan Agama yang selalu dinamis dari waktu ke waktu. Buku ini menguraikan secara komprehensif penerapan hukum Islam antara  daerah satu dan daerah lainnya dan regulasi yang menjadi dasar kewenangan Peradilan Agama.  Selanjutnya dipaparkan pula analisis  konstelasi  politik  dan  teori-teori  yang  memengaruhi  ...

Ditujukan bagi mahasiswa yang pemula mengenal dunia hukum. Buku Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi ini menyajikan berbagai tema secara komprehensif dengan sistematika yang sederhana sehingga mudah dipahami. Edisi revisi mengalami perubahan total dalam Bab 1 (Karakteristik Ilmu Hukum), sedangkan bab-bab lainnya tetap seperti semula. Rentang pembahasannya berkisar pada karakteristik ilmu hukum dan kaitan ilmu hukum dengan norma sosial, tujuan hukum, dan masalah hak dalam hukum. Kemudian ...

Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini. Namun demikian, harapan itu belum kesampaian. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dibentuklah berbagai undang-undang (UU) yang memuat norma, sanksi pidana, dan hukum acara pidana yang bersifat khusus. Terbentuknya berbagai UU tersebut sedikit banyak akan ...

Walaupun sudah banyak buku tentang Hukum Perdata yang telah beredar di Indonesia pada saat ini, namun masih saja dirasakan adanya kekurangan-kekurangan. Hal ini mengingat bahwa Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia ini masih pluralisti dan sangat luas cakupannya serta undang-undang yang mengaturnya pun sangat beraneka ragam, walaupun telah ada kodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Untuk itulah penulis berusaha menyusun sebuah buku yang sederhana, singkat, praktis dan ...

Tujuan utama dibentuknya Pengadilan Niaga ialah agar dapat menjadi sarana hukum penyelesian utang-piutang di antara para pihak yaitu debitor dan kreditor secara terbuka, dan efektif, sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan kegiatan dan kehidupan perekonomian. Seiring dengan cepatnya perubahan dalam dunia usaha dan bisnis, yang salah satunya digerakkan oleh teknologi, dengan hadirnya bisnis online yang menjadikan dunia seakan-akan tidak ada sekatnya, maka usulan dari penulis buku ini agar ...

Kartel merupakan kesepakatan antara para pelaku usaha sejenis untuk melakukan pengaturan secara bersama-sama dengan tujuan menekan persaingan atau menghilangkan persaingan sama sekali di antara para pelaku usaha tersebut, sehingga mereka meraih keuntungan yang besar dan mempertahankan posisinya di pasar yang bersangkutan. Praktik kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha hampir selalu dilakukan secara lisan dengan tujuan meniadakan bukti. Sulitnya menemukan bukti langsung berupa ...

Aspek hukum pelayanan kesehatan yang merupakan salah satu bagian terpenting hukum kesehatan perlu dimasyarakatkan agar masing-masing pihak memahami kewajiban, hak, tugas, dan perlindungan hukum baginya. Tenaga kesehatan harus mengutamakan indikasi medis dan tidak diskriminatif, demi kepentingan terbaik bagi pasien yang sesuai indikasi medis. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik dituntut berupaya maksimal agar tidak terjadi malapraktik yang ...

Buku Hukum Pemerintahan dalam Perspektik Hukum Positif dan Hukum Islam yang ada di tangan pembaca ini ditulis untuk menambah refrensi mata kuliah hukum pemerintan di Indonesia serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik akademisi, praktisi, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya di bidang hukum pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, buku ini ditulis secara luas dan mendalam maka buku ini membahas mengenai; Hukum, Hukum Islam, Konsep Negara, Konsep Negara Hukum, Konsep Negara Dalam Islam, ...

Eksistensi dan independensi lembaga peradilan di suatu negara merupakan perwujudan penegakan prinsip negara yang memiliki konsep negara hukum (rule of law). Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan terkait erat dengan proses penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, serta kewibawaan pengadilan dalam melaksanakan putusannya. Pelaksanaan putusan pengadilan adalah penting untuk menjamin hak perseorangan atau badan hukum yang telah ditentukan melalui putusan pengadilan. Tidak ...

Constitutional Question ...

Buku ini sangat komprehensif menjelaskan tidak hanya tentang hukum perdagangan internasional, namun kita juga diberikan pemahaman tentang cabang-cabang hukum internasional yang beragam. —Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran     Di era disrupsi teknologi digital dan revolusi industri 4.0 seperti sekarang, buku ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa, akademisi maupun praktisi untuk lebih memahami berbagai isu dan ...

Hans Kelsen (1881-1973) adalah salah satu pemikir besar dunia dalam bidang hukum. Kemunculan pemikiran Kelsen merupakan salah satu momentum diakuinya hukum sebagai ilmu tersendiri yang berbeda dengan ilmu lain. Pemikiran-pemikiran yang dikupas dalam buku ini bersifat mendasar, mengenai hakikat hukum dan strukturnya. Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (nomostatic) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek ...

Mayoritas Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (PA/MS) dalam mengadili sengketa hak pengasuhan anak (hadhanah) yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menetapkan hak pengasuhan anak tersebut berada 'pada ibunya. Penetapan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin", namun ada kalanya Hakim PA tidak menerapkan ketentuan ...

Secara lengkap dan padat, buku ini menyajikan hal - hal penting mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dalam 7 (tujuh) bagian pembahasan yang terstruktur dari hulu sampai hilir. Bagian pertama membahas tentang Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah. Kedua tentang Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Ketiga tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah. Keempat tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kelima tentang Kerja sama Daerah. Keenam tentang Inovasi ...