Perkembangan terakhir menunjukan bahwa Pengadilan ternyata bukan satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa yang tepat, terutama bagi kalangan pelaku bisnis. Pengadilan ternyata mengandung banyak kelemahan dan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa memunculkan alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar pengadilan (Alternatif Dispute Resolution-ADR). Masyarakat berharap dengan menyelesaikan sengketa di ...

Dewasa ini, isu-isu tentang Hak Asasi Manusia semakin ramai dan seksi dibicarakan, baik oleh kalangan akademisi, politisi, militer, maupun aktivis. Konsep HAM yang berbeda tentu saja mengakibatkan praktik penerapan yang berbeda pula. Belum lagi beragamnya tafsir HAM yang semakin meramaikan perdebatan tentang apa saja dan bagaimana melindungi hak asasi. Banyak literatur yang membicarakan tentang Hak Asasi Manusia. Kelebihan buku ini adalah mengkaji HAM melalui pendekatan sejarah. Ditulis ...

Benarkah bekerjanya hukum pidana dan penerapannya datam peradilan pidana menimbulkan efek yang dikehendaki, berupa perlindungan bagi korban? Dalam upaya hukum ini mencakup berbagai persoalan untuk menjawab pertanyaan dan melaksanakan janji-janji hukum tersebut. Berdasarkan permasalahan bagaimana proses perlindungan korban, buku ini mengidentifikasi dan mengeksplorasi perlindungan hukum terhadap korban atas bekerjanya lembaga dan pranata hukum dalam peradilan pidana. Selain itu, menjelaskan ...

Kecerdasan, kemampuan berpikir, berimajinasi, atau hasil dari proses berpikir manusia (the creation of human mind) merupakan kekayaan intelektual manusia yang wajib dilindungi. Kekayaan intelektual ini mendapatkan hak yang kemudian disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang diatur dalam undang-undang untuk melindungi para pemilik intelektual dalam hak yang cukup eksklusif. Hak eksklusif tersebut berupa peraturan terhadap pelanggaran intelektual. Lantas, kekayaan intelektual apa ...

Maksud penghimpunan istilah hukum secara sistematis ini adalah agar orang dapat mengetahui dan memahami istilah-istilah hukum untuk keperluan pengetahuan yang sedang ditekuni. Berbeda dengan kamus hukum biasa, kamus ini memuat susunan istilah berdasarkan abjad dari tiap jenis hukum yang kini berlaku di Indonesia. Buku ini juga disusun untuk menyikapi perkembangan terus-menerus yang terjadi, hingga tentu diperlukan referensi untuk memahami setiap istilah hukum baku dari berbagai ...

Buku ini diterbitkan dalam bentuk konsolidasi yang menggabungkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan-perubahannya dilengkapi dengan penjelasan singkat. Buku ini merupakan panduan praktis yang bertujuan memudahkan pembaca dalam mengetahui perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga, dapat memahami perubahan secara substantif tanpa harus repot menyiapkan beberapa dokumen, perubahan. Selain itu, terdapat highlight warna dan catatan kaki yang ...

Dalam sistem hukum di Indonesia, keberadaan arbitrase sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebenarnya sudah lama dikenal karena semula arbitrase ini diatur dalam ketentuan Pasal 615 Rv. s/d 651 Rv., namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diikuti dengan meningkatnya perkembangan perdagangan, industri, dan keuangan akhir-akhir ini, maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase makin ...

Buku ini mengulas tentang Hukum Kepailitan setelah diberlakukannya Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tidak seperti Undang-Undang No.4 Tahun 1998 yang lalu , yang banyak menuai kritik dan menimbulkan keenganan para pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum Kepailitan, Undang-Undang ini telah melakukan banyak perubahan dan trobosan baru, sehingga dapat dilihat begitu meningkatnya perkara kepailitan yang masuk ke Pengadilan ...

Buku ini menyadikan pembahasan komprehensif tentang perangkat pengaturan penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen; analisa kesesuaiannya dengan tujuan pembentukannya; serta sikap Mahkamah Agung atau peradilan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjembatani kendala yuridis dalam pengimplementasiannya. Tiga bab pertama buku ini memaparkan gambaran umum sengketa konsumen (kedudukan konsumen, penyelesaian sengketa informal yang cepat dan ...

Suatu tindakan pidana dirumuskan untuk pembuat tinggal, hanya beberapa di antaranya yang dirancang untuk menjangkau peristiwa yang melibatkan banyak orang. Untuk memperluas daya jangkau rumusan undang-undang suati delik yang didesain untuk pembuat tunggal tersebut, dibuatlah ketentuan tentang "penyertaan" (deelneming). Dilihat dari teori pembuatan yang restriktif, ketentuan tentang penyertaan mutlak adanya, yang dapat membuat selain pelaku (pleger) dari suati kejahatan, ...

Hukum pidana terus berkembang dengan pesat mengikuti perubahan teknologi yang semakin canggih dan luasnya pola hubungan masyarakat. Hal ini yang menyebabkan perubahan KUHP di Nederland hampir diakukan setiap tahun, sehingga KUHP mereka tetap menjadi modern walaupun umurnya sudah lebih dari satu abad. Lain halnya di Indonesia, dengan KUHP yang sudah sangat ketinggalan zaman, maka menjamurlah undang-undang di luar KUHP, sehingga akibatnya adalah perundang-undangan pidana menjadi rancu, tumpang ...

Sengketa-sengketa internasioanal dalam era globalisasi dewasa ini memang sangat rentan terjadi dipicu oleh berbagai macam perbenturan kepentingan (conflict of interest) antar negara yang kerap timbul. Upaya-upaya penyelesaian terhadapnya tentunya mutlak diperlukan agar sengketa-sengketa tersebut tidak meluas dan berkepanjangan yang lambat laun dapat mengancam perdamaian dunia. Untuk menghadapinya tentu saja diperlukan aturan-aturan penyelesaian sengketa internasional yang berdasarkan ...