Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara manusia, yang di antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak hanya berlainan, tapi terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk ...

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara manusia, yang di antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak hanya berlainan, tapi terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk ...

Buku Pelajaran Hukum Pidana ditulis dalam tiga bagian (1, 2 & 3), merupakan materi asas-asas hukum pidana yang dimuat dalam Buku Pertama KUHP berikut doktrin-doktrin hukumnya, yang merupakan pelajaran wajib bagi mahasiswa (awal) fakultas hukum, sebelum memprogramkan mata kuliah lanjutan yang berbobot atau mengandung aspek hukum pidana berikutnya. Sebagai lanjutan dari buku Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, buku Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 membicarakan tentang: Penafsiran dalam hukum ...

Berlakunya UU No. 24/Prp/1960 di era Orde Lama maupun pada waktu berlakunya UU N0. 3/1971 pada era Orde Baru, kedua pemerintahan ternyata tidak mampu memberantas korupsi di Indonesia. Orde Reformasi tampaknya sama dengan Orde Baru tidak bisa berbuat banyak memberantas korupsi. Setiap orde selalu berlindung pada alasan klasik pada perangkat hukumnya yang tidak cukup sempurna. Pernyataan tersebut sering digunakan sebagai alasan penyebab ketidakmampuan pemerintah memberantas korupsi. Oleh ...

Pemalsuan adalah tindak pidana yang mengandung palsu atau dipalsunya isi tulisan maupun palsunya berita yang disampaikan secara verbal. Buku ini membicarakan macam-macam tindak pidana pemalsuan tersebut baik di dalam maupun luar KUHP. Buku ini ditulis oleh penulis hukum senior yang telah dikenal di kalangan akademisi dan praktisi hukum, dengan dibantu oleh penulis pemula. Setiap bentuk tindak pidana dibahas dengan menggunakan pendekatan yundis, teoritik dan empirik. Ditulis dengan bahasa yang ...