Perbincangan dalam buku ini di bagi dalam enam bagian besar dan dimulai dengan pengantar akan hak asasi manusia serta kajian teoretis yang berkaitan dengan peradilan HAM. Pada bagian kedua, fokus perbincangan beralih kepada pelaksanaan yuridiksi pengadilan pidana menurut standar internasional dan pelaksanaan yuridiksi pengadilan pidana Indonesia terhadap pelanggaran HAM berat. Yang kemudian disusul dengan pemaparan akan kejahatan HAM berat di Indonesia, baik yang sudah diproses melalui ...

Beliau bisa menerapkan pluralitas dan demokrasi. Yang jelas beliau ini manusia langka. -Jusuf Kalla (Mantan Wakil Presiden RI) Gus Dur selalu mengedepankan pentingnya kebersamaan antara mayoritas dan minoritas, antarsuku, dan agama agar bangsa Indonesia menjadi besar. Gus Dur juga salah seorang tokoh reformasi yang banyak meninggalkan kenangan sejarah bagi bangsa dan generasi muda." - Sultan Hamengku Bowono X (Gubernur DIY) Beliau guru dan sosok bapak bangsa yang penuh ...

Kandungan buku ini adalah teori yang telah saya bangun dan sekaligus telah saya pertahankan dalam Disertasi Doktor Hukum Anti Korupsi dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Program Doktor Ilmu Hukum, Spesialisasi Hukum Anti Korupsi. Dalam UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat hukum materiil pidana korupsi yang diatur dalam 40 (empat puluh) pasal dan ayat yang kemudian ...

Sang DPO teroris nomor wahid---Noordin M Top---telah berhasil dilumpuhkan pihak kepolisian. Tetapi, kematiannya menimbulkan seribu satu tanda tanya di kalangan masyarakat umum. Semudah itukah seorang Noordin M Top ditemukan? Benarkah salah satu jasad tak bernyawa di rumah di Kepuh Sari, Mojosongo, itu adalah jasad Noordin M Top? Mengapa wajahnya tidak sama dengan wajah Noordin M Top di foto yang disebarkan pihak kepolisian? Benarkah sidik jari jasad itu sama dengan sidik jari Noordin M ...

Buku ini memberikan komentar yang kritis terhadap Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dimulai dari Undang-Undang tentang Hak Cipta (UU No. 19 Thn. 2002), UU No. 4 Thn. 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (PP No. 29 Thn. 2004), UU tentang Hak Paten (UU No. 14 Thn. 2001), UU tentang Merk (UU No. 15 Thn. 2000), UU tentang Rahasia Dagang (UU No. 30 Thn. 2000), UU tentang Desain Industri (UU No. 31 Thn. 2000), UU tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 ...

Buku ini menguraikan perkembangan kehutanan di Indonesia; perencanaan kehutanan; pengelolaan hutan; ilegal logging dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); perlindungan hutan, hutan kota; gugatan perwakilan dan penyelesaian sengketa kehutanan; hukum perkebunan. ...

Legal officer memiliki peranan yang vital karena legal officer-lah yang mengurus semua dokumen, perizinan, serta permasalahan hukum yang terjadi dalam suatu perusahaan. Tanpa dokumen dan perizinan, perusahaan tidak mungkin beroperasi. Begitu pula jika terjadi permasalahan hukum, opersional perusahaan pasti akan terganggu. Buku ini bisa menjadi panduan bagi para legal officer dan manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan. Dalam buku ini dijelaskan cara mengurus perizinan dan dokumen ...

Perkembangan terakhir menunjukan bahwa Pengadilan ternyata bukan satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa yang tepat, terutama bagi kalangan pelaku bisnis. Pengadilan ternyata mengandung banyak kelemahan dan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa memunculkan alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar pengadilan (Alternatif Dispute Resolution-ADR). Masyarakat berharap dengan menyelesaikan sengketa di ...

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi meliputi materi-materi terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum pemohon, dan proses persidangan mulai dari pengajuan permohonan, pembuktian, hingga pengambilan pulusan. Pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 sangat tergantung pada mekanisme prosedur beracara yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan berbagai Peraturan MK mengenai hukum acara. Dalam buku ini, Dr. Maruarar ...

Kandungan buku ini adalah teori yang telah saya bangun dan sekaligus telah saya pertahankan dalam Disertasi Doktor Hukum Anti Korupsi dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Program Doktor Ilmu Hukum, Spesialisasi Hukum Anti Korupsi. Dalam UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat hukum materiil pidana korupsi yang diatur dalam 40 (empat puluh) pasal dan ayat yang kemudian ...

Memakai teori fillsafat Ludwig Wittgenstein, A.M. Hendropriyono berusaha menemukan akar-akar terorisme, yang antara lain terwujud dalam pola permainan bahasa teror yang khas. Dalam bukunya ini, Hendropriyono yang mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan, hanya lewat kajian falsafatlah kita dapat menyusun metode, strategi, dan taktik yang tepat dalam usaha menumpas terorisme. Kajian sejarah yang juga dilakukan menunjukkan, terorisme tak Cuma dikenal di Dunia Islam. Gerakan ...

"A.M. Fatwa adalah salah seorang pimpinan DPR dan anggota MPR yang terlibat langsung dalam sidang-sidang yang menggodok perubahan pasal-pasal UUD 1945. Lebih dari itu, kini beliau juga adalah salah seorang pimpinan MPR yang secara internal membidangi Materi Kemajelisan dan Penanggung Jawab Internal Pelaksanaan Sosialisasi UUD 1945 Pasca Amandemen ke seluruh wilayah Nusantara. Artinya, buku ini ditulis oleh orang yang tepat dan berkompeten. Karenanya, ia selayaknya menjadi bacaan wajib ...

Materi apa saja yang paling menarik dan perlu disajikan da lam implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik? UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang berlaku pada tanggal 2.1 April 2008 dalam . implementasinya telah mengalami 2 (dua). peristiwa yang menarik perhatian publik. Pertama, Judicial Review (Uji Materi) ke Mahkamah Konstitusi Pasal 27 (3) yang dilakukan oleh pemohon Sdr. Eddy Cahyono, Nenda, Amrie. PBHI, AJl, LBH Pers, yang berdasarkan Putusan No. 2/PUU-VII/2009 MK - menyatakan ...

Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Hukum konsumen, yakni keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Berarti hukum konsumen memuat asas dan kaidah yang mengatur serta mengandung sifat yang melindungi ...

Referensi dan literatur atau buku-buku yang mengangkat tema hukum bisnis sudah banyak beredar namun masih bersifat terlalu luas. Buku ini lebih spesifik karena khusus membahas “ruang lingkup hukum bisnis” di lndonesia. Berkembangnya polemik antara pokok bahasan "hukum bisnis" dan "hukum ekonomi", pada dasarnya berangkat dari ruang lingkup yang sebenarnya berbeda namun masih banyak pakar hukum yang menyamakannya. Karenanya, kadang-kadang kita menemukan istilah ...

Buku ini membahas dua tema yang sesungguhnya sudah banyak didiskusikan sejak jauh di masa lalu, bahkan sejak awal hadirnya peradaban manusia, namun tetap menarik hingga kini dan di masa mendatang, yakni kepemimpinan (leadership) dan kekuasaan (power). Dua tema tersebut menyatu ke dalam kepemimpinan politik. Di tengah-tengah kelangkaan bacaan tentang kepemimpinan politik, kehadiran buku ini sangat relevan khususnya bagi para politisi maupun kalangan lain yang ingin memperdalam wacana ...

Dibagi dalam enam bab, bahasan pada bab awal buku ini mengantarkan para pembaca untuk mengenal metode dan karakter ilmu hukum serta karakteristik penelitian hukum. Pembahasan kemudian bergeser ke arah pengidentifikasian isu hukum dan keberadaannnya dalam ...