Buku kecil ini ditulis adalah karena dorongan kebutuhan bahan rujukan yang penulis lihat sebagai kenyataan dalam studi dan perkuliahan, di mana dimensi politik dan hukum merupakan dua lahan disiplin ilmu, yang pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan, bahkan kedua-duanya saling menunjang, terjalin berkelinda isi-mengisi, baik dalam rangka pembahasan secara teoritis maupun dalam rangka praktik lapangan, di semua forum keilmuan, lembaga pemerintahan dan instansi yang bersentuhan dengan sisi-sisi ...

Buku yang berada di tangan pembaca ini telah berhasil penulis rampungkan di celah-celah kesibukan tugas sehari-hari, adalah semata-mata untuk membantu pensosialisasian materi hukum yang terkandung di dalam Yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI dan Kompilasi Huku Islam yang akhir-akhir ini terindikasi mengarah kepada reformasi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Masalah kewarisan dalam pandangan Islam merupakan bagian dari : 233n syari'ah yang pelaksanaannya harus benar-benarmengacudan ...

Buku ini penulis susun dengan tujuan untuk menambah khazanah pustaka tentang Perbankan Syariah. Berkaitan dengan materi Perbankan Syariah sebenarnya telah banyak buku yang mengkaji tentang hat ini. Namun umumnya buku-buku tersebut mengkaji Perbankan Syariah tentang produk dan ketentuan administrasi Bank Syariah. Buku ini merupakan kajian Perbankan Syariah dari sisi lain, yaitu aspek-aspek yang selama ini menjadi kajian Hukum Ekonomi Nasionat seperti masalah Badan Hukum Bank, Jaminan, Good ...

Buku ini diterbitkan untuk dapat dijadikan pedoman bagi para mahasiswa ilmu pengetahuan sosial, khususnya para mahasiswa Ilmu Pengetahuan Hukum, yang akan mempersiapkan diri dalam melakukan penelitian guna membuat skripsi, tesis atau karangan ilmiah. Buku ini merupakan pedoman sederhana bagi para pemula dalam membuat karya ilmiah. Bahan-bahannya diangkat dari berbagai buku metode penelitian ilmu sosial, dan dari pengalaman penulis dalam membimbing pembuatan skripsi para mahasiswa atau ...

Bagaimanakah pengaturan kepemilikan rumah oleh Pemerintah di negeri ini. Bolehkah orang asing membeli dan memiliki rumah (property) di Indonesia?. Pertanyaan ini sangat relevan dikaitkan dengan tuntutan pasar dan ekonomi global. Dalam konteks keagrariaan Indonesia, Pertanyaan itu juga sekaligus dihadapkan pada dua tuntutan, yakni tuntutan prinsip nasionalitas dalam pemilikan tanah berikut bangunan dan tuntutan pemenuhan kebutuhan rumah bagi warga negara serta keluarganya, sebagai salah satu ...

Sistem Politik Lokal (SPL) dimana Dinamika Politik Lokal (DPL) inklusif didalamnya, sangat kasuistis, karena sesuai dengan irama Otonomi Daerah (Otda), maka setiap daerah Tingkat I dan II, mengalami dinamika politiknya masing-masing. Namun demikian, ada sejumlah rujukan yang dapat digunakan untuk uji empiris, guna mendapatkan gambaran yang relatif utuh dari setiap DPL tersebut. ...

Sistem politik Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan jaman. Diperlukan suatu sistem politik yang memiliki kapabilitas yang kuat sehingga dapat menjawab berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus disadari dengan berbagai tekanan yang datang dari dalam maupun luar dapat berupa tuntutan dan dukungan akan membawa suatu sistem politik menjadi kuat atau sebaliknya menjadi lemah. Indonesia sebagai suatu bangsa yang kuat ...

Salah satu persoalan hukum yang dihadapi oleh Indonesia, adalah membangun Hukum Ekonomi Indonesia berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan kebutuhan rakyat Indonesia. Selama ini terlihat pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia lebih condong mengacu pada persetujuan WTO dan mengikuti keinginan pihak asing dalam pembentukan undang-undang. Tidak mengherankan jika beberapa undang-undang dalam bidang Hukum Ekonomi diajukan uji materil oleh banyak pihak kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), ...

Buku ini berisi 25 putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan upaya Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara perceraian dan kewarisan. Perkara perceraian itu berasal dari lingkungan peradilan umum sebanyak lima perkara dan dari lingkungan peradilan agama sebanyak tiga perkara. Perkara  kewarisan berasal dari lingkungan peradilan umum sebanyak 11 perkara dan dari lingkungan peradilan agama sebanyak enam  perkara. Sumber rujukan putusan tersebut adalah website MA, dengan tidak ...

Buku ini menyajikan analisis karakter hukum lelang sebagai suatu jual beli, yang memiliki karakter hukum khusus, yang selalu digunakan diantaranya dalam penegakan hukum, seperti penjualan barang jaminan bank, penjualan barang-barang yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Perolehan barang melalui penjualan lelang merupakan perolehan hak berdasarkan Pasal 584 yang paling sempurna, karena barang yang dijual telah melalui prosedur hukum mulai dari pengikatan kredit, pembebanan hak ...

Mediasi yudisial merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa yang berkembang pesat di dunia internasional akhir-akhir ini. Metode yang menugaskan hakim sebagai mediator ini memiliki banyak kelebihan.  Integrasi mediasi ke dalam sistem peradilan mencoba menggabungkan prosedur yang murah, cepat dan sederhana dari mediasi dengan otoritas dan kepastian hukum dari putusan pengadilan.  Banyak Negara, tidak hanya yang bersistem hukum Anglo Saxon tetapi juga Eropa Kontinental, ...

Buku ini penulis susun setelah melakukan revisi seperlunya disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan masukan dari berbagai pihak. Tujuannya adalah untuk menambah wawasan para mahasiswa di tempat penulis mengajar. Proses pelaksanaan pembangunan dan dinamika pembangunan di Indonesia adalah merupakan masukan terbanyak, oleh karena itu berbagai tata cara dan mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan serta pengawasan dalam pembangunan dengan iklim Negara ...

Buku ketiga seri Good Governance yang ditulis oleh Prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., A.P.U., merupakan satu rangkaian dengan buku sebelumnya yang semakin memperjelas sejarah dan arah penerapan konsep good governance pada tataran global, nasional maupun lokal. Dikatakan bahwa inti penerapan good governance adalah tuntutan akan adanya perubahan yang ekstensif terutama menyangkut peran pemerintah yang dimotori melalui gerakan reformasi. Bagaimana selanjutnya mengelola proses perubahan? Diperlukan ...

Buku ini mengulas dengan  'apik'  pengenalan konsep governance dan good governance dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan  di Indonesia secara menyeluruh.  Tuntutan  dan  semangat reformasi menjadi titik tolak upaya perubahan sistem penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di tanah air. Hal tersebut sejalan dengan pergeseran paradigma tata kelola pemerintahan pada tataran global melalui perubahan ...

BANK sebagai lembaga intermediasi dalam dekade terakhir ini, keberadaannya di tengah-tengah masyarakat semakin dibutuhkan. Untuk mengikuti dinamika masyarakat, berbagai peraturan di bidang perbankan pun diamandemenkan, antara lain: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. ...

Putusan penemuan hukum (rechtsvinding) dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan produk penafsiran oleh Hakim Konstitusi. Putusan penemuan hukum berwajah ganda. Pada satu sisi, putusan penemuan hukum merupakan upaya positif dan konstruktif untuk menegakkan norma konstitusi dan melindungi keadilan konstitusional. Pada sisi lain, putusan penemuan hukum menunjukkan Hakim Konstitusi melakukan judicial activism dan ingin Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara superbody. ...

Buku ini membahas kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik dan praktik hukum, sehingga lebih sistematis, komprehensif, mendalam, dan bernuansa praktis dibandingkan dengan buku-buku lainnya yang juga membahas tentang hukum kontrak. Keseluruhan materi yang berkualitas ini tertuang dalam beberapa pokok bahasan, mencakup: 1) istilah dan pengertian-pengertian dasar kontrak dan hukum kontrak; 2) fungsi filosofis, yuridis, dan ekonomis kontrak; 3) subjek dan objek hukum kontrak; 4) ...

Masalah lingkungan hidup secara formal baru menjadi perhatian dunia setelah terselenggaranya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup, yang diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 16 Juni 1972 di Stockholm Swedia, terkenal dengan United Nations Conference on Human Environment. Konferensi berhasil melahirkan kesepakatan internasional dalam menangani masalah lingkungan hidup, dan mengembangkan hukum lingkungan hidup baik pada tingkat nasional, regional, maupun ...

Buku ini mengulas tentang Hukum Kepailitan setelah diberlakukannya Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tidak seperti Undang-Undang No.4 Tahun 1998 yang lalu , yang banyak menuai kritik dan menimbulkan keenganan para pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum Kepailitan, Undang-Undang ini telah melakukan banyak perubahan dan trobosan baru, sehingga dapat dilihat begitu meningkatnya perkara kepailitan yang masuk ke Pengadilan ...

Sinopsis Mata kuliah Manajemen Keuangan baik di program studi manajemen ataupun akuntansi sudah menjadi mata kuliah pokok. Pengalaman mengajar bertahun-tahun mengajar mata kuliah Manajemen Keuangan, banyak mahasiswa kurang memahami secara mendasar. Berkenaan dengan hal tersebut maka penyajian buku ini lebih disederhanakan agar para pemula dalam mempelajari manajemen keuangan dapat memahaminya. Buku ini merupakan pelengkap mata kuliah manajemen keuangan. Di dalam buku ini, setiap pokok bahasan ...