Era baru hukum pertambangan dimulai sejak era reformasi pemerintahan daerah, di mana terjadi perubahan drastic terhadap kewenangan pengolahan pertambangan. Semula berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan’, paradigm pengelolaan pertambangan bersifat sentralistis, di mana kewenangan pengelolaan bahan galian golongan a dan b berada di tangan Mentri (Pemerintah Pusat). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang ...

Tindak pidana korupsi dalam kenyataannya tidak hanya melibatkan orang per orang, akan tetapi bisa juga berkaitan dengan kepentingan korporasi. Dan, pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan perwujudan ditempatkannya korporasi sebagai subjek Hukum Pidana. Dalam kaitan ini, Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu, bentuk korporasi dimungkinkan untuk dirnintakan pertanggungjawaban pidananya, termasuk dalam hal tindak pidana korupsi. Konsep hukum tindak pidana ini telah diatur dalam ...

Meskipun muncul berbagai pro dan kontra terhadap TRIPs Agreement, namun harus diakui bahwa kesepakatan WTO yang diikuti Indonesia sejak dua dasawarsa—melalui UU No. 7/1994—ini merupakan persetujuan yang paling komprehensif terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk dalam hal perlindungan merek sebagai bagian dari Industrial Property Rights. Sejak disepakatinya komitmen global terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, berbagai delik hukum—Hukum ...

Perkembangan dan problem utama—kejahatan bisnis (business crime) yang dilakukan oleh perorangan dan/atau suatu korporasi yang legal, baik bisnis domestik maupun bisnis internasional—dalam perekonomian global, telah banyak memengaruhi dinamika perekonomian dalam negeri Indonesia, termasuk dalam industri perbankan dan moneter.  Dampak global kejahatan bisnis ini mendorong dirumuskannya peraturan perundang-undangan yang tidak hanya bersifat regulasi (pengaturan), tetapi juga ...

Di Indonesia berlaku sistem ekonomi ganda (dual economic system), yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah. Dua sistem ini bergulir sejak dipraktikkannya sistem perbankan syariah, yaitu ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat pada 1991. Kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU Perbankan tersebut, bank syariah disebut sebagai bank dengan sistem bagi hasil. Lalu pada 1998, disahkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang ...

Ketika realitas hukum di Indonesia semakin menunjukkan fenomena euforia yang kebablasan, bahkan sudah melanggar asas -asas hukum yang universal, atau kebingungan dalam memilih konsep tujuan hukum: Barat atau Timur kah? Maka, buku Menguak Tabir Hukum ini hadir untuk menguraikan fenomena konsep hukum tersebut dalam pembahasan yang komprehensif. Topik utama buku teks konsep hukum ini, antara lain membahas: Apakah hukum itu?; Hukum sebagai kaidah; Hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat; ...

Buku ini sangat penting untuk dibaca oleh setiap orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, kriminologi, dan hak-hak asasi manusia, baik dia teoretisi seperti dosen, atau para praktisi seperti jaksa, hakim, pengacara, para pegiat dan pejuang hak asasi manusia, para mahasiswa bidang hukum, kriminologi dan politik, dan pihak-pihak lainnya yang berminat untuk bidang tersebut. Buku ini membahas secara mendalam tentang ketidakberdayaan tersangka, terdakwa, atau ...

Di Indonesia, undang-undang perniagaan yang berlaku saat ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perniagaan, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain undang-undang tersebut, buku ini juga dilengkapi dengan penerapan praktis dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain prosedur ...

Siapa bilang mendirikan badan usaha seperti PT, CV, Firma, Koperasi, atau bentuk-bentuk formal lainnya itu sulit? Jika Anda berpikir bahwa mendirikan badan-badan usaha itu rumit, lantaran banyak aturan formal berkaitan dengan hak dan kewajiban yang harus Anda penuhi, ambil saja buku ini. Di sini, Anda akan memperoleh penjelasan yang sangat detail dan lengkap tentang seluk-beluk mendirikan badan-badan usaha, bahkan termasuk seluk-beluk NPWP, plus segala solusi atas masalah-masalah umum yang ...

Untuk memenuhi hak kebebasan memperoleh informasi sebagai hak asasi bagi warga negara dan menjamin terselenggaranya keterbukaan informasi publik sebagai salah satu ciri penting negara demokratis, maka pemerintah memandang perlu menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu, untuk menjamin keberlangsungan pelayanan terkait dengan keterbukaan informasi publik, serta untuk menjamin terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam ...

Aslinya, narkotika merupakan zat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit-penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan penggunaannya, dapat menimbulkan efek samping yang sangat membahayakan perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Ironisnya, grafik penyalahgunaan narkotika terus meningkat. Penyebarannya pun bersifat transnasional, dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Inilah yang mendasari penyusunan ...