- ...

- ...

Tindak pidana pers adalah kelompok tindak pidana mempublikasikan berita dengan tulisan yang isinya bersifat melawan hukum. Tersebar di KUHP dan di peraturan perundang-undangan lainnya. Penyelesaian kasus pidana pers tidak bisa dipaksakan dengan UU Pers. Tindak pidana pers bukan lex specialis dalam UU Pers. Meskipun dengan alasan harus terlebih dulu menggunakan hak jawab dan usaha mediasi. Tidak menggunakan hak jawab atau mediasi bukan alasan peniadaan penuntutan. Hak jawab sekedar hak untuk ...

Manusia sejak lahir di dunia ini membutuhkan bantuan orang lain. Bantuan itu baik berupa kegiatan kasat mata yang tampak oleh pancaindra, maupun bantuan yang tidak kasat mata, atau yang tidak tampak oleh panca indra. Kedua bentuk bantuan itu secara terus menerus diterima oleh manusia sampai akhir hayat, dan proses penerimaan bantuan ini disebut dengan Proses Sosial. Pada saat menerima bantuan orang lain manusia dihubungkan melalui suatu kegiatan yaitu interaksi sosial. Pada kegiatan ini ...

Buku ini secara khusus merepresentasikan pendekatan berbasis riset dan hasil studi empiris mengenai aktivitas Restrukturisasi Keuangan, Merger & Akuisisi. Kolaborasi ini menghasilkan penyajian penulisan yang cocok digunakan sebagai pengantar akademis maupun praktis. Selain itu, informasi dan data yang digunakan merujuk pada hasil penelitian terbaru, yang memberikan gambaran secara teoritis dan nyata tentang tatacara pelaksanaan Restrukturisasi Keuangan dalam suatu korporasi. Informasi dan data ...

Perbandingan Hukum Kontrak menghadapkan kita pada banyak masalah dalam praktik kontrak internasional yang melibatkan subjek hukum Indonesia. Masalah itu melibatkan beberapa aspek pendekatan dalam hukum yang memang tidak gampang. Pada tataran teoritis (strategis) dia melibatkan filsafat hukum dan sejarah dunia hukum (world history of law) untuk memahami pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam wacana hukum. Pada tataran yang lebih praktis (taktis) dia menyangkut hukum kontrak serta hukum perdata ...

Kebanyakan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani oleh Pengadilan Agama 'tersembunyi dalam perkara-perkara cerat gugat yang diajukan pihak istri. Alasan istri meminta cerai pada umumnya adalah penelantaran ekonomi oleh sang suami, suatu tindakan yang menurut hukum merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai seorang hakim yang secara langsung menangani kasus-kasus rumah tangga, penulis bermaksud mengenalkan ruang lingkup dan studi kasus KDRT di ...

Semua tulisan ini terinsipirasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang berkaitan dengan permohonan yudicial revieuw terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai status anak luar kawin terhadap Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh seorang perempuan berinisial Mcc. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan ...

Kehadiran buku ''Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD'' ini merupakan pedoman yang menguraikan secara lengkap tata cara dan persyaratan-persyaratan dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Sehingga buku ini dapat dijadikan sumber referensi dalam penegakan hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD baik bagi Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, KPU/Bawaslu Provinsi, KPU/Panwaslu Kabupaten/Kota, PPK/Panwaslu Kecamatan, atau ...

Sempitnya ruang lingkup pengaturan undang-undang menyangkut persoalan ketidakhadiran dalam proses berperkara telah menimbulkan banyak masalah di dalam praktik persidangan perkara perdata, khususnya dalam perkara-perkara yang mengandung sengketa (contentiosa). Undang-undang hanya mengatur mengenai ketidakhadiran pihak penggugat hanya dalam Pasal 124 HIR/148 RBg saja, sedangkan terhadap ketidakhadiran pihak tergugat hanya diatur oleh Pasal 125-129 HIR/149-153 Rbg, sehingga tidak heran jika ...

Bagaimana seandainya pendekatan usul fikih dikawinkan dengan pendekatan hermeneutika? Kemudian pendekatan tersebut digunakan dalam mengkaji hukum perdata Islam. Demikianlah gagasan penting yang diusung dalam buku ini. Kalau selama ini kita mengenal hukum progresif, maka pendekatan usul fikih cum hermeneutika dapat dikatakan sebagai pendekatan hukum progresif. Melalui buku ini, berbagai masalah yang terkait dengan hukum keluarga Islam dikaji ulang dengan pendekatan tersebut, seperti ...

Buku ini diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan Kecerdasan dan Lingkungan Pendidikan, di Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung.. Oleh karena itu buku ini disusun seperti module (Modularized Learning Materials). Pada setiap topik pembahasan dicantumkan "Tujuan Pembelajaran" serta kata-kata kunci yang bakal ditemukan pada topik itu. Dengan tujuan pembelajaran diharapkan pembaca dapat mencari tahu apakah tujuan pembelajaran itu seluruhnya ...

Beda buku ini dengan penulis lain adalah karena penulisnya menyuguhkan petunjuk berbagai agama dan ilmu pemerintahan yang selama ini merupakan cikal bakal sekularisme tanpa ada unsur fanatisme. Selain dari pada itu memperlihatkan bahwa state of the art ilmu pemerintahan adalah kewajiban itu sendiri yang terlihat dalam hubungan antara rakyat dan penguasa dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan. ...

Dalam buku ini dijelaskan oleh Penulis masalah-masalah yang berkaitan dengan administrasi peradilan yang disesuaikan dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Peradilan (BINDALMIN) yang selama ini diterapkan oleh Mahkamah Agung RI sejak 24 Januari 1991 terhadap empat lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001 /SK/ 1991. Pembahasan secara praktis mengenai hukum acara ...