Buku ini ditulis untuk menjadi bahan ajar yang sistematis dan aplikatif bagi mahasiswa, khususnya dalam mata kuliah Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding Pajak. Penyusunannya diselaraskan dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis sehingga dapat digunakan secara luas oleh institusi pendidikan pada umumnya sebagai referensi standar nasional dalam pengajaran. Buku ini tidak hanya menyajikan aspek teoretis dan normatif, tetapi juga menggambarkan realitas hukum dan ...

Bisnis, ekonomi dan hukum adalah area-area problematis yang saling bertumpang tindih. dari irisan itulah kemudian mucul terma-terma analog hukum, seperti hukum bisnis dan hukum ekonomi. buku ini memaparkan problematika tentang irisan-irisan ini yang ditulis dengan bahasa lugas dan sederhana sehingga mudah dicerna, bahkan untuk penstudi pemula yang baru belajar hukum atau mahasiswa non hukum yang ingin tahu lebih jauh tentang apa itu hukum beraspek ekonomi dan bisnis atau sebaliknya ...

Masyarakat hukum adat, masyarakat adat, masyarakat adat, indigenous people, tribal people, saat ini kerap dibahas oleh berbagai kalangan dan dari berbagai perspektif. Meskipun ditemukan berbagai istilah yang berbeda, namun pada intinya menggambarkan entitas yang sama. Buku ini yang secara khusus menggunakan istilah masyarakat hukum adat mencoba menguraikan upaya pengakuan (rekognisi) yang telah dilakukan negara dalam terhadap masyarakat hukum adat. Buku ini menunjukkan bahwa negara melalui ...

Dalam buku ini dapat dibaca perihal dinamika putusan mahkamah konstitusi dalam perubahan ketatanegaraan, pertama, dinamika ketatanegaraan kekuasaan legislatif bagi DPR mengenai jangkauan fungsi anggaran DPR, recall anggota DPR dan DPRD, batas hak imunitas anggota DPR dan kewenangan pengawasan MKD, jenis perjanjian internasional yang mensyaratkan persetujuan DPR, batas kewenangan DPR dalam pemilihan Hakim Agung, syarat hak menyatakan pendapat DPR, dan rapat konsultasi KPU-DPR yang tidak ...

Hukum Ekonomi Islam Edisi Revisi ...

Edisi Kedua buku ini disusun dan diterbitkan dalam situasi pemberantasan korupsi tengah mengalami distorsi antara dua pilihan yang telah berjalan tidak seimbang yang tidak mencerminkan prinsip “balanced probability principle”  antara  strategi pencegahan dan penindakan represif. Distorsi strategi tersebut bukan kesalahan pimpinan KPK, melainkan karena tuntutan masyarakat luas yang lebih menyukai “hasil tangkapan” ikan kakap daripada “tontonan” musik ...

Paket Buku Pedoman Pemerintahan Desa & Pelaksanaan Undang Un Paket Buku Pedoman Pemerintahan Desa & Pelaksanaan Undang Undung Buku pedoman tentang desa beserta undang-undang desa yang sangat kompleks dan lengkap Paket berisi 5 buku yang berjudul Buku 1 : Undang-Undang Desa & Peraturan Pelaksanaannya Buku 2 : Pemerintah Desa & Badan Permusyawaratan Desa Buku 3 : Penyelenggaraan Desa & Badan Usaha Milik Desa Buku 4 : Keuangan Desa & Dana Desa Buku 5 : Administrasi Desa & Evaluasi ...

Sejak keluarnya Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggantikan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya sejak bulan Juli 2018 lalu, Pemerintah telah melakukan beberapa perubahan kebijakan pengadaan dengan melakukan banyak “simplifikasi” kebijakan dengan tetap menjaga akuntabilitas dan bertujuan value for money. Ruang lingkup pengadaan pemerintah semakin diperluas yaitu dari tahap perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, sampai dengan ...

Buku ini berisikan pokok-pokok hukum perburuhan yang menjadi dasar berlakunya Hukum Perburuhan. Disamping itu, buku ini juga memberikan pemahaman mengenai batasan mengenai hukum perburuhan dari sudut lingkup laku hukum perburuhan maupun dari sudut pandang paradigma hukum perburuhan. Selanjutkan diuraikan letak hukum perburuhan dalam sistem hukum perburuhan dan sumber hukum perburuhan. Bahsan berikutnya memuat secara garis besar materi pengerahan dan pendayaguna tenaga kerja, hubungan kerja, ...

Buku ini membahasa Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu meliputi latar belakang terbentuknya Dewan Kehormatan Pennyelenggara Pemilu (DKPP) dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya, peranan serta wewenang DKPP dalam penegakan etika penyelenggara pemilu, Perbedaan lembaga peradilan etik DKPP dengan lembaga kode etik lainnya, pedoman mekanisme hukum acara sidang etik, pembuktian,, dan putusan DKPP. Buku ini diilhami oleh pengalaman penulis yang sering kali diminta menjadi kuasa ...

Pengantar Hukum Indonesia merupakan mata kuliah inti atau mata kuliah dasar bagi mahasiswa baru (semester II) di Fakultas Hukum seluruh Indonesia. Jika dalam Pengantar Ilmu Hukum (Mata kuliah dasar di semester I) memberikan gambaran tentang: apa, bagaimana, mengapa dan di mana hukum, maka dalam Pengantar Hukum Indonesia memberikan gambaran tentang hukum-hukum yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia. Selain itu juga menguraikan tentang asas-asas, dan apa yang menjadi dasar berlakunya ...

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa (1 Set Isi Buku ...

"Melalui kehadiran buku yang mengulas permasalahan tanah dan bangunan, dengan pembahasan rinci, dan dilengkapi direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini, semoga dapat menjadi referensi untuk memperluas khazanah pengetahuan, serta pemahaman para pembaca. khususnya penyidik Polri dalam melakukan penegakan hukum dan hak-hak atas tanah di Indonesia." - Jenderal Pol. Timur Pradopo "Buku ini hadir untuk menambah referensi dan daya guna dalam konteks teknis ...

Buku ini salah satu cara meneliti ulang (review) berbagai pelaporan pajak orang pribadi dan orang asing secara terapan khususnya berkaitan dengan hakdan kewajiban wajib pajak orang pribadi, baik secara formal maupun material. Diharapkan setelah melakukan review, Wajib pajak terhindar dari masalah-masalah perpajakan pada saat ini dan akan datang. Buku ini menjelaskan secara rinci review dan pelaporan berbagai wajib pajak orang pribadi dan orang asing yang dimulai dengan cara menghitung, ...

Sudah lebih dari satu dekade,system pertahanan untuk menghadapi ancaman nonmiliter diundang-undangkan tetapi sampai sekarang belum ada yang memikirkan konsep system implementasinya.   Akibatnya, NKRI tidak memiliki pertahanan untuk menghadapi berbagai ancaman nonmiliter, khususnya yang berada di luar jangkauan militer. Padahal, ancaman nonmiliter di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara (poleksosbudag) sangat berbahaya bagi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan ...

Pers dalam arti sempit yaitu menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan dalam arti luas, pers ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik (radio, televisi, dan internet). Kasus-kasus yang terjadi menyangkut pers banyak dimejahijaukan dan kadangkala sering menyudutkan pers sehingga sangat menarik untuk mengetahuinya. Buku-buku mengenai hukum pers yang ada sekarang ini, pada ...

KUHP & KUHAP ...