Proses uji tuntas hukum dimaksudkan untuk mencapai sebuah transaksi yang bersifat "clear and clean" bagi para pihak.salah satunya berarti bahwa para pihak mengetahui segala aspek yang melekat pada transaksi yang akan dilakukan,termasuk didalamnya adalah risiko hukum yang potensial timbul maupun risiko yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang akan melakukan transaksi. ...

UUPM No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa Pasar Modal mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat. ...

Buku “Administrasi Pemerintahan Desa Di Indonesia” menguraikan secara lengkap akan seluruh persoalan Desa di Indonesia mulai dari teori, regulasi dan implementasi terkini yang pernah ada. Secara padat dan lengkap buku ini mengupas tuntas mengenaipermasalah pokok terkait Administrasi Pemerintahan Desa di Indonesia yakni: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Peraturan Di Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Standar Pelayanan Minimal Desa, ...

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam menyelesaikan buku ini, maka penulis menyimpulkan bahwa: pertama, keberadaan Notaris di Indonesia merupakan warisan dari keberadaan Belanda di Indonesia, yang mana hal tersebut berpengaruh pada pendidikan, pengangkatan, kewenangan, dan pengawasan Notaris di Indonesia. Di Indonesia, hal tersebut telah mengalami perubahan-perubahan mengikuti perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terhadap produk hukum saat ini yang menjadi kewenangan Notaris. Sama ...

Buku ini mulai dikembangkan setelah pada awal tahun 2014 Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M. mengajak saya untuk menggantikan beliau mengajarkan mata kuliah Perbandingan Hukum Kontrak yang juga menjadi judul buku ini pada Program Magister Hukum, Universitas Parahyangan, Bandung. Penyusunan buku ini berangkat dari konsep awal yang sudah disusun oleh Prof. Johannes Gunawan dan kemudian saya lanjutkan serta kembangkan sampai memperoleh bentuknya yang sekarang. Semula saya memang mencantumkan ...

Proses penegakan etik di Komisi Yudisial bersifat unik. Hal ini dikarenakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya menunjukkan Komisi Yudisial bertugas sebagai "polisi", bertindak sebagai "jaksa", dan atau berfungsi sebagai "hakim" dalam penegakan etik. Buku ini menggambarkan secara lugas sebuah tugas dan wewenang komisi yudisial dalam menjaga harkat dan matabat hakim melalui pengawasan perilaku, sekaligus proses atau rangkaian penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran etik oleh ...

Buku ini mengulas aspek-aspek prosedur dan teknis penyelesaian sengketa proses pemilu yang diawali dengan berbagai landasan pemikiran yang relevan sebagai basis konseptual atau teoretis untuk menopang eksistensi dan urgensi hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilu. ...

PPAT memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam hal peralihan Hak Atas Tanah. Keberadaan PPAT masih sering kali diidentikkan bahkan dianggap sama dengan Notaris, padahal PPAT dan notaris merupakan jabatan yang berbeda satu sama lain meskipun pada umumnya dijabat oleh orang yang sama. Hal tersebut disebabkan karena masih minimnya referensi-referensi yang menjelaskan tentang siapa PPAT dan apa saja yang menjadi tugas dan kewenangannya. Sampai dengan saat ...

Seorang perempuan diberikan anugerah oleh Tuhan untuk dapat mengandung dan juga menyusui. Akan tetapi, dalam perjalanannya banyak pula perempuan yang mengalami berbagai persoalan pahit, salah satunya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Beberapa hal penyebab adanya perilaku KDRT adalah jenis pekerjaan, kemandirian ekonomi, interpretasi ajaran agama yang keliru, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam buku ini dibahas mengapa akhirnya para korban KDRT (istri) ini justru menjadi penyebab pelaku ...

Buku kecil ini ditulis penulis pada usia lanjut dan sudah pensiun dari kegiatan belajar mengajar. Isi tulisan ini adalah paduan butir-butir penelusuran dan penalaran di bidang politik dan hukum, baik yang sifatnya teoritis-konsepsional, maupun yang praktis-operasional, dengan harapan kiranya bermanfaat, baik bagi pembaca yang sedang berstudi maupun yang aktif-operasional. ...

Paten sebagai konstruksi hukum yang melindungi invensi baru, mendukung tercapainya alur lingkup kreasi intelektual dan pembangunan penguasaan teknologi. Pembangunan budaya ‘mematenkan’ seharusnya dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan kesadaran hukum ‘mematenkan’ yang tinggi dan mendapatkan teknologi baru, dengan inovasi dan perbaikan guna mewujudkan kemampuan penguasaan teknologi putra bangsa ini. Esensi perlindungan Paten terletak pada klaim baik dilihat ...

Materi yang dibahas dalam buku ini adalah perpaduan dari teori dan praktik pengadilan. Penulis telah berusaha memadukan teori hukum acara perdata dengan pengadilan. Masalah-masalah yang sering terjadi dalam praktek dan menimbulkan banyak kesulitan, telah dikupas secara menyeluruh dan mendalam. Dalam buku ini dilampirkan pula contoh-contoh tentang cara mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek, perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dan sita eksekutorial, serta contoh-contoh ...

Buku ini membahasa dua model penyelesaian tindak pidana yang telah lama di praktikan dan di kembangkan serta di perbincangkan secara luas di negara negara yang menganut sistem common laaw, khususnya di amerika serikat dan inggris. ...

Secara substansi buku ini menggambarkan profesi harus berlandaskan etika. Etika profesi dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum pada program sarjana bidang hukum di Indonesia. Gagasan awal etika profesi masuk dalam kurikulum pendidikan bermula dari adanya gejala defisit etika di kalangan para profesional penegak hukum. Tiada pilihan, profesional hukum harus dibekali pengetahuan bidang hukum yang andal, sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional kepada masyarakat. ...

Hukum Ekonomi Islam Edisi Revisi ...

Mewujudkan konektivitas antarwilayah menjadi tantangan besar bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Kesadaran ini mendorong pemerintah untuk melakukan investasi dalam pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur berupa jaringan jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara.  Salah satu fasilitas publik yang tidak kalah pentingnya di zaman digital ini adalah infrastruktur telekomunikasi, untuk menunjang kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi di seluruh wilayah ...

Pada buku ini, akan diuraikan beberapa pokok bahasan yang berkaitan dengan penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi baik secara teoretis dan konseptual maupun penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik berhukum di pengadilan sebagai tahap pelaksanaan atau penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana yang dalam hal ini dilaksanakan oleh hakim. Proses ini dimulai ketika perkara yang sedang ditangani dimajukan ke pengadilan untuk ...

Buku ini membahas bagaimana memahami konsep kekuasaan kehakiman di indonesia, tugas dan wewenang hakim dalam lembaga peradilan, serta bagaimana upaya hakim untuk mewujudkan keadilan dalam putusan yang di jatuhkannya. ...