Pajak Daerah & Retribusi Daerah Uu Ri No. 28 Thn 2009 ...

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2000 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 ...

Kasus sengketa tanah di Pasuruan antara masyarakat dengan TNI AL (digunakan untuk Pusat Latihan Tempur AL) dapat dikatakan sebagai miniatur konflik penguasaan tanah antara masyarakat dengan militer di Indonesia. Sengketa semacam ini kerap dipenuhi berbagai tindak kekerasan oleh aparat militer terhadap masyarakat. Nuansa praktik komersialisasi aset negara serta pemberian jasa pengamanan kepada pihak swasta sering terasa dalam kasus-kasus demikian ini ...

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, korupsi telah menjadi suatu budaya buruk yang merusak sendi kehidupan bernegara. Korupsi yang terjadi dalam berbagai segi telah mengancam upaya bersama demi tercapainya tujuan hidup bangsa. Lembaga pemerintah yang telah ada sebelumnya ternyata belum bertindak secara optimal dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, keberadaan UU no 30 tahun 2002 menjadi penting untuk diketahui secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pihak yang ...

Sejarah CIA ".... Tim Weiner benar dengan mengatakan bahwa CIA saat ini tak lebih dari puing-puing keruntuhan yang sebentar lagi mungkin berubah menjadi debu." Budiarto Shambazy, wartawan Kompas, kolumnis "Politika" Mengapa negara adidaya, lembaga spionasenya seperti tak punya daya? Mengapa "polisi dunia", sekaliber AS, agen-agen dinas rahasianya beroperasi serampangan? Inilah keprihatinan mendasar Tim Weiner dalam buku yang memenangi berbagai penghargaan ini sampai pada kesimpulan bahwa ...

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 merupakan regulasi baru yang mengatur tentang pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Materi pokok undang-undang ini di antaranya: • Asas, Pelaksanaan, dan Lembaga Penyelenggara Pemilu • Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu; • Hak Memilih; • Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan; • Penyusunan Daftar Pemilih; • Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; • Kampanye; • ...

Peradilan militer merupakan institusi peradilan di dalam tubuh militer memiliki tugas yang berat. Selain memeastikan adanya proses hokum yang adil bagi anggota militer dan menegakkan disiplin anggota militer, peradilan militer juga harus menjamin bahwa mekanisme hokum tersebut juga melindungi hak-hak sipil anggota militer. Buku ini mengulas peradilan militer yang saat ini telah mulai direformasi. ...

Wacana komponen cadangan pertahanan ini sebenarnya sudah cukup lama muncul: sejak awal tahun 2000. Permasalahannya: bagaimana menempatkan komponen cadangan pertahanan itu sebagai bagian dari kerangka reformasi TNI yang profesional, tidak berpolitik, tidak berbisnis dan patuh pada supremasi sipil. Permasalahan ini belum terjawab. Imparsial sebagai salah satu lembaga hak asasi manusia (HAM) menggunakan HAM sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah di sektor keamanan yang juga ...

Asumsi tentang keperluan adanya masa transisi yang diabaikan dalam kebijakan otonomi daerah melalui UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Harus diakui bahwa kebijakn otonomi sangat luas bagi daerah melalui UU No.22 Tahun 1999 adalh langkah pembaruan besar dalam sejarah desentralisasi dan pemerintah daerah di Indonesia. Namun sayangnya kebijakan produk pemerintah B.J. Habibie itu dibuat dengan asumsi situasi "normal", seolah-olah oleh partai-partai , DPRD dan pemerintah ...