Akta Notaris sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian lengkap atau sempurna dalam sengketa hukum perdata, ternyata dapat mengalami penurunan status ( degradasi ) dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan bukti seperti akta dibawah tangan, dan dapat cacat hukum yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahan akta tersebut.

Apabila terjadi degradasi dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan atau bahkan batal demi hukum itu menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka Notaris tersebut dapat digugat oleh pihak yang menderita kerugian dengan melakukan perbuatan melanggar hukum onrechtmatige daad yang disyaratkan dalam pasal 1365 maupun dalam pasal 1367 KUH Perdata atau ingkar janji atau wanprestasi menurut pasal 1234 KUH Perdata.

Sanksi administrasi terhadap Notaris yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ada 5 jenis sanksi administrasi yang berlakunya secara berjenjang yaitu : 1. Teguran lisan, 2. Teguran tertulis, 3. Pemberhentian sementara, 4. Pemberhentian dengan hormat, dan 5. Pemberhentian tidak hormat. Sedangkan penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik jabatan Notaris, juga harus memenuhi unsur-unsur dalam KUH Pidana.

Buku ini memadukan antara teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah dan hasil pengalaman praktek selaku Notaris selama 20 tahun, yang mengupas secara utuh mengenai aspek pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta. Buku ini merupakan salah satu literatur yang layak dibaca oleh kalangan akademisi seperti dosen, dan para mahasiswa yang mendalami studi kenotariatan, maupun praktisi hukum seperti Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Polisi, Jaksa maupun Hakim.