Penulisan buku tentang sengketa tanah dan bangunan ini menekankan pada kasus-kasus umum yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan uraian serta prosedur hukum yang detail diharapkan pembaca dapat mudah memahami seluk-beluk hukum pertanahan di Indonesia. Banyaknya kasus tanah dan bangunan yang terjadi pada umumnya menimbulkan kerugian-kerugian yang besar bagi pemilik hak karena mereka tidak tahu bagaimana memperjuangkan haknya. Terkait dengan itu, buku ini menekankan pada dua ...

Buku ini disusun dengan maksud membantu para pembaca untuk dapat memahami dan mempelajari perpajakan secara praktis. Pada prinsipnya, perpajakan bukan hanya melulu diketahui oleh kalangan terpelajar saja, namun bisa juga dipahami dan dipelajari secara menyeluruh oleh semua pihak yang ingin tahu tentang seluk-beluk perpajakan di Indonesia. Sebagai buku panduan maka buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, karyawan kantor bidang akunting dan pajak, maupun masyarakat umum. Diharapkan pembaca ...

Peraturan Presiden No. 54/2010 merupakan produk hukum terkini yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Perpres ini sangat penting karena menjadi acuan resmi yang menggantikan aturan yang selama ini berlaku yakni Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. Keppres No. 80/2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 ...

Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka ...

Inilah regulasi yang ditetapkan pemerintah. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi aturan bagi masyarakat luas, wakil rakyat. Lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, donatur, investor, kreditor, dan staf pemerintahan sendiri. ...