Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan. UU RI No. 30 Tahun 2014 dan UU RI No. 24 Tahun 2013. Dilengkapi dengan : - Permendagri No. 1 Tahun 20014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. - Permendagri No. 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011. ...

Dalam buku ini dijelaskan oleh Penulis masalah-masalah yang berkaitan dengan administrasi peradilan yang disesuaikan dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Peradilan (BINDALMIN) yang selama ini diterapkan oleh Mahkamah Agung RI sejak 24 Januari 1991 terhadap empat lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001 /SK/ 1991. Pembahasan secara praktis mengenai hukum acara ...

Buku Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan ini menyajikan secara menyeluruh dan sistematis masalah kepailitan baik yang berlaku umum maupun khusus dalam hukum positif Indonesia. Pemaparan diawali dengan prinsip-prinsip kepailitan dalam berbagai sistem hukum dan penormaan; berbagai prinsip tesebut dalam hukum positif Indonesia. ...

Selama ini, saya selalu berkata bahwa saya mencintai Indonesia. Tak pernah ada sedikit pun keraguan. Hingga kemudian, saya memutuskan untuk menantang rasa cinta terhadap negara ini dengan membuat perbandingan-perbandingan. Saya harus melakukan perjalanan keliling dunia dan melihat dengan mata kepala sendiri, seperti apa situasi di luar sana. Dan akhirnya, kesempatan itu tiba. Dari April 2014 sampai April 2015, saya melakukan perjalanan ke Singapura, Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, ...

Buku Teknik Pembuatan Akta Satu ini merupakan satu-satunya buku di Indonesia yang menganalisis secara sistematis dan mendasar (elementer) tentang konsep-konsep teoretis tentang akta dan teknik pembuatan akta. Filosofi dari penyusunan buku ini dalam rangka membantu untuk meningkatkan kemampuan dari mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan untuk menyusun akta, terutama akta autentik. Bentuk akta autentik terdiri dari bagian awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup ...

Pada tanggal 16 Agustus 2007, diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan lahirnya undang-undang penulis mengkaji mengenai Perseroan Terbatas baik secara teori maupun praktik dengan berbasis kepada Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut. Di sisi lain, penulis telah melakukan penelurusan dalam praktiknya, yang didasarkan pada pengalaman nya bertahun-tahun sebagai konsultan hukum di bidang korporasi. Kajian penulis mengenai perseroan terbatas dalam buku ...

Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Peraturan Menteri Desa, ...

Buku ini nerupakan kumpulan undang-undang ketenagakerjaan. Penerbitannya didorong oleh adanya kebutuhan akan buku kumpulan peraturan yang sederhana, lengkap namun dengan harga yang terjangkau. Disamping itu juga didasarkan oleh kemauan untuk memasyarakatkan peraturan bidang Ketenagakerjaan bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya. ...

Konsep hukum bisnis syariah yang ada dalam Alquran berbeda dengan hukum bisnis konvensional. Hukum bisnis syariah memiliki perspektif tersendiri di mana karakteristiknya bertujuan untuk menetapkan perlindungan (himayah) dan pemeliharaan (ri'ayah) terhadap kemashiahatan umat manusia dengan menjamin kebutuhan primer (adh-dharuriyyat), kebutuhan sekunder (al-hajiyyat) dan kebutuhan tersier (at-tahsiniyyat), yaitu maqashid yang dimaksudkan agar manusia melakukan yang terbaik untuk ...

Hukum Tata Negara telah menjadi disiplin ilmu tersendiri yang selalu menarik dikaji seiring perubahan hukum, sosial, dan politik di suatu negara. Fikih Siyasah secara substansial berbeda dengan Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara bersumber pada sumber horizontal, yaitu manusia dan lingkungannya, sedangkan Fikih Siyasah bersumber pada sumber vertikal yang berasal dari wahyu dan sumber horizontal yang berasal dari manusia dan lingkungannya. Dalam posisi ini, Fikih Siyasah dapat menerima ...