Menyelesaikan sengketa di luar pengadilan? Sengketa dan perselisihan kerap kali terjadi, terutama dalam dunia bisnis. Secara umum, masyarakat Indonesia menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah dan menjadikan para tetua adat sebagai penengah atas sengketa yang terjadi. Namun, seiring dengan semakin majunya peradaban, ada kecenderungan menggunakan lembaga pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Meskipun demikian, lamanya proses pengadilan dan biaya yang relatif besar menjadi ...

Topik pengadaan tanah masih menjadi isu hangat hingga saat ini, apalagi Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum ingin mengubah Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 jo. Nomor 36 tahun 2005 karena dianggap menghambat dan memperlama kelancaran pembangunan infrastruktur, terutama dalam pembebasan tanah untuk jalan tol. Praktek pengadaan tanah untuk kepentingan umum (dahulu disebut pembebasan tanah) masih saja pihak rakyat pemilik tanah yang terkena lokasi pembangunan berada dalam posisi ...

Buku ini dimaksudkan untuk memamparkan berbagai perkembangan garis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik pada masa awal kemerdekaan, masa orde baru maupun pada masa orde reformasi, karena dilihat dari pendekatan historis (historical approach) hubungan DPRD dengan Kepala Daerah telah mengalami pasang surut sejalan dengan pergeseran politik hukum otonomi dari desentralistik kepada sentralistik, maupun dalam ...

- ...

Fenomena pelacuran tidak sekadar menunjukkan adanya pola relasi gender yang timpang, mesin pengeruk uang, dan kelompok sosial yang selalu mendapat cacian dan hujatan, tetapi lebih dari itu, ia memiliki dimensi kemanusiaan yang perlu diperhatikan dengan cara empati agar kita tidak terjebak ...

Sertifikat tanah merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum yang menguasai tanah sebab sertifikat tanah adalah bukti penguasaan atas tanah yang bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak-pihak lainnya. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua orang memahami cara untuk mengurus dan memperoleh sertifikat atas tanah tersebut. Buku ini memberikan panduan praktis bagi Anda dalam pengurusan sertifikat tanah. Mulai dari tata cara penerbitan sertifikat ...

Pedoman dan rujukan awal hukum pertanahan. Bagus untuk kalangan pemula ...

Please Visit www.getSCOOP.com to make a purchase. Tak hanya masyarakat awam yang akan mendapatkan kiat praktis sebelum meminta bantuan notaris, para mahasiswa hukum dan/atau kenotariatan akan memperoleh pencerahan pula. Bahkan, para praktisi hukum akan mendapatkan alternatif solusi dalam menangani kasus pendirian badan usaha. ...

"Hubungan AS dan Israel bagaikan laut dan ombaknya---tak bisa dipisahkan. Apapun yang dilakukan Israel selalu didukung AS. Kalaupun ada kritikan dari Washington terhadap Tel Aviv, itu tak lebih dari sekadar basa-basi belaka. Mengapa hubungan mereka bisa demikian erat? Orang selalu mengatakan, 'Itu karena lobi Yahudi.' Begitu dahsyatnya lobi Yahudi itu sehingga bisa mengendalikan AS. Tetapi, seperti apakah lobi Yahudi itu? Buku ini jawaban pertanyaan itu." ---Trias Kuncahyono, penulis buku ...

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu ...

Buku ini membahas Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pengendaliannya; restrukturisasi dan revitalisasi perizinan; perizinan dan elemen-elemennya; perizinan di bidang bangunan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, transportasi, dan UKM; pengalaman beberapa negara terhadap perizinan yang mendukung investasi; putusan MA dan putusan PTUN dalam perkara perizinan. Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh ...

Sumber hukum pidana seperti hukum lainnya adalah: a. Perundang-undangan; b. Kebiasaan; c. Yurisprudensi; d. Doktrin / Ajaran; dan e. Traktat. Dalam buku ini disamping memuat pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga dilengkapi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). Dari yurisprudensi MARI yang dimuat tersebut dapat dilihat, bagaimana MARI melengkapi kekurangan yang terdapat dalam KUHP tersebut, di samping bisa dilihat penerapan ...

"Hubungan antara Nusantara dan mainland China sudah terjalin sejak masa pra-Islam. Hubungan ini tentunya meninggalkan berbagai jejak historis penting di seluruh Indonesia dewasa ini. Buku yang ditulis oleh para ahli tentang sejarah, agama, dan kebudayaan China ini memberikan pengetahuan pen-ting kepada kita tentang bagaimana hubungan antara China dan Indonesia itu terjadi di masa lalu dan perlu ditingkatkan lagi di masa yang akan datang." -Prof. Dr. Azyumardi Azra, Direktur Sekolah ...

Korporasi sebagai subjek hukum pidana masih merupakan hal baru dan karenanya walaupun telah tercantum dalam perundang-undangan, penegakannya masih berjalan lamban. Buku ini menyoroti pertanggungjawaban korporasi di Indonesia sebagai subjek tindak pidana dengan menghadirkan pemaparan komprehensif tentang topik tersebut dalam perundang-undangan hukum pidana sekaligus perkembangan teori-teori yang mendasarinya. ...