HUKUM PENITENSIER DI INDONESIA: KONSEP DAN PERKEMBANGANNYA ...

Para debitur yang menggunakan dana untuk membeli kendaraan bermotor atau properti lain dengan cara mencicil, acapkali mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan dari para debt collector yang menjadi perpanjangan tangan lembaga-lembaga keuangan. Apakah cara-cara intimidatif itu dilegalkan? Bagaimana hak-hak debitur dalam hal kredit barang konsumtif seperti ini? Bagaimana peran hukum dalam melindungi hak/kewajiban kita sebagai debitur? Secara sederhana dan lugas, Sahrul Mauludi membahasnya ...

Pengantar Ilmu Hukum ...

Buku Inl menyallkan kedalaman materl dan kekayaan gagasan karena ditulls oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesla pertama (2003-2008). Buku ini menawarkan buah pemikiran agar pengujian formil tidak dthatasi hanya pada prosedur pembentukannya semata, melainkan diperluas pada kesesuaian bentuk produk hukum yang menjadi bungkus dari materi muatan norma, Melalui buku ini, pembaca diajak berpikir sekaligus memantik perenungan untuk memperoleh inspirasi dan lompatan-lompatan pemikiran baru. ...

PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI ...

Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pe ...

Naskah Resmi Uud 1945 (Amandemen Lengkap) ...

Perlawanan, Pemberontakan, Kematian ...

PEMISAHAN kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia membuat prinsip checks and balances, supremasi konstitusi, dan kepatuhan pada prinsip hierarki norma tidak bekerja secara ideal. Desain konstitusional baru tersebut yang meletakkan pengujian perda sebagai lingkup kewenangan Mahkamah Agung telah mengikis kesempatan norma-norma yang dikandung suatu perda untuk bisa diuji konstitusionalitasnya berlandaskan ...

Buku ini secara berturutan menyajikan tiga hal terkait Asas-Asas Pengujian Undang-Undang (AAPUU). Pertama, mengulas logika dan asas-asas pemikiran yang menjadi dasar bagi bangunan besar ilmu hukum. Kedua, mengulas terbentuknya AAPUU sebagai hasil kelindan dari berbagai teori, hukum positif (undang-undang), serta praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi. Ketiga, mengulas tiga puluh enam AAPUU itu sendiri, diawali dari asas-asas yang tertulis dalam UU MK, tertulis dalam UU Kekuasaan kehakiman, ...

Tulisan ini lahir dari sebuah kerisauan empirik atas eksekusi putusan hak asuh anak, yang sering kali menimbulkan permasalahan tersendiri, baik dari segi kepastian hukum atas norma hukum formil yang diterapkan dalam eksekusi putusan, maupun dari segi keadilan hukum atas hak-hak anak yang harus terlindungi secara fisik dan psikis. Satu sisi pengadilan ingin menegakkan kepastian hukum dengan cara melaksanakan amar putusan secara teks hukum sesuai amar putusan pengadilan, tetapi dari sisi norma ...

Pengantar Ilmu Hukum (PIH) adalah “pengantar” untuk memahami ilmu hukum beserta segala aspeknya. Dalam matakuliah PIH akan dibahas persoalan yang menyangkut tentang pengertian hukum; kedudukan ilmu hukum; fungsi dan tujuan hukum; subjek dan objek hukum; hak dan kewajiban; sumber-sumber hukum; pembagian hukum berdasarkan isinya, fungsi dan sifatnya; penafsiran dan penemuan hukum; politik pembaruan hukum; mazhab atau aliran pemikiran dalam ilmu hukum; dan lain sebagainya. Dengan ...

Buku ini bertujuan untuk memberikan pengantar kepada setiap orang yang baru mulai mempelajari hukum Indonesia. Materi pengantar yang diberikan tidak hanya mengenai tata hukumnya namun juga aspek sejarahnya. Pembahasan dalam buku ini diawali dengan materi sejarah berlakunya hukum sejak zaman penjajahan Belanda dilanjutkan dengan tata hukumnya disertai dengan tambahan dan penyesuaian atas aturan hukum positif yang baru. ...

Indonesia sebagai Negara Muslim yang jumlah warga Muslim-nya terbesar di dunia, hukum perdata Islam merupakan instrumen hukum yang paling penting dalam memayungi hidup keseharian mereka. Hukum Perdata Islam inilah yang dalam sejarahnya diterima secara menyeluruh (receptie in complexu), baik itu soal perkawinan, warisan, maupun shadaqah, hibah, dan waqaf. Buku ini merupakan buku wajib yang menjadi referensi pada Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum yang mendalami hukum Islam pada Perguruan ...

Kesulitan utama bagi mahasiswa atau siapa pun yang mempelajari ilmu hukum ialah memahami hukum secara lebih konkret, sederhana, lugas, dan mudah dimengerti. Hal itu wajar karena hukum acapkali digambarkan sebagai sesuatu yang abstrak dan ideal, dan itulah yang menghambat mahasiswa memahami hukum sebagai sesuatu yang “terlihat dan apa yang tidak terlihat” seperti diungkapkan oleh Frederic Bastiat dalam bukunya The Law (1850). Di samping itu, bahwa hukum ternyata berkembang begitu pesat ...

Disclaimer Karena buku ini berkategori umum maka siapa saja dapat membacanya. Namun biasanya buku ini banyak dicari dan dibaca mulai dari kalangan remaja hingga orang dewasa, khususnya bagi mereka yang pada kegiatan kesehariannya memiliki keterkaitan dengan ilmu peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (bahasa Inggris: criminal justice system) merupakan sebuah rangkaian mekanisme hukum yang diselenggarakan oleh badan dan lembaga pemerintah dengan tujuan antara lain untuk rehabilitasi ...

Politik hukum memang tidak terlepas dari dua komponen utama, yakni ius constitutum dan ius constituendum. Buku ini diberi judul Politik Hukum Kontemporer karena membahas kondisi kebijakan hukum secara kekinian, utamanya pasca terjadi pandemi Covid-19 yang memaksa seluruh elemen untuk memulai normal baru, misalnya penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan maupun normal baru lainnya. Normal baru tersebut tentu akan diikuti oleh normal baru di bidang hukum, sebagaimana dikatakan oleh Roscoe Pound ...

Teori Hukum berbeda dari buku tentang filsafat hukum. Buku ini tidak berisi mazhab-mazhab dalam ilmu hukum yang lazim di dalam buku filsafat hukum, meskipun dalam perbincangan pada bab-bab dalam buku ini dikemukakan pandangan-pandangan filosofis. Begitu pula buku ini tidak membahas tentang teori sosial tentang hukum yang hanya melihat hukum dari luar sebagai gejala sosial. Buku ini berkaitan dengan teori perundang-undangan dan pengambilan keputusan, baik oleh kekuasaan yudisial maupun oleh ...

Proses uji tuntas hukum dimaksudkan untuk mencapai sebuah transaksi yang bersifat "clear and clean" bagi para pihak.salah satunya berarti bahwa para pihak mengetahui segala aspek yang melekat pada transaksi yang akan dilakukan,termasuk didalamnya adalah risiko hukum yang potensial timbul maupun risiko yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang akan melakukan transaksi. ...

UUPM No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa Pasar Modal mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat. ...