Hukum laut merupakan salah satu cabang hukum internasional yang paling dinamis, kompleks, dan sarat dengan kepentingan politik, ekonomi, lingkungan, serta keamanan global. Sejak diadopsinya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 1982, rezim hukum laut internasional telah menjadi fondasi utama bagi pengaturan ruang laut dunia, baik yang berada dalam yurisdiksi negara maupun di luar yurisdiksi nasional. Namun demikian, perkembangan praktik negara, putusan badan ...

Perubahan lanskap kejahatan di Indonesia berlangsung seiring dengan transformasi sosial, politik, teknologi, dan lingkungan yang semakin kompleks. Kejahatan tidak lagi hadir sebagai peristiwa tunggal yang dapat dijelaskan hanya melalui pelaku dan pelanggaran hukum, melainkan sebagai gejala sosial yang berakar pada ketimpangan struktural, relasi kuasa, dinamika budaya, serta praktik-praktik institusional dalam sistem keamanan dan peradilan pidana. Dalam konteks ini, kriminologi dituntut untuk ...

Buku Agora Demokrasi: Guratan Ringkas tentang Kuasa, Demokrasi, dan Kebijakan Publik merangkum lebih dari satu dekade catatan kritis penulis tentang perjalanan demokrasi Indonesia. Artikel-artikel yang pernah tayang di media cetak lokal dan nasional ini membentang pelbagai isu: etika politik, disfungsi partai, tarik-menarik kepentingan eksekutif-legislatif, problem birokrasi dan krisis integritas ASN. Ditulis dengan gaya reflektif namun tajam, buku ini tidak berhenti pada kritik, tetapi juga ...

Buku ini menyajikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam versi terbaru yang telah melalui proses amandemen, sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disusun secara sistematis, runtut, dan mudah dipahami. Di dalamnya memuat susunan resmi UUD 1945 beserta perubahan-perubahannya, sehingga dapat menjadi referensi praktis bagi pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum dalam memahami dasar hukum negara, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip ...

Kegiatan propaganda sejak awal perkemabangannya selalu menarik perhatian para ahli komunikasi dan ahli ilmu sosial lainnya. Mengapa? Propaganda telah menjadi alat rezim untuk memper- tahankan kekuasaannya, sehingga penggunaan propaganda yang semestinya dapat dimanfaatkan sebagai bentuk komunikasi yang persuasif dan edukatif justru disalahgunakan secara tidak proporsional demi untuk menggapai apa yang telah mencapai tujuannnya sehingga propaganda mulai kehilangan maknanya sebagai bentuk ...

Buku ini lahir dari kegelisahan intelektual atas fenomena yang ada. Dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang satu peristiwa hukum sekaligus memuat dimensi pidana, perdata, dan administratif. Sebuah tindakan korporasi dapat menimbulkan kerugian privat, mengganggu kepentingan publik, sekaligus melanggar norma administratif negara. Pada titik inilah muncul pertanyaan filosofis yang mendasar: di manakah demarkasi yang adil di antara ketiganya? Kapan negara harus hadir dengan wajah koersifnya ...

Pembentukan KUHAP sudah dimulai sejak tahun 2012, namun sempat terhenti karena saat itu sebahagian besar pendapat menyatakan lebih baik menyelesaikan KUHP sebagai hukum materiil terlebih dahulu baru kemudian KUHAP. KUHP disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam Pasal 624 KUHP tertulis bahwa KUHP mulai berlaku 3 tahun setelah diundangkan. Dengan demikian, dalam waktu 3 tahun itu pula berbagai aturan pelaksanaan KUHP harus telah ...

Calender, 1 Highlighter ( random ) & undian mini gold antan 0,1 gram untuk 2 orang yang beruntung   ...

Isi paket = Buku KUHAP EDISI TERBARU & TERLENGKAP SC , Calender, 1 Highlighter ( random ) & undian mini gold antan 0,1 gram untuk 2 orang yang beruntung   ...

Reformasi Pendidikan… atau ancaman bagi sistem lama? Sebuah buku satir yang membuka wajah konflik, kepentingan, dan ketegangan di balik perubahan besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Bukan sekadar opini. Bukan propaganda. Ini ajakan untuk melihat pendidikan tanpa filter — dari dalam sistem yang selama ini tampak tenang di permukaan. ...

Perubahan besar dalam hubungan antarnegara dan konflik global di abad XXI menuntut pemahaman baru terhadap Hukum Internasional. Isu-isu seperti pelanggaran HAM, munculnya aktor non-negara, hingga ancaman perang nuklir menunjukkan bahwa teori klasik saja tidak cukup. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan mendesak akan literatur yang mampu menjembatani dasar-dasar hukum internasional dengan tantangan kontemporer yang dihadapi masyarakat dunia. Sebagai pengantar bagi pemula, buku ini ...

KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023) KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 20 Tahun 2025) Penyesuaian Pidana (UU No. 1 Tahun 2026) Buku ini memuat tiga pilar utama pembaruan hukum pidana nasional, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (UU No. 1 Tahun 2023), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 20 Tahun 2025), dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana (UU No. 1 Tahun 2026). Ketiganya menandai babak baru sistem hukum pidana Indonesia yang lebih ...

“Iran ingin menjadi penentu nasibnya sendiri,” demikian kata Ayatullah Khomeini pada masa puncak Revolusi Iran. Pada 1978, 47 tahun silam, rakyat Iran menentang dan menggulingkan pemerintahan Shah Reza Pahlavi yang dianggap semena-mena dan tak becus mengurus negeri. Dipimpin oleh Ayatullah Khomeini, Iran kemudian menyatakan diri sebagai Republik Islam. Nasir Tamara yang ketika itu meliput langsung dari Iran-bahkan ikut dalam pesawat yang membawa pulang Khomeini ke tanah airnya dari ...

PEMILU ADALAH JANTUNG DEMOKRASI. Di dalamnya, rakyat menyalurkan kedaulatannya untuk memilih pemimpin dan wakilnya. Namun, pemilu yang demokratis tidak lahir begitu saja. Ia harus dijaga, diawasi, dan dipastikan berlangsung jujur, adil, dan berintegritas. Di sinilah peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sangat strategis. Buku ini hadir sebagai refleksi kelembagaan atas pengawasan Pemilu 2024. Lebih dari sekadar dokumentasi, buku ini adalah bentuk pertanggungjawaban publik, sekaligus ...

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Hukum Perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil dengan kata lain, Hukum Perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Hukum Perdata di Indonesia didasarkan pada Hukum Perdata di Negeri Belanda, ...

Buku ini berisi berbagai hal teknis terkait proses pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Pembahasan di dalam buku ini menjawab secara lengkap pertanyaan: "Bagaimana cara cerai dan akibat-akibatnya?". Dengan penuturan serta gaya bahasa sederhana, semoga buku ini lebih bisa menjelaskan runtutan prosedural yang harus dilakukan manakala seseorang akan bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, buku ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sedang berada dalam proses perceraian, ...

KUHP dan KUHAP merupakan fondasi utama penegakan hukum pidana di Indonesia. Dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025), Indonesia memasuki babak baru pembaruan hukum yang menegaskan kedaulatan hukum nasional sekaligus menjawab tantangan keadilan kontemporer. Buku ini menghadirkan teks resmi dan lengkap KUHP dan KUHAP terbaru dalam satu ...

Pokok-Pokok Hukum Pidana: Sesuai KUHP Nasional & UU Penyesuaian Pidana Pembahasan di dalam buku ini mencakup seluruh materi pokok atau asas-asas hukum pidana menurut KUHP Nasional, dilengkapi doktrin, asas, kaedah, teori, dan ajaran dalam hukum pidana. Buku ini membahas tentang sejarah perkembangan hukum pidana, sumber-sumber hukum pidana, ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut waktu (asas Legalitas serta Living Law), ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut tempat (asas ...

Buku ini hadir untuk melengkapi referensi tema politik hukum jabatan notaris yang langka dan jarang ditulis dalam bentuk buku. Penulis memaparkan bagaimanakah politik hukum undang undang kenotariatan Indonesia dengan menggunakan dimensi enactment policy. Masing-masing bab mengantarkan para pembaca kepada uraian materi politik hukum kenotariatan mulai dari konsep dasar hingga ke perkembangan terbaru di bidang cyber notary. Oleh sebab itu, melalui buku ini pembaca dapat memperoleh pengayaan ...