Gagasan utama buku ini adalah mengenai penanggulangan atau penyelesaian suatu tindak pidana melalui pendekatan yang lebih menekankan pada penyelesaian masalah atau konflik dan pemulihan keadaan sesuai kondisi semula. Gagasan ini identik dengan konsep hukum pidana adat di Indonesia. yaitu pengemballan keseimbangan yang terganggu dalam suatu masyarakat. Penulis menempatkan pendekatan restoratif sebagai alternatlf pendekatan represif atau retributif dalam menangani perkara tindak pidana ...

Pada era reformasi, terjadi perubahan yang radikal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang ditandai dengan amandemen pada konstitusi negara Republik Indonesia, UUD 1945. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah perubahan pada fungsi dan kedudukan masing-masmg lembaga negara serta munculnya berbagal lembaga negara baru. Dalam buku ini Prof. Dr. Jimly Aashiddiqie, $.H., sebagal pakar hukum Tata Negara Indonesta, secara komprehensif menguralkan perkembangan dan konsolidasi lembaga ...

Buku ini memaparkan viktimologi dalam sistem hukum pidana meliputi permasalahanviktimologi dewasa ini; perkembangan perlindungan hukum saksi dan korban; peranannegara dalam restarative /ustice; pemenuhan hak-hak sipil dan politik bagi perlindungan saksi dan korban; di sparitas pemenuhan hak saksi dan korban; penegakan hukum ...

Buku ini merupakan kajian tentang ketentuan perundang-undangan yang membentuk Hukum Asuransi Indonesia, yaitu KUH Perdata, KUH Dagang, dan UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan berbagai peraturan di bawahnya. Buku ini tidak hanya mengandung kritik tentang ketentuan perundang-undangan yang ada, tetapi juga memberikan saran dan solusi dalam pembaruan Hukum Asuransi Indonesia, sehingga menjadi efektif dalam pembangunan daya saing industri asuransi nasional. ...

Pemahaman mengenai hukum adat pertanahan atau hukum pertanahan adat merupakan sumbangan penting terutama untuk pendidikan dan kajian di bidang ilmu hukum. Bertitik tolak dari dua sistem hukum menurut cara pandang yang konvensional, yaitu sistem hukum adat dan sistem hukum nasional. Hal itu disebabkan oleh karena dua lembaga hukum masyarakat (persekutuan) hukum adat (adatrechtsgemeeenscap) dan hak kolektif masyarakat (persekutuan) hukum atas tanah (bescikkingsrecht) yang dimasalahkan merupakan ...

“Mana yang lebih penting, menyeret para koruptor dan memenjarakan mereka, atau melakukan pencegahan korupsi?” Sudah lama kita mengenal istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun sayangnya, fokus kita sejauh ini hanya pada isu korupsi. Akibatnya, dua yang lainnya (kolusi dan nepotisme) nyaris terabaikan. Padahal potensi dan dampak yang ditimbulkan oleh keduanya sama berbahaya dengan tindak korupsi. Sebenarnya, apa sumber dari ketiga penyakit negara itu? Jawabannya adalah ...

Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Republik Indonesia didasarkan atas landasan sumber tertib hukum, seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Rumusan ini dilandasi karena kehidupan setiap individu manusia takkan pernah lepas dari keterikatan hukum, untuk mentertibkan kehidupan yang bernorma harmonis dan sejahtera. Hukum dan masyarakat merupakan hal yang sulit dipisahkan. Kedua hal tersebut bagaikan berada dalam satu keping uang logam, berbeda akan tetapi ...

Bertitik tolak dari kritik Edmund Husserl terhadap dunia modern yang menekankan pada dunia yang objektif, serba formalistik, materialistic, dan mekanik sebagai penyebab kehancuran nilai kemanusian di zaman kita. Teknologi berhasil memanjakan kita akan tetapi kehidupan negara lahir dan ditata dari sebuah konstitusi yang tidak berpijak pada lebenswelt (dunia kehidupan) suatu bangsa maka negara tersebut akan jauh dari nilai nilai kemanusiaan. Hanya dua pilihan yaitu: kita akan jauh dari diri kita ...

“Memulai dan menggagas ide dibentuknya Majelis Tahkim sebagai Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik itu mudah, tetapi untuk mempertahankan dan menjadikannya sebagai lembaga peradilan internal partai yang independen dan kredibel itu susahnya bukan main.” -- Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga RI Penggagas Ide Pendirian Mahkamah Partai di PKB, Sekretaris Jenderal DPP PKB (2008—2014) “Buku ini merupakan karya ilmiah tentang peran Mahkamah Partai ...

Pertarungan Kepentingan Politik Dalam Perencanaan Dan Implementasi Kebijakan Pembangunan Pada Akhirnya Harus Dilakukan Dengan Cara-Cara Kompromi ...

Lahan merupakan sarana paling pokok dalam produksi pangan, dan di tengah laju pertumbuhan penduduk Indonesia—yang juga berarti meningkatnya kebutuhan pangan rakyat—ketersediaan lahan menjadi semakin penting. Apalagi dengan predikat negara agraris dan 44% rakyat yang bekerja di sektor pertanian, permasalahan akses lahan untuk petani harus lebih diperhatikan oleh semua pihak, terutama pemerintah. Meningkatnya jumlah petani gurem (petani yang memiliki luas lahan garapan di bawah 0,5 hektare) ...

Kehadiran buku ini di harapkan dapat berguna tidak hanya sebagai pendamping mahasiswa fakultas hukum semester awal dalam mengenal dan mempelajari ilmu hukum secara mendalam. Melainkan juga dapat dimanfaatkan juga oleh seluruh mahasiswa fakultas hukum di berbagai tingkat, karena pembahasan yang luas dan lengkap. ...

Hukum yang mengatur hubungan natar masyarakat tepatnya adalah hukum perdata. Dalam lingkup hukum perdata terdapat perihal yang di atur, antara lain mengenai hukum perorangan dan kebendaan. Hukum perorangan antara lain meliputi kedudukan seorang anak sebgaai subjek huku, perolehan hak, perihal mewakili kepentingan yang menyangkut lembaga kekuasaan orang tua, perwalian, pengangkatan anak, domisili dan lainnya hingga anak tersebut menjadi dewasa dan hukum yang mengaturnya pun berubah sejalan pada ...

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka hukum perikatan menganut sistem terbuka (asas kebebasan berkontrak), artinya apa saja yang dijanjikan oleh pihak-pihak akan mengikat bagaikan undang-undang bagi yang membuatnya. Di dalam melakukan kebebasan untuk menerbitkan suatu persetujuan atau perjanjian umumnya diserahkan kepada pihak secara lisan atau tertulis, akan tetapi bisa juga melalui perantara pejabat umum (notaris). Bahkan undang-undang membebaskan para pihak ...

Buku Edisi Ketiga ini lebih berbeda dengan edisi sebelumnya. Pembahasannya lebih luas dan ada penambahan bab baru tentang perkembangan kawasan pariwisata dengan penataan ruang sehingga lebih memperkaya buku ini sebagai literatur bagi mahasiswa maupun para praktisi terkait hukum agraria dan Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah. ...