Buku ini merangkum isu produk halal bagi umat Muslim. Halal atau haram mengandung nilai-nilai ritual atau ibadah sebagaimana diyakini para pemeluknya. Mengapa halal begitu penting, karena halal adalah bagian dari gaya/cara hidup yang telah diatur dalam Islam. Tujuannya pasti untuk kebaikan manusia. Halal yang dimaksud meliputi halal zatnya. Halal cara memperolehnya. Halal cara memprosesnya. Halal pada penyimpanannya maupun cara penyajiannya. Isu lain yang seringkali menjadi wacana publik ...

Akses perkreditan merupakan salah satu kebijakan dan program pemerintah yang disalurkan melalui lembaga keuangan agar dapat memberikat tingkat kehidupan yang baik bagi seluruh bangsa Indonesia. Kemudahan-kemudahan pemerintah dalam berbagai regulasi di bidang perkreditan merupakan langkah strategis dalam mencapai sasaran dari program ease of doing business. Kredit yang disalurkan lembaga bank memiliki keragaman, baik yang bertujuan produktif maupun konsumtif. Berbagai ragam fasilitas kredit ...

Dalam buku ini diulas sejauhmana peranan peradilan menangani case law tentang penerapan etika dalam kegiatan bisnis. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis dapat dipahami melalui upaya pemerintah menerapkan Demokrasi Ekonomi NKRI sebagaimana diamanatkan sila ke 5 Pancasila yakni landasan etika normatif bersifat konstitusional, karena sila ini adalah etika “rechts idea” menuju tercapainya kemakmuran berkeadilan. ...

Buku ini pada mulanya adalah merupakan catatan-catatan lepas dan bahan-bahan kuliah yang penulis siapkan untuk disampaikan dalam matakuliah “Hukum Perdata Islam di Indonesia” (HPI) bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN SU Medan. Selanjutnya bahan-bahan tersebut kembali dikumpulkan dengan perbaikan di sana sini serta penyempurnaan yang disesuaikan dengan Topik Inti Kurikulum Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam tahun 1998. Sebenarnya buku yang membahas hukum perkawinan Islam cukup ...

Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pe ...

SKMHT adalah surat kuasa dari pemilik jaminan atau agunan/pemberi hak tanggungan yang memberikan kuasa kepada penerima hak tanggungan untuk bertindak mewakili atau sebagai kuasa dari pemberi hak tanggungan untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). SKMHT diperlukan kalau ada jeda waktu tanah jaminan tidak bisa dibebani hipotek/APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan), karena sertifikatnya masih nama developer. Kemudian pihak bank atau kreditor dapat mewakili pemberi jaminan ...

Hukum Acara Perdata yang berlaku sampai saat ini merupakan bentukan pemerintahan Kolonial Belanda yang bersumber pada HIR (Het Herziene Indonesische Reglement) berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, serta RBG (Reglement Buitenggewesten) yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. Meskipun dibentuk pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, namun masih berlaku sampai saat ini dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penegakan hukum keperdataan di Indonesia. Hal ini dikarenakan di sampung ...

Dari tiga jenis kebutuhan pokok (basic needs) manusia, yaitu sandang, pangan dan papan (perumahan), pemenuhan akan papan (perumahan) merupakan ynag paling sulit. Bila untuk memenuhi kebutuhan akan pangan, dengan modal sekian puluh ribu rupiah misalnya, seseorang sudah dapat memenuhinya dalam waktu singkat. Namun untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan, seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya hanya dengan modal ratusan ribu, satu atau dua juta rupiah akan tetapi harus bersedia mengeluarkan ...

Hukum Persaingan Usaha (Bukti Tidak Langsung Indirect Evidence) ...

Buku Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah sebelumnya sudah pernah diterbitkan oleh Penerbit Mandar Maju pada tahun 2000, substansi buku perlu direvisi untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara ...

Banyak orang menyangsikan/meragukan manfaat dan kegunaan mempelajari Filsafat Hukum dalam situasi dan kondisi Indonesia dewasa ini. Walaupun kegunaan praktisnya secara langsung dalam memecahkan masalah-masalah hukum In Concreto tidak begitu menonjol, akan tetapi bagi mereka yang mempelajarinya paling tidak akan memperluas wawasan pengetahuannya tentang hukum. ...

LITERASI POLITIK ...

Buku ini dapat memperkaya referensi ilmiah di bidang hukum lingkungan, khususnya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah hukum lingkungan. Selain itu bermanfaat juga untuk praktisi hukum dan pelaku usaha pemegang izin lingkungan. ...

Pengantar Hukum Indonesia merupakan salah satu mata kuliah penting yang dipelajari di Fakultas Hukum. Mata kuliah ini penting dipelajari karena memperkenalkan secara garis besar tentang hukum di Indonesia mulai dari sejarah, sistem, hingga pokok-pokoknya. Dengan mengikuti materi perkuliahan ini, mahasiswa-mahasiswi akan memperoleh gambaran yang jelas terkait hukum di Indonesia. Adapun buku ini menyajikan materi pembahasan tentang Pengantar Hukum Indonesia. Terdiri atas beberapa bab, buku ini ...

Perjanjian atau kontrak yang batal atau batal demi hukum (void, nietig) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (null and void atau void ab initio). Kondisi ini akan merugikan salah satu pihak akibat gugatan perdata yang diajukan mitra bisnisnya. Beberapa gugatan perdata yang kerap terjadi, putusan dari pengadilan tidak berdasarkan pada substansi perjanjian atau kontrak, melainkan syarat formal yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 ...

Pelayanan pencapil oleh instansi pelaksana Adminduk meliputi berbagai pencatatan peristiwa penting, yaitu kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, dan peristiwa penting lainnya. Melalui pelayanan pencapil ini, negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status sipil atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh ...

Buku Deferred Prosecution Agreement dalam Kejahatan Bisnis merupakan salah satu karya Dr. Asep N. Mulyana. Sebelumnya penulis telah menerbitkan sejumlah buku, antara lain Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Aktivitas Pasar Modal di Indonesia (2010), Kontrak Kerja Konstruksi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi (2010), Sanksi Pajak Berbasis Penerimaan Negara (2014), Dimensi Koruptif (Pejabat) Publik; Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (2016), ...