Kehidupan modern telah mendorong tingginya tingkat mobilitas manusia. Seiring dengan ini, penggunaan kendaraan bermotor pun turut mengalami peningkatan secara pasti. Bagi pengguna kendaraan bermotor di Indonesia diwajibkan memiliki kelengkapan surat/dokumen kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan yang ada. Bentuk-bentuk surat yang resmi seperti SIM, STNK, maupun BPKB. Setiap pengendara tentu akan merasa tentang apabila telah memiliki secara lengkap surat/dokumen kendaraan yang diperlukan. ...

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, korupsi telah menjadi suatu budaya buruk yang merusak sendi kehidupan bernegara. Korupsi yang terjadi dalam berbagai segi telah mengancam upaya bersama demi tercapainya tujuan hidup bangsa. Lembaga pemerintah yang telah ada sebelumnya ternyata belum bertindak secara optimal dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, keberadaan UU no 30 tahun 2002 menjadi penting untuk diketahui secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pihak yang ...

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 merupakan regulasi baru yang mengatur tentang pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Materi pokok undang-undang ini di antaranya: • Asas, Pelaksanaan, dan Lembaga Penyelenggara Pemilu • Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu; • Hak Memilih; • Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan; • Penyusunan Daftar Pemilih; • Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; • Kampanye; • ...

Seiring dengan perubahan dan perkembangan industri yang begitu cepat permasalahan ketenagakerjaan terasa semakin kompleks. Hal ini ditengarai dengan banyaknya masalah perselisihan industrial antara pekerja dan pengusaha. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman tentang peraturan-peraturan tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam buku Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Panduan bagi Pengusaha, Pekerja, dan Calon Pekerja ini akan diuraikan mengenai peraturan-peraturan ketenagakerjaan. Materi ...

Undang-undang ini secara garis besar berisi tentang kewenangan yang diberikan kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai untuk mengawasi perdagangan antar pulau. Selain itu, dipaparkan pula tentang ketentuan hukum pidana yang pantas diterima oleh para penyelundup, pelaku praktik perdagangan illegal, serta oknum pejabat Bea dan Cukai sendiri yang berlaku 'nakal” dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dengan begitu, semoga dunia kepabeanan dalam negeri dapat berjalan secara sehat, ...

UU no. 2 Tahun 2007 ini mengatur tentang tugas ;pokok, peran dan fungsi KPU. Dalam undang-undang tersebut, juga diatur secara lengkap mulai dari sejumlah asas yang harus dipatuhi penyelenggara Pemilu, kode etik dan Dewan Kehormatan, sampai kepada masalah keuangan. Di lain sisi, juga menetapkan sejumlah aturan mengenai pengawasan terhadap lembaga penyelenggara Pemilu. Semuanya dapat Anda cermati dan pahami dalam buku ini. ...

Berangkat dari sejumlah peraturan ; UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP no. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, buku ini membahas secara jelas tentang prosedur pengajuan gugatan cerai, tanpa bermaksud mengamini fenomena perceraian yang banyak terjadi di masyarakat akhir-akhir ini. Lebih dari itu, buku ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, serta masyarakat luas. ...

Buku ini memuat berbagai contoh surat kontrak resmi yang dapat digunakan sebagai acuan apabila berhadapan dengan berbagai masalah tersebut di atas. Materi buku ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat diperuntukkan bagi mahasiswa, karyawan, dan semua kalangan masyarakat secara luas. Contoh surat yang dimuat buku ini antara lain Surat Perjanjian Jual-beli, Surat Perjanjian Sewa-menyewa, Surat Kontrak Kerja, Surat Perjanjian Kerjasama, Surat Perjanjian Borongan Kerja, Surat Perjanjian ...