Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami dan bersandarkan pada nilai-nllai Islam. Sistem ekonomi Islam berbeda dari pola kapitalisme maupun sosialisme. Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan harta kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan cuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Dengan dasar itulah, buku ini ...

Masih sangat jarang buku yang membahas secara komprehensif mengenai pemakzulan presiden di Indonesia. Buku ini tergolong buku pertama yang menguraikan secara ilmiah mengenai permakzulan presiden di Indonesia yang disandarkan pada hasil perubahan UUD 1945 sehingga tergolong mutakhir dan terkini. Penulis secara cermat menguraikan hal ihwal permakzulan presiden dari tinjauan hukum dan politik yang memang saling berkaitan dalam proses permakzulan presiden. Buku ini antara lain menguraikan ...

Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa perbudakan yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia), yang bertentangan dengan tata hukum, merugikan masyarakat dan antisosial. Dewasa ini perdagangan orang sudah sangat meluas. dilakukan oleh jaringan yang terorganisasi bukan hanya dalam wilayah negara, tetapi sudah melintasi batas negara dengan menggunakan berbagai cara termasuk teknologi canggih. Kebijakan hukum pidana yang dilakukan meliputi aspek hukum pidana materiil, ...

Peradilan konstitusi yang ada di berbagai negara mempunyai kesamaan dan perbedaan satu sama lain. Hal ini disebabkan karena masing-masing negara memiliki karakteristik sendiri-sendiri dan para, perumus peradilan konstitusinya mempunyai paham yang beragam serta mengambil pilihan yang berbeda setelah mengkaji berbagai peradilan yang ada di dunia, Buku karya Prof, Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ini bukan sekadar buku Hukum Tata Negara positif yang membahas pasal-pasal yang berlaku, tetapi ...

Hukum Tata Negara telah menjadi disiplin ilmu tersendiri yang selalu menarik dikaji seiring perubahan hukum, sosial, dan politik di suatu negara. Fikih Siyasah secara substansial berbeda dengan Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara bersumber pada sumber horizontal, yaitu manusia dan lingkungannya, sedangkan Fikih Siyasah bersumber pada sumber vertikal yang berasal dari wahyu dan sumber horizontal yang berasal dari manusia dan lingkungannya. Dalam posisi ini, Fikih Siyasah dapat menerima ...

Pengaturan surat berharga ierdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD (Wetboek van Kophandel). Namun kondifikasi yang disusun sejak lebih dari seratus tahun lalu, sudah tidak dapat mengakomodasi perkembangan dunia bisnis. Satu dan lainnya adalah karena KUHD tidak mengalami perubahan kecuali beberapa pasal dicabut karena telah dilakukan revisi pengaturan dan diterbitkan undang-undang tersendiri. Dalam perkembangannya surat berharga yang beredar di Indonesia menunjukkan tren yang ...

Hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum, karena itu hukum selalu diubah guna mengikuti perkembangan masyarakatnya. Buku ini membahas secara cermat mengenai sejarah hukum, politik hukum, klasifikasi hukum, sumber-sumber hukum, bentuk peraturan perundang-undangan, kekuasaan kehakiman, dasar-dasar hukum positif Indonesia, dan asas-asas serta kewenangan lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Dengan membaca buku ini diharapkan mahasiswa dan pembaca mampu secara ...

HUKUM ACARA PERS ...

Tindak pidana perbankan adalah istilah tindak pidana yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan maupun dalam perundang-undangan lainnya. Beberapa tindakan yang digolongkan sebagai tindak pidana perbankan antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia, membuat atau ...

Institusi Pabean diberi tugas untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang larangan dan/atau pembatasan impor atau ekspor. Di negara-negara berkembang, maupun negara tertinggal kegiatan impor atau ekspor justru dijadikan alasan untuk dipungutnya bea dan pajakyang menjadi sumber penerimaan negara. Indonesia sebagai negara berkembang juga mempunyai Institusi Kepabeanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Direktorat Jenderal ...