Buku ini terdiri atas 13 bab yang berisi pendahuluan, sengketa lingkungan, wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, tanggung gugat pemerintah dalam pengelolaan lingakungna yang menyebabkan pencemaran lingkungan, objek gugatan sengketa lingkungan di peradilan tata usaha negara, ganti kerugian dalam gugatan sengketa lingkungan di peradilan tata usaha negara, pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara, pembaharuan hukum penyelesaian sengketa lingkungan melalui gugatan administratif ...

Hukum kewarisan yang dibahas dalam buku ini adalah hukum kewarisan Islam yang ditetapkan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas mempunyai susunan masyarakat bilateral, selain dari pada patrilineal dan matrilineal. Adapun hal-hal yang dibahas antara lain ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang waris, cara pembangian dan penyelesaian waris, orang-orang yang berhak mendapatkan waris, pembahasan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ewarisan dari sudut pandang Kompilasi Hukum ...

SEbagai salah satu instrumen penegakan hukum, ekstradisi merupakan upaya represif dalam pengembalian pelaku kejahatan kepada negara tempt kejahatan dilakukan guna menjalani proses pidana. Namun demikian, pelaksanaan ekstradisi dirasa kurang populer bagi kalangan penegak hukum karena seringkali dianggap lamban dan berbelit-belit oleh proses birokrasi yang ada. Gagasan pokok yang hendak disampaikan dalam buku ini adalah perlunya pembaruan terhadap landasan hukum pelaksanaan ekstradisi di ...

Buku ini dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa dan dosen dari semua fakultas hukum terutama hukum pidana dan bagi para praktisi hukum lainya dan masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih jauh tentang darurat kejahatan Seksual. ...

Praktik korupsi di Indonesia sangat marak dan merajalela karena masih dianggap sebagai perbuatan lumrah oleh sebagian masyarakat. Perilaku koruptif masyarakat salah satu nya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap korupsi, dan sikap masa bodoh dengan lingkungan. Padahal peran dalam memberantas korupsi tidak bisa hanya dipikul oleh penegak hukum, tetapi juga memerlukan peran serta masyarakat. Melihat kenyataan tersebut, diperlukan sarana pembelajaran yang dapat mendukung ...

Buku ini merupakan keseluruhan upayakan mengatur KPU, Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya dan DKKP yang masing-masing diberi tugas dalam menyelenggarakan, mengawasi dan menegakkan kode etik sebagai kesatuan fungsi dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara berpasangan. Disamping itu menuju pemilu yang serentak nasioanl agar tercipta kualitas gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota yang kompetisi, integritas dan kapabilitas ...

Pada hakikatnya Pornografi mengandung 3 sifat, yaitu kecabulan, eksploitasi seksual, dan melanggar norma kesusilaan. Ada UU Pronografi yang akan melawan kelakuan seperti itu. Terdapat 33 perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana pornografi, seperti persenggamaan, eksploitasi seksual, ketelanjangan yang dikemas dalam 10 pasal. Dalam buku ini dibahas semua tindak pidana pornografi dengan pendekatan normatif, teoritis, dan empiris, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. ...

- ...

Buku ini membahas secara komprehensif kejahatan, teori-teori kriminologi, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum pidana, teori teori pidana, pidana dan pemidanaan, kebijakan kriminal, beberapa aspek kebijakan kriminal dan urgensi kebijakan kriminal. ...

Buku ini akan menjawab segala kontroversi dan fenomena terhadap Bisnis Transportasi jalan Online. Buku ini sangat dibutuhkan bagi pelaku Bisnis Transportasi jalan Online, pemerintah, praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, dan berbagai kalangan yang ingin mengkaji secara mendesak aspek hukum Bisnis Transportasi jalan online. ...

Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para penegak hukum, dosen dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya. Terlebih pada masyarakat prismatik seperti indonesia dengan beraneka ragam budaya dan nilai-nilai yang berkembang di dalamnya serta adanya globalisasi yang mengakibatkan berbagai pengaruh sistem hukum lain. ...

Buku ini hadir agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pemahaman masalah pengendalian terhadap kejahatan bagi mahasiswa fakultas hukum akademis,praktisi ,peneliti aparatur pemerintahan dan penegak hukum maupun masyarakat umum yang ingin menambah khazanah serta wawasan dalam bidang hukum acara khususnya peradilan pidana. ...

Buku ini Mengurai Secara komprehensif mengenai law Firm (kantor Hukum ) mulai dari bentuk kantor, tata cara pendirian, keanggotaan, manajemen hingga struktur organisasi dan dilengkapi dengan pembahasan profesi advokat. ...

Buku ini berisi pemaparan tentang penegakan hukum khususnya di Indonesia, di mana penegakan hukum di deskripsikan dengan beberapa poin antara lain pertama, Hak Asasi dan perlindungan hukum. kedua, penegakan hukum mencakup persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi.ketiga, penegakan hukum yang dicapai melalui penerapan doktrin Restorative justice dalam sistem pemindaan di Indonesia. ...

Buku ini berisi uraian tentang strategi dan upaya mengoptimalkan prmberantasantindak pidana korupsi di Indonesia.Hal ini perlu segera dilakukan untuk keberhasilan penegakan hukum dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat diharapkan akan semakin mempertangguh ketahanan nasional. Dengan itu di harapkan negara Indonesia mampu mengatasi berbagai macam gangguan, ancaman, hambatan, dan tantangan dalam kehidupan bermasyarajat, berbangsa, dan ...

Buku ini berupa analisis yuridis dari ketentuan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 meliputi pengertian,sistem peradilan pidana anak,instrumen internasional tentang perlindungan hukum anak,keadilan restoratif,diversi,hukum acara peradilan anak,ketentuan pidana dan sanksi.Tujuanya yang diharapkan adalah dapat memberikan manfaat dalam upaya memahami Undang-Undang Nomer 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. ...

Hukum yang mengatur hubungan natar masyarakat tepatnya adalah hukum perdata. Dalam lingkup hukum perdata terdapat perihal yang di atur, antara lain mengenai hukum perorangan dan kebendaan. Hukum perorangan antara lain meliputi kedudukan seorang anak sebgaai subjek huku, perolehan hak, perihal mewakili kepentingan yang menyangkut lembaga kekuasaan orang tua, perwalian, pengangkatan anak, domisili dan lainnya hingga anak tersebut menjadi dewasa dan hukum yang mengaturnya pun berubah sejalan pada ...

Amandemen Undang2 Perlindungan Anak: Uuri No. 35 Th 2014 ...

Undang2 Kesehatan Jiwa: Uu Ri No. 18 Th 2014 ...

Undang-Undang Jaminan Produk Halal: UU RI No. 33 Tahun 2014 ...