Saat ini orang berpikir serba kritis, termasuk di dunia medis. Pasien tidak lagi dijadikan sebagai objek dalam tindakan medis. Dalam kondisi yang demikian, dunia medis dituntut untuk lebih meningkatkan profesionalitas, kualitas, keterbukaan, yang mengarah kepada pelayanan prima. Tuntutan Hukum Malpraktik Medis memberikan sumbang saran terhadap tindakan medis, agar terhindar dari tindakan malpraktik dan sekaligus memberi infromasi kepada semua pihak baik masyarakat yang berperan sebagai pasien ...

Hukum (the Law) tidak melulu berarti kaidah dan asas hukum (legal substance) an sich, tetapi hukum pada hakikatnya juga adalah suatu teori, filsafat atau ilmu dalam dan di balik kaidah dan asas hukum. Hanya saja teori, filsafat dan ilmu dalam hukum sekalipun sui generis terhadap teori, filsafat, dan ilmu pada umumnya, namun teori, filsafat atau ilmu dalam hukum memiliki karakteristik yang istimewa. Cukuplah bagi orang hanya memahami hukum itu, mematuhinya dalam kehidupan sehari-hari dan orang ...

Pemilu di indonesia sejak 1955 hingga saat ini mengalami banyak perkembangan aspek kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, kelembagaan, peserta dan pengawasan. Kerangka hukum pemilu sebagai prasyarat utama seharusnya dapat memberi landasan yang menjamin kepastian hukum serta terpenuhinya tujuan dan asas-asas pemilu. ...

Pengantar Ilmu Hukum ...

Buku ini khusus membahas mengenai rapat kreditor yang di atur dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Hal ini di lakukan karena berdasarkan pengamatan penulis. ...

KEBIJAKAN EKSEKUSI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORAS ...

Buku ini membahas penerapan atau aplikasi sistem pertaggungjawaban pidana koorporasi oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu di indonesia. Buku ini juga membaas peranan kepolisian negara republik indonesia, kejaksaan negara dalam menerapkan sistem pertanggungjawaban. ...

"Hukum bisnis merupakan aturan yang berlaku bagi para pelaku usaha, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang apabila dilanggar maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi (hukuman), atau tuntutan ganti rugi, atau denda, atau pembatalan suatu perjanjian. Pembahasan materi-materi hukum bisnis senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan para pebisnis, atau calon-calon pebisnis maupun masyarakat pada umumnya. Isi buku ini bukan saja mengolah atau membahasakan undang-undang menjadi bahasa yang lebih mudah ...

Notaris adalah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal yang berkaitan hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen. Bentuk profesi notaris berbeda-beda tergantung pada sistem hukum. Pekerjaan notaris dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada masa roma kuno, dimana mereka dikenal sebagai scribae, tabellius atau notarius. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah ...

Buku ini berisikan pokok-pokok hukum perburuhan yang menjadi dasar berlakunya Hukum Perburuhan. Disamping itu, buku ini juga memberikan pemahaman mengenai batasan mengenai hukum perburuhan dari sudut lingkup laku hukum perburuhan maupun dari sudut pandang paradigma hukum perburuhan. Selanjutkan diuraikan letak hukum perburuhan dalam sistem hukum perburuhan dan sumber hukum perburuhan. Bahsan berikutnya memuat secara garis besar materi pengerahan dan pendayaguna tenaga kerja, hubungan kerja, ...

Dapatkah analisis ekonomi atas hukum diguakan sebagai konsep untuk efektifitas pemberantasan korupsi? Manakah yang harus diprioritaskan, pembangunan ekonomi atau pembangunan hukum? buku ini mengupas jawaban beserta alasannya. Selain menganalisis korupsi dan pemberantasannya dari Disiplin ilmu-hukum, bukiu ini juga menggunakan disiplin lmu ekonomi, dan ilmu kebijakan publik. ...

Di Indonesia, sering terjadi perdebatan mengenai hukum hak asasi manusia menginduk pada hukum apa. Buku ini memberi jawaban bahwa hukum hak asasi manusia justru harus menjadi rujukan bagi pembahasan kategori hukum lain. Hukum hak asasi manusia seyogianya menjadi ruh hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, dan juga hubungan internasional. Buku ini adalah buku paling lengkap yang membahas pelbagai aspek hukum hak asasi ...

Dewasa ini pengajaran materi Hukum Pidana Internasional di indonesia masih mencakup kedua materi berikut ini: hukum tentang kejahatan internasional dan hukum tentang kejahatan transnasional. Mengingat perkembangan kejahatan internasional kini semakin merisaukan, sehingga materi hukumnya bertambah luas dan kompleks. Sebaiknya, pengajaran materi hukum pun diberikan secara terpisah demi pengembangan keilmuan yang lebih luas dan komprehensif.   Buku ini menyajikan metode pengajaran Hukum ...

Kehadiran pendekatan ekonomi kepada hukum ini menjadi salah satu metode dan upaya memahami kompas hukum. Melalui cara dan dimensi yang berbeda, pendekatan ekonomi kepada hukum di dalam hukum dan ekonomi (Law dan Economics) dapat secara luas mencermati, menaraf, bahkan pada titik-titik tertentu melihat apa-apa saja yang dapat dianggap sebagai hukum. Untuk mempermudah proses pencermatan hukum melalui perspektif ini, dihadirkan beberapa contoh seperti pengesahan perkawinan homoseksual di ...

Berhukum di Indonesia tidak semata-mata harus memperhatikan faktor internal, yaitu segala sesuatu yang tengah berlangsung atau sudah terjadi di dalam negeri. Di luar itu, berhukum di Indonesia juga harus memperhatikan faktor eksternal, yakni semua hal yang saat ini tengah berlangsung atau sudah terjadi di dunia internasional. Lebih dari itu, berhukum di Indonesia harus bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, baik di dalam negeri maupun di dunia ...

Buku ini menguraikan kebijakan kriminal sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan; kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy); tahap-tahap fungsionalisasi kebijakan hukum pidana pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana dan permasalahan kebijakan formulasi sitem pertanggungjawaban pidana korporasi yang tersebar lebih dari 120 peraturan undang-undangan khusus di luar KUHP di Indonesia baik yang sudah maupun yang belum terkodifikasi. Hal ini ...

Gagasan utama buku ini adalah mengenai penanggulangan atau penyelesaian suatu tindak pidana melalui pendekatan yang lebih menekankan pada penyelesaian masalah atau konflik dan pemulihan keadaan sesuai kondisi semula. Gagasan ini identik dengan konsep hukum pidana adat di Indonesia. yaitu pengemballan keseimbangan yang terganggu dalam suatu masyarakat. Penulis menempatkan pendekatan restoratif sebagai alternatlf pendekatan represif atau retributif dalam menangani perkara tindak pidana ...

Buku ini memaparkan viktimologi dalam sistem hukum pidana meliputi permasalahanviktimologi dewasa ini; perkembangan perlindungan hukum saksi dan korban; peranannegara dalam restarative /ustice; pemenuhan hak-hak sipil dan politik bagi perlindungan saksi dan korban; di sparitas pemenuhan hak saksi dan korban; penegakan hukum ...

Buku ini membahas kepailitan secara holistik. Dimulai dari sejarah hukum kepailitan, asas dan teori yang memben-tuknya, makna kepailitan dan insolvensi. Keadaan insolven akan dibahas secara mendalam dari perspektif praktik bisnis dan perspektif sistem hukum civil law dan common law dan bagaimana keadaan insolven dimaknai dalam hukum ke-pailitan yang berlaku saat ini Indonesia. Di samping itu, buku ini juga menguraikan tentang perbedaan antara kepai-litan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ...