Seri detik-detik khusus karya Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. ini membahas secara komprehensif kejahatan dalam Buku II KUHP, khususnya kejahatan jabatan sebagai tindak pidana korupsi sampai ke unsur-unsurnya. Tindak pidana jabatan adalah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Pokok bahasan dalam buku ini meliputi: Pengertian Tindak Pidana Jabatan. Kejahatan-Kejahatan Jabatan. Kejahatan-Kejahatan ...

Buku ini membahas: kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan lain terhadap kesusilaan, pelanggaran terhadap kesusilaan, atau terhadap norma-norma kepatutan yang dibahas berdasarkan ketentuan KUHP. ...

Buku ini membahas: kejahatan-kejahatan membahayakan kepercayaan umum dengan tindak pidana pemalsuan terhadap surat-surat, alat-alat pembayaran, alat-alat bukti dan peradilan berdasarkan ketentuan dalam KUHP. ...

Buku ini membahas: pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penipuan, perbuatan merugikan orang yang berpiutang dan orang yang berhak, penghancuran dan perusakan benda, dan penuduhan. ...

Buku ini berisikan komentar dari Prof. Dr. Jimly Ashshiddiqie, S.H. terhadap UUD 1945 dimulai dari pembukaan hingga alinea per alinea, bab per bab, pasal per pasal maupun ayat per ayat. Komentar itu memberi gambaran dan argumentasi yang kuat/lugas terhadap dasar Negara RI, baik ditinjau dari filosofis, sosio-historis, sosio-politik, sosio-yuridis, maupun sosio-ekonomis yang mempengaruhi perumusannya. ...

Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Hukum konsumen, yakni keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Berarti hukum konsumen memuat asas dan kaidah yang mengatur serta mengandung sifat yang melindungi ...

Buku ini menguraikan sejarah ringkas hukum lingkungan di Indonesia, pengaruh hukum lingkungan internasional terhadap hukum lingkungan nasional, pengaturan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, penegakkan hukum lingkungan secara perdata, penegakkan hukum lingkungan secara pidana, serta pendekatan penataan dalam hukum lingkungan. ...

Dilengkapi dengan: Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Kehakiman, Peraturan Menteri Kehakiman, Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja. UU Peradilan Agama. UU Jaminan Sosial Tenaga Kerja. UU Kesehatan 1992. UU Perkoperasian 1992. KUHAP dan KUHP. KUH Perdata. UU Pangan. UU Ketenagakerjaan. UU Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU Penyiaran. UU Peradilan Anak. UU Peradilan Militer. UU Perdagangan Berjangka Komoditi. UU Kepailitan. UU Narkotika ...

Buku ini mengupas secara jelas dan tuntas teori dan asas perancangan kontrak, kekuatan mengikat Memorandum of Understanding (MoU) secara hukum, dan jenis akta sebagai tempat dituangkannya isi kontrak. Pengetahuan yang baik tentang kontrak & Memorandum of Understanding (MoU) tentunya dapat mencegah para pihak yang bersangkutan mencantumkan klausal-klausal dalam kontrak yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Buku ini tidak hanya ditujukan untuk kalangan akademisi fakultas hukum, ...

Kepala Daerah sepanjang sejarah keberadaannya dipandang sangat strategis karena fungsi dan kewenangannya sangat penting dan menentukan baik sebagai alat pemerintahan pusat maupun alat pemerintahan daerah. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah telah meletakan peranan Kepala Daerah sebagai peran kunci. mengingat Kepala Daerah merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintahan daerah merupakan subsistem dari sistem ...

Pada garis besarnya, buku ini berisikan penjelasan yang luas tentang tata cara (prosedur) beracara di pengadilan perdata, yaitu sebelum, pada saat dan sesudah persidangan yang dituangkan dalam 14 (empat belas) bab besar. Bab pertama membahas tentang surat kuasa, mengenai pengertian, jenis dan bentuknya. Bab dua sampai bab empat mengkaji tentang surat gugatan termasuk gugatan perwakilan kelompok (class action). Bab lima tentang kekuasaan mengadili yang dimiliki hakim. Bab enam tentang tata ...

Isi buku ini: - Mengangkat isu baru/permasalahn yang terjadi dalam hukum perburuhan, misalnya outsourching. - Pembahasan tentang pembatalan beberapa ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan oleh MK. - Merujuk pada peraturan perundang-undangan terbaru. - Membahas hukum perburuhan tidak hanya dari segi hukum materiil, tapi juga dari hukum formil. - Memuat kasus-kasus penting di bidang hukum. ...

Buku ini membahas: pengertian perdagangan dan hukum dagang, bentuk dan perantara dalam perdagangan, perusahaan dan pengusaha, bentuk-bentuk perusahaan, kepailitan, HAKI, merger, konsolidasi dan akuisisi, serta surat-surat berharga. ...

Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar`Iyah ...

Buku ini membahas tentang delik-delik tertentu di dalam KUHP, meliputi: delik-delik kekerasan, delik terhadap nyawa, delik penganiyaan, delik pencurian dengan kekerasan, delik pemerasan, pengancaman, kejahatan jabatan dengan paksaan, delik kekayaan, delik penggelapan, delik penadahan, delik pemalsuan, delik kesusilaan, delik penghinaan, delik yang berkaitan dengan kerusuhan ...

Buku ini membahas hukum ketenagakerjaan Indonesia secara menyeluruh, meliputi: asas, hakekat, sifat, dan kedudukan hukum ketenagakerjaan; sejarah dan politik hukum ketenagakerjaan; sumber-sumber hukum ketenagakerjaan; hubungan kerja, hubungan industrial, serikat pekerja, upah, jamsostek, PHK, perselisihan hubungan industrial. ...

Buku ini memaparkan: uraian berupa langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan PAD; berbagai kesulitan dalam menghimpun PAD; fenomena perda yang melahirkan pungli yang tidak bertanggung jawab/tidak berorientasi pada kepentingan umum, hanya untuk mengejar PAD saja; dan uraian lengkap pembatalan perda tersebut. ...

Buku ini membahas tentang kejahatan komputer dan cyber; e-commerce: tinjauan dari perspektif hukum; e-commerce: tinjauan dari segi hukum; kontrak bisnis melalui komputer (electronic contract); kajian yuridis normatif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ...

Di dalam buku ini dibahasa secara terpadu dan utuh aspek-aspek hukum jaminan yang dikenal dan berlaku positif di tanah air, meliputi hak tanggungan, jaminan fidusia, pegadaian, dan jaminan hipotek. ...

Undang-Undang Perbankan Syariah 2008 UU. RI. No. 21 Tahun 2008. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, 7/35/PBI/2005, 6/24/PBI/2004 ...