Banyak orang mengidenti?kasikan konflik atau sengketa sebagai sebuah fenomena kekerasan (violence). Konflik atau sengketa sering dipandang secara negatif semata, padahal suatu sengketa jika disikapi secara biiak dapatrnemberimanfaatbagipihak-pihakyang bertikai. Sama hainya clengan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang tidak selalu mengakibatkan hal buruk. ...

Isu tentang UU Desa merupakan salah satu perdebatan panas yang bergulir sepanjang perhelatan Pilpres 2014. Buku ini mengangkat gagasan, data, maupun analisis seputar UU Desa yang sekaligus memuat tentang isi materi undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengaturtentang desa. Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa peraturan atau perundangundangan tentang desa. Dalam pelaksanaannya, peraturan mengenai desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan ...

"Perkenankan kami fraksi Partai Demokrat untuk bersikap netral. Kami fraksi Partai Demokrat memilih untuk walk out," kata Benny K. Harman, juru bicara fraksi Partai Demokrat dalam sidang paripurna di DPR tanggal 26 September 2014, pukul 00.16 WIB. Usai membacakan standing politik fraksi Partai Demokrat, sekitar 123 anggota partai berlambang bintang mercy itu meninggalkan ruang rapat. Inilah sepenggal drama yang terekam menjelang pengesahan UU Pilkada secara tidak langsung (pilkada lewat DPRD). ...

Buku ini memberikan gambaran yang praktis kepada masyarakat tentang bagaimana upaya dalam mengajukan permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi serta tata tertib sidang pada Mahkamah Konstitusi. Oleh Karena itu, buku ini dapat menjadi pegangan berarti bagi para praktisi, akademisi, mahasiswa hukum, lembaga sosial, maupun masyarakat umum yang berniat melakukan judicial review atau yang hanya ingin mempelajarinya. ...

Mengenal Profesi Penegak Hukum ...

Buku ini berisi berbagai hal teknis terkait proses pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Pembahasan di dalam buku ini menjawab secara Iengkap pertanyaan "Bagarimana cara cerai dan akibat-akibatnya ?“. ...

Buku ini berisi panduan praktis penyelesaian sengketa tata usaha negara dengan acuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Buku ini semakin penting untuk dimiliki karena dilengkapi dengan contoh-contoh surat keputusan tata usaha negara, pembuatan surat kuasa, surat gugatan, hingga contoh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. ...

Berperkara di pengadilan (perkara perdata) tentu tidak ada yang mengharapkannya, karena dapat mengganggu ketenangan dan mengeluarkan biaya banyak. Akan tetapi, jika hal itu terjadi, mau tidak mau harus dihadapi. Untuk menghadapi perkara biasanya dapat dilakukan sendiri dan dapat pula menggunakan jasa advokat. Jika menggunakan jasa advokan akan mengeluarkan biaya yang tentunya tidak sedikit dan apabila dihadapi sendiri tentunya harus mempunyai pengetahuan dalam pembuatan berkas-berkas ...

Buku ini mencoba melakukan tinjauan kritis secara yuridis dan d^lamtafaran I implementasinya atas pelaksanaan sistem pengelolaan dan pengusahaan bahan galian i yang berjalan selama ini, mulai dari pengungkapan konsep dasar hak menguasai negara atas bahan galian, filosofi tahapan kegiatan usaha pertambangan, pengaturan usaha pertambangan, konsep pengelolaan pertambangan yang baik dan benar sampai dengan penegakan hukum di bidang pertambangan. Buku ini merupakan refleksi kegelisahan penulis ...

Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara pemilu yang lemah akan berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas. Penyelenggara pemilu memiliki tugas menyelenggarakan ...