Buku ini membahas tuntas tentang perbankan syariah, hukum perbankan syariah dan merujuk kepada peraturan hukum terkini disertai dengan fatwa MUI mengenai perbankan syariah. ...

Buku ini dilengkapi dengan penafsiran pasal UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di tanah air. Penafsiran setiap pasal berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, teori para pakar hukum, dan putusan-putusan MA terhadap kasus-kasus korupsi terdahulu serta komentar penulis yang taja ...

Hasil karya Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, seorang pakar hukum pidana akan menjawab permasalahan yang Anda hadapi. Buku ini memuat hukum pidana yang disusun sesuai dengan istilah yang tetap bertumpu pada Bahasa Indonesia. Namun, istilah asingnya tetap dipertahankan sesuai dengan aslinya tanpa diartikan ke dalam Bahasa Indonesia ...

Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Kepegawaian Di Indoneasia mulai dari Format Lembaga Kepegawaian Di Indonesia; Pengertian, jenis, kedudukan, kewajiban, dan hak PNS; Etika PNS; Netralitas PNS; Manajemen Kepegawaian; Manajemen Pegawai daerah; Evaluasi Kinerja PNS; Prosedur Penjatuhan disiplin PNS; dan Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Manajemen Kepegawaian Indonesia. Merujuk kepada peraturan perundang-undangan terkini dan kaidah hukum kepegawaian dan Lulus Penilaian Dikti Tahun 2007 ...

Buku ini menguraikan ketentuan pidana dalam KUHAP berbagai negara di dunia, yakni Belanda, Republik Rakyat Cina, Portugal, Denmark, Republik Korea, Jepang, Malaysia, Argentina, Greenland, Rancangan KUHP Belgia, dan beberapa catatan tentang peradilan Pidana Terpadu di Nenderland, Jerman, Scotland, Inggris, serta Belgia. ...

- KUH Perdata - UU 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap - UU Kepolisian Negara 2003 - UU Peradilan Anak - UU Kepegawaian Lengkap - UU HAKI - UU Ketenagakerjaan Lengkap - UU Sisdiknas 2003 - UU Mahkamah Konstitusi 2003 - UU Advokat 2003 - UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri 2004 - Amandemen UU Tindak Pidana Pencucian Uang - Amandemen UU Bank Indonesia - Himpunan Peraturan Kesehatan - UU Pemerintahan Daerah 2004 7 PP PILKADA 2005 - UU ...

- KUH Perdata - UUD 1945 Hasil Amandeman & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap - UU Kepolisan Negara 2003 - UU Peradilan Anak - UU Kepegawaian Lengkap - UU HAKI - UU Ketenagakerjaan Lengkap - UU Sisdiknas 2003 - UU Mahkamah Konstitusi 2003 - UU Advokat 2003 - UU Penyelesaian Perselisishan Hubungan Industri 2004 - Amandemen UU Tindak Pidana Pencucian Uang - Amandemen UU Bank Indonesia - UU Sistem Jaminan Sosial Nasional 2004 - UU Jabatan Notaris 2004 - UU Komisi Yudisial ...

- KUH Perdata - UU 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap - UU Kepolisian Negara 2003 - UU Peradilan Anak - UU Kepegawaian Lengkap - UU HAKI - UU Ketenagakerjaan Lengkap - UU Sisdiknas 2003 - UU Mahkamah Konstitusi 2003 - UU Advokat 2003 - UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri 2004 - Amandemen UU Tindak Pidana Pencucian Uang - Amandemen UU Bank Indonesia - Himpunan Peraturan Kesehatan - UU Pemerintahan Daerah 2004 7 PP PILKADA 2005 - UU ...

Tebal, padat berisi, luas, dan lengkap, kata-kata itulah yang menjadi keunggulan buku ini dalam upaya memperkaya khazanah literatur hukum di tanah air. Betapa tidak, buku ini merupakan refleksi dan ekspresi penulis sebagai mantan hakim selama 40 tahun tentang bagaimana menegakan prinsip keadilan (fairness dan keseimbangan (balance) bagi pemohon dan termohon eksekusi dalam proses eksekusi dalam proses eksekusi bidang perdata. ...

Buku ini ditulis seorang pakar hukum ini menawarkan seputar hukum pidana;asas legalitas sebagai ukuran adnya delik; sejarah KUHP di Indonesia; sekelumit perbandingan hukum adat pidana Sulawesi Selatan; common law; hukum pidana Eropa Barat dan negara sosilais; penafsiran undang-undang pidana; lingkungan kuasa berlakunya KUHP; tempat dan waktu delik; dasar peniadaan pidana; teori tentang sebab dan akibat (causaliteit);delik dan pertanggungjawaban pidana; teknik perumuasn deli menurut KUHP ...

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi. ideologi negara. perekonomian. keuangan negara. moral bangsa. di samping itu juga merupakan perilaku kejahatan yang sulit ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi ini terlihat dari banyaknya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa kasus korupsi atau ringannya sanksi yang harus diterima oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan kejahatan ...

- KUH Perdata - UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap ( Pertma 1999- Keempat 2002) - UUD Parpol dan Pemilu 2003 - UU Pemilu Lenkap 2003 - UU Kepolisian Negara 2003 - UU Peradilan Anak - UU Kepegawaian Lengkap - UU HAKI - UU Ketenagakerjaan Lengkap - UU Sisdiknas 2003 - UU Mahkama Konstitusi 2003 - UU Advokat 2003 - UU Serikat Buruh - UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri 2004 - UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Pemerintahan ...

Hukum Dibuat untuk Menciptakan Kedamaian dan ketertiban (peace and order) dalam masyarakat. Akan Tetapi, kerap terjadi, banyak aturan hukum yang tidak dipatuhi dengan baik oleh amsyarakat sendiri. Mengapakah masyarakat tidak mematuhi aturan-aturan hukum yang dibuat untuk kemaslahatan dirinya sendiri? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pengalaman tentang sosiologi hukum mutlak diperlukan. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan ...

Peralihan Hak Atas Tanah+Pendaftarannya ...

Hukum agraria adalah serangkaian kaidah dan hubungan yang mengatur hak penguasaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hukum Agraria di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat kompleks, ditandai dengan silih bergantinya kebijakan hukum di bidang agraria dari zaman kolonial Belanda, Jepang, hingga berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pengetahuan yang menyeluruh, luas, dan terkini untuk memahami ruang lingkup ...

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai dan sesama warga negara Indonesia, baik dalam persoalan hubungan sebagai sesama manusia maupun kepemilikan barang atau benda. Pada awalnya, hukum perdata Indonesia berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda (Burgerlijk Wetboek, biasa disingkat ...

Buku ini ditulis seorang pakar hukum ini menawarkan seputar hukum pidana;asas legalitas sebagai ukuran adnya delik; sejarah KUHP di Indonesia; sekelumit perbandingan hukum adat pidana Sulawesi Selatan; common law; hukum pidana Eropa Barat dan negara sosilais; penafsiran undang-undang pidana; lingkungan kuasa berlakunya KUHP; tempat dan waktu delik; dasar peniadaan pidana; teori tentang sebab dan akibat (causaliteit);delik dan pertanggungjawaban pidana; teknik perumuasn deli menurut KUHP ...