Perubahan Ketiga UUD 1945 yang memberi wewenang kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji UU terhadap UUD merupakan fenomena hukum yang menarik. Dilihat dari sudut sejarah hukum ketatanegaraan, keputusan tersebut merupakan hasil proses panjang sejak 1945, ketika dalam sidang BPUPKI Muhammad Yamin melontarkan gagasan mengenai perlunya badan kehakiman berwenang menguji UU. Dalam konteks ini, jika UUD 1945 dilihat sebagai produk kebudayaan, keputusan tersebut merupakan perwujudan ...

Akibat kekosongan dan kerancuan hukum, kasus-kasus sengketa tanah makin banyak. Kasus Makam Mbah Priok, Alas Tlogo (Pasuruan), Mesuji, dan Ogan Ilir yang ramai diberitakan karena menimbulkan kerusuhan maut, pada intinya adalah kasus sengketa tanah. Sejatinya, urusan tanah Indonesia diatur dalam UU Pokok Agraria (UUPA) 1960 yang bersemangat nasionalis dan populis, mengutamakan manusia daripada korporasi dan mencegah kesenjangan dalam kepemilikan tanah. Namun sebelum land reform ...

Buku Pandangan Kritis Seorang Hakim ini mengupas dan mengkritik berbagai penegakan hukum yang "mandul", baik terhadap sikap Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung. Buku ini juga mengupas tuntas prinsip profesionalitas hakim dalam memutus perkara terkait kode etik perilaku hakim maupun penyalahgunaan wewenang Jaksa Agung menggunakan hak oportunitasnya untuk mendeponeering suatu perkara. Untuk penegakan hukum di bidang hak asasi manusia (HAM), penulis mengkritik pemerintah RI ...

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan hukum di Indonesia adalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan. Dengan demikian, masalah kewarganegaraan adalah masalah yang menarik untuk dibicarakan, sehingga dibutuhkan suatu kajian secara mendalam dan independen. Buku yang ditulis oleh Saudara Asep Kurnia ini menambah khasanah referensi di bidang hukum kewarganegaraan di Indonesia. Selamat kepada Saudara Asep Kurnia, semoga keberadaan buku ini dapat memberikan manfaat bagi para ...

Dalam buku ini, Penulis mengungkapkan bagaimana pengaturan HAM dalam hukum keadaan darurat dan praktiknya di lapangan, yakni pelanggaran HAM seperti apa yang dibenarkan dalam hukum keadaan darurat dan bagaimana Pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM dalam keadaan darurat tersebut, serta hal-hal baru yang ditemukan dalam penulisan buku ini. Hal-hal baru dimaksud seperti: "kompensasi" terhadap korban pelanggaran HAM akibat pemberlakuan status hukum keadaan darurat sebaiknya dipisahkan dengan ...

Materi apa saja yang paling menarik dan perlu disajikan da lam implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik? UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang berlaku pada tanggal 2.1 April 2008 dalam . implementasinya telah mengalami 2 (dua). peristiwa yang menarik perhatian publik. Pertama, Judicial Review (Uji Materi) ke Mahkamah Konstitusi Pasal 27 (3) yang dilakukan oleh pemohon Sdr. Eddy Cahyono, Nenda, Amrie. PBHI, AJl, LBH Pers, yang berdasarkan Putusan No. 2/PUU-VII/2009 MK - menyatakan ...

Dalam negara hukum, negara menjamin hak semua orang, baik dari golongan mampu maupun tidak mampu, untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Persamaan di hadapan hukum tersebut mengimplikasikan satu bentuk persamaan perlakuan, yaitu pemberian bantuan hukum. Tetapi di Indonesia bantuan hukum oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan belum dapat diakses secara menyeluruh oleh fakir miskin. Bahkan tak sedikit organisasi yang menamakan diri lembaga bantuan hukum ...

Amandemen UUD 1945 sungguh problematik, terutama menyangkut keputusan MPR untuk melakukan Amandemen dan implementasi dari keputusan MPR yang tidak konsisten karena menggunakan pendekatan yang sangat praktis, pragmatis, simplistis, dan parsial dalam memahami dan melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Buku ini membahas problematik amandemen UUD 1945 dan solusinya secara lugas. Rekomendasinya adalah melakukan lagi perubahan terhadap hasil amandemen dengan dasar, landasan tujuan yang jelas ...

Semi Hard Cover The world globalization has made Indonesia part of the world market. In conjunction with the globalization, foreign business entrepreneurs, either in trading or investment, verily need the knowledge of the prevailing laws and regula-tions in Indonesia. The necessity of such knowledge for the for-eign business entrepreneurs, both before they begin their business and during the undertaking of the business, is significant. In this scope, it is very important to provide them ...

Kebebasan pers merupakan perwujudan dari hak untuk memperoleh informasi dan menyatakan pendapat tanpa rasa takut; dan karena itu merupakan prasyarat mutlak bagi demokrasi modern yang sungguh beradab. Kendati demikian, kebebasan ini bukannya tanpa masalah. Karena kebebasan pers beroperasi di tengah rimba raya kepentingan yang begitu beragam, tak mengherankan bahwa semakin besarnya kebebasan pers juga merebakkan sengketa akibat pemberitaan, sebagaimana semakin sering terjadi belakangan ini.Pada ...

Membahas persoalan seputar arbitrase dan mediasi sebagai cara alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar pengadilan. Karena APS yang paling sering digunakan saat ini, untuk itulah buku yang berjudul Arbitrase dan Mediasi di Indonesia yang secara komprehensif membedah DUNIA ARBITRASE (dalam perspektif domestik dan global) serta MEDIASI di Indonesia, dengan menguraikan SELURUH aspek pengaturan dan penerapannya dalam praktik ini, dibuat.Semua hal dalam buku ini diuraikan secara ringkas, ...

Buku ini merupakan pedoman bagi merka yang ingin mengetahui seluruh produk perundang-undangan nasional yang mempunyai status hukum sederajat dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang, Peratutan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Undang-Undang Darurat termasuk PENPRES dan PERPRES.Melalui informasi yang disampaikan secara kronologis tahun demi tahun (1945-2000), pembaca dapat mengetahui kepastian apakah suatu perundangan-undangan masih berlaku atau sudah dicabut (dinyatakan tidak berlaku), ...

Todung Mulya Lubis telah menuangkan pandangan tentang Hak Asasi Manusia dalam beragam tempat dan media. Buku ini berisi karya tulisnya dari berbagai sumber, terutama media massa, terentang sejak 1990 sampai 2004. Melalui buku ini, para pembaca dapat melihat bagaiamana potret peristiwa Hak Asasi Manusia yang ditulis dengan pandangan dan analisis yang kritis. Rentang tulisan Mulya Lubis melintasi masa-masa suram demokrasi di Indonesia, sejak kepemimpinan diktator otoriter Soeharto, Habibie, Gus ...

Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah KorupsiKorupsi dalam praktik bisnis merupakan fenomena sosial yang sudah membumi dan merambah ke segala institusi serta segala aspek kehidupan manusia. Paradigma dan pola baru korupsi, secara garis besar, dapat dibagi ke dalam tipologi endemik, epidemik, dan transnasional. Modus operandi korupsi telah berkembang pesat dari cara konvensional ke pemanfaatan hi-tech yang memunculkan kejahatan berdimensi baru, seperti ...

Sistem Kejaksaan Indonesia pernah berada di bawah konfigurasi politik yang sangat kuat, sehingga aspek-aspek universal yang berlaku tidak dapat diterapkan dengan baik dalam sistem Kejaksaan RI. Kondisi objektif seperti itu sulit di hindari mengingat produk legislasi yang mengatur posisi dan fungsi Kejaksaan RI, baik yang lalu maupun UU Nomor 16 Tahun 2004, di satu sisi menetapkan Kejaksaan RI sebagai "lembaga pemerintahan" dan status Jaksa Agung sebagai pembantu Presiden karena diangkat, ...

Ketika wajib pajak menghadapi perbedaan penafsiran dan pendirian mengenai ketentuan hukum di bidang pajak atas suatu kasus tertentu, sejumlah pertanyaan pun muncul, seperti "Upaya hukum apa yang harus diajukan?" "Langkah-langkah apa yang harus ditempuh?" " Apa saja aturan dan ketentuan yang harus diikuti?" Bagaimana mengajukan gugatan atau pembuktian?" Bebagai pertanyaan perihal pengadilan dan penyelesaian sengketa di bidang pajak tersebut akan dijelaskan secara mendetail dan sistematis dalam ...

Jaksa Agung Soeprapto dan Penegakan Hukum di Indonesia Periode 1950-1959 Buku ini tidaklah sebagai 'buku putih' untuk mengklarifikasi tuduhan atas diri Soeprapto yang tidak pernah dibuktikan di pengadilan. Tuduhan 'tidak nasionalis' yang membuatnya diberhentikan tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Buku ini lebih dimaksudkan untuk ikut melengkapi catatan sejarah Indonesia pascakolonial. Menghadirkan kisah yang tidak 'heroik', tanpa aksi pertempuran atau koboi-koboian. Menuturkan kisah ...

Banyak negara yang telah memberlakukan Undang-Undang Antimonopoli untuk membantu menciptakan iklim usaha yang sehat dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Indonesia pun telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha. Undang-undang ini juga secara tidak langsung akan memaksa pelaku usaha untuk lebih ...