Tindak pidana merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Perbuatan ini dapat terjadi di mana saja. Buku ini mengetengahkan pasal-pasal pelanggaran tindak pidana dalam UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Korupsi, UU Terorisme, UU Hak Asasi Manusia, UU Kekerasan dalam Ruma Tangga, UU perdagangan Orang, UU Pencucian Uang, bahkan UU Pornografi. ...

Buku ini mengetengahkan sejarah perjalanan berbagai undang-undang tentang pemerintahan daerah sejak tahun 1945 sampai dengan berlakunya Undang-undang No 32 tahun 2004, yang kemudian juga mengalami berbagai perubahan melalui Undang-undang No 12 tahun 2008. Buku yang cukup luas cakupannya ini penting untuk diketahui pejabat pemerintah daerah, praktisi hukum dan politik, mahasiswa, peminat masalah hukum dan administrasi pemerintahan daerah. ...

Maksud penghimpunan istilah hukum secara sistematis ini adalah agar orang dapat mengetahui dan memahami istilah-istilah hukum untuk keperluan pengetahuan yang sedang ditekuni. Berbeda dengan kamus hukum biasa, kamus ini memuat susunan istilah berdasarkan abjad dari tiap jenis hukum yang kini berlaku di Indonesia. Buku ini juga disusun untuk menyikapi perkembangan terus-menerus yang terjadi, hingga tentu diperlukan referensi untuk memahami setiap istilah hukum baku dari berbagai ...

Di Indonesia Huku Dagang duatur/bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Tahun 1848 dan peraturan perundang-undangan di luar KUHD.Dalam KUHD di atur antara lain, bentuk-bentuk perusahaan seperti perseroan Firma, Perseroan Terbatas Tahun 1848, Perantara Perdagangan, surat-surat berharga, asuransi, dan pengangkatan di darat dan di laut. Hukum Dagang di luar Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang memuat perihal Hukum Perbankan dan ...

Dalam buku ini diuraikan tentang hukum ketenagaan kesehatan, kedokteran, apoteker, paramedis, kefarmasian, dan perobatan. Penting untuk dipahami bagi mereka yang berprofesi dokter, dan mahasiswa yang mendalami ilmu ini. ...

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 032/0/1994 tentang kurikulum yang berlaku secara nasional program sarjana hukum, telah dimasukkan mata pelajaran Perbandingan Hukum Administrasi Negara, sebagai kelanjutan dari mata pelajaran Hukum Administrasi Negara, dengan tujuan agar pada akhir perkuliahan, mahasiswa memahami hukum dan sistem hukum Administrasi Negara Indonesia dan perbandingannya dengan beberapa negara didunia. Selain untuk bahan kuliah Fakultas Hukum program ...

Buku ini merupakan buku teks bagi para siswa dan mahasiswa yang mendalami bidang hukum, pemerintahan, dan sosial politik. Pembahasan di dalamnya berusaha menggali dan memperdalam pengetahuan tentang asas-asas hukum tata negara serta hukum tentang hubungan negara dan masyarakat. Di antaranya membahas tentang pengertian dasar kene-garaan dan pemerintahan, masalah ketatanegaraan, penentuan hukum tata pemerintahan, pola ketatanegaraan dan pemerintahan, perbandingan hukum tata negara, dan inti ...

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatakan bahwa NKRI adalah negara hukum, yang mengandung arti bahwa negara kita berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi hukum. Sebagai warga negara yang baik, selayaknyalah kita mengetahui dan mempelajari hukum nasional kita sendiri yang berasaskan UUD 1945, berikut peraturan/perundang-undangan pelaksanaannya. Dalam buku ini diuraikan dan dibahas selain bahan hukum yang bersifat umum, juga materi ilmu pengetahuan hukum yang berlaku di tanah air berdasarkan ...