Undang-undang Dasar 1945 merupakan fondasi hukum negara Indonesia sehingga warga negara harus mengetahui, memegang teguh, dan mengamalkannya. Dalam kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistim ketatanegaraan. Hadirnya buku ini, menyajikan pengetahuan kepada Anda untuk mengetahui, memahami, dan mengamalkan isi UUD 45 beserta amandemennya, (I, II, III, dan IV). Buku ini merupakan paket komplet dilengkapi dengan ...

Meningkatnya pembangunan di Indonesia, ternyata juga dibarengi dengan meningkatnya kerusakan alam dan pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim. Kondisi ini sangat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu untuk menjami kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, pemerintah melakukan pembaruan terhadap UU No 23 Tahun 1997 ...

Untuk mewujudkan pelayanan public yang maksimal, kehadiran aparatur sipil negara (ASN) sngat dibutuhkan. Bukan sembarang ASN, tetapi mereka yang memiliki komitmen, integritas moral, kompetensi, dan profesionalitas. Sehubungan dengan itu, regulasi yang mengatur ASN perlu diketahui bersama oleh khalayak. Buku ini berisi UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Keduanya sangat berperan dalam membentuk ASN yang mampu ...

Kekayaan intelektual menjadi bagian yang memiliki andil paling besar bagi perekonomian negara. Oleh karenanya, setiap produk kekayaan intelektual harus didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum. Tanpda Hak Kekayaan intelektual (HKI), pencipta atau penghasil karya intelektual tidak bisa mendapatkan hak eksklusif dan manfaat secara ekonomi dari kekayaan secara optimal. Bahkan, karya tersebut berisiko dibajak atau diakui kepemilikannya oleh pihak lain. ...

Buku ini hadir untuk memeudahkan pihak-pihak yang terkait dengan ketersedian barang/jasa pemerintah, dalam melaksanakan tugasnya. Sebab, buku ini berisi berbagai aturan, teknis, hingga sanksi-sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar. Buku ini juga dapat memudahkan anda memahami peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari Perpres No. 54 tahun2010 dan keempat revisinya, hingga yang terbaru, yakni Perpres No.16 tahun 2018. ...

Masyarakat sangat memerlukan hadirnya suatu tatanan atau hukum yang dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman sosial. Dari sekian banyak cakupan hukum yang terkait dengan hal tersebut, hukum privat dan hukum publik yang paling bersinggungan dengan individu serta kepentingan umum. Dalam bahasa umum, hukum publik disebut juga sebagai hukum pidana dan hukum privat disebut juga sebagai hukum perdata. Lalu, apakah yang dimaksud dengan hukum pidana? Apa perbedaannya dengan hukum perdata? Cari ...

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) barangkali telah akrab di telinga masyarakat. Hanya saja, banyak di antara kita yang belum mengetahui detail aspek-aspek yang diatur di dalamnya. Padahal, KUHP dan KUHPer merupakan ujung tombak penegakan hukum di negeri ini. KUHPer mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai dan sesama warga negara Indonesia, baik dalam persoalan hubungan sebagai sesama manusia maupun kepemilikan ...

Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang merugikan diri sendiri dan negara. Meski banyak orang telah mengetahuinya, kebanyakan masyarakat Indonesia belum mengetahui seluk-beluk tindak kriminal tersebut, mulai dari jenis-jenisnya hingga sanksi yang telah ditetapkan oleh negara. Buku ini hadir ke hadapan Anda untuk menjadi referensi bagi setiap elemen masyarakat, mulai dari pengamat hukum, pendidik, pelajar, hingga rakyat awam. Sebab, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini ...

Disadari atau tidak, tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejatinya kerap terjadi di lingkungan kita. Baik kekerasan secara fisik maupun mental. Sayangnya, kebanyakan kita abai akan hal tersebut dan menganggap tabu untuk membawanya ke ranah hukum. Padahal, KDRT adalah perbuatan melanggar hukum yang penjelasannya telah dimuat secara khusus dalam undang-undang negara Republik Indonesia. Nah, agar kita bisa lebih melek hukum mengenai KDRT ini, silakan simak saja buku ini. Di dalam buku ...

Di indonesia, kita menerapkan pendidikan berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. sistem pendidikan nasional diharapkan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan, sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal,nasional,maupun global. ...